Forum Lintas Batas

Dialog Empatik antar Umat Beragama

2011-05-31T01:13:00.000-07:00

Imad : “Peace be with you”
Balian : “Alaikum salam”

Dialog itu terdapat dalam film Kingdom of Heaven. Imad (Alexander Siddig), kaki tangan Salahuddin Al-Ayyubi, memberi salam kepada Balian (Orlando Bloom), seorang tentara Salib. Dengan senyum damai, Balian membalas salam yang biasa digunakan penduduk Yerussalem. Ini sikap saling memahami terhadap identitas yang bertikai.
Ridley Scott, sang sutradara, sengaja menyisipkan pesan empatik tersebut. Sebagian kritikus menilai, Ridley terlalu meninggikan Islam. “Karena orang seperti itulah dunia ini tak pernah damai,” ujar Ridley menanggapi kritik.

Mungkin memang tak ada dialog-salam itu dalam sejarah perang salib. Tapi mungkin juga, perdamaian memang memerlukan usaha yang melampaui sejarah. Derita, air mata, darah dan nyawa yang hadirkan dendam sebaiknya memang dilupakan, lalu dikonstruksi dengan sikap positif menyertai tafsir kekinian untuk masa depan yang lebih baik.

Kita perlu menarik sikap empatik Imad dan Balian di kehidupan sekarang. Meski gesekan muslim dengan kristiani (atau lainnya) tak sehebat perang salib, ada kecendrungan intoleransi kini semakin menguat. Tentu kita yang peduli tak mungkin membiarkannya.

Salam Empatik

Dalam kehidupan Indonesia yang berbingkai Bhineka Tunggal Ika, konflik agama masih terjadi. Belakangan ini pun toleransi antar pemeluk agama cenderung menipis. Penutupan paksa gereja jamaah Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) merupakan bentuk intoleransi yang dilegalkan dalam Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Pendirian Rumah Ibadah. Di Bekasi, ketidakpahaman sebagian muslim terhadap ajaran Kristen, hadirkan tafsiran “Trinitas” terhadap patung besar “Tiga Mojang” karya Nyoman Nuarta, sehingga patung yang berada di lingkungan perumahan Bekasi tersebut disingkirkan.

Dari keadaan tersebut, diperlukan bentuk usaha lain dalam membangun dan menjaga hubungan antar umat beragama. Memang banyak kemungkinan di tengah kompleksnya keadaan. Tapi ada kesimpulan yang bisa kita amini bersama bahwa selama ini, Indonesia yang ika atas bhineka sebetulnya terpisah satu sama lain. Toleransi yang menjadi perekat antar umat beragama hanya diartikan sebagai sikap untuk tak saling mengganggu saja, sehingga tak ada pemahaman satu sama lain. Kehidupan bersama antar umat beragama hanya gerak urasan masing-masing. Tak ada usaha saling memahami.

Untuk mengurangi potensi konflik beragama, kita harus merubah sikap acuh tak acuh tersebut. Diperlukan sikap empatik dalam interaksi antar umat beragama. Sikap yang berusaha untuk merasakan dan memikirkan perasaan dan pikiran orang (yang berbeda) di luar kita. Sikap inisiatif untuk memahami tradisi dan ajaran agama di sekitar kita. Sikap kebersediaan dan kemampuan berinteraksi secara aktif dan empatik antara pemeluk agama satu dengan pemeluk agama lain; sikap aktif dan responsif dalam mengangkat keberagaman dan perbedaan yang ada di luar agama yang dipeluk.

Sebagian dari kita berusaha mewujudkannya dengan mengucapkan selamat dalam moment hari raya tahunan agama. Tetapi sikap empatik ini tak diwujudkan, dijaga dan dilestarikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga, interaksi empatik antar umat beragama terkesan hanya sebatas rutinitas tahunan yang hanya terasa pada hari raya agama.

Di sini, salam memberikan peranan penting dalam membangun, menjaga dan melestarikan hubungan antar umat beragama. Biarlah frase salam yang simbolik dan terasa teologis seperti assalamu’alaikum, shalom, om swastiastu, namo Buddhaya atau namaste tetap ada dan kuat terasa di masing-masing komunitasnya, tetapi dengan sikap empatik kita akan menyapa dan mendekati serta melakukan hubungan yang berkelanjutan melalui simbol itu. Mengutip istilah dari Chumaidi Syarif Romas, simbol itu lembut, karena itu dia mudah “mempengaruhi”.

Salam: antara Budaya dan Keyakinan

Dahulu Gus Dur (sapaan akrab Abdurrahman Wahid) pernah memberikan pandangannya mengenai ucapan assalamu’alaikum. Menurutnya bentuk ekspresi normatif dan kultural, belum tentu harus sejalan. Frase assalamu’alaikum dalam shalat tak bisa diganti karena merupakan bentuk normatif. Tapi frase assalamu’alaikum dalam sapaan merupakan bentuk kultural yang bisa digantikan dengan frase lain, seperti selamat pagi dan sebagainya (Tabayun Gus Dur, Yogyakarta: LkiS, 1998).

Dari pandangannya tersebut, Gus Dur menempatkan ucapan assalamu’alaikum pada dua ruang yang berbeda, privat dan publik (sosial). Yang pertama merupakan ucapan ritus keyakinan, sedangkan yang kedua merupakan bahasa budaya. Salam di ritus keyakinan bersifat tetap. Sedangkan bahasa budaya bisa berubah sejalan dengan perbedaan dan perubahan masyarakat setempat. Dengan kalimat lain, Gus Dur menilai tak mengapa bila ucapan assalamu’alaikum dalam sapaan diganti dengan ucapan “salam”, “selamat pagi/siang/sore/malam”, atau bentuk salam lainnya yang biasa digunakan dan dimengerti.

Pandangan Gus Dur itu ditentang oleh sebagian muslim. Kendatipun lebih disebabkan adanya distorsi substansi terhadap pernyataan utuh Gus Dur oleh media, reaksi penentangan tersebut menandakan banyaknya pemeluk agama yang memiliki pandangan bahwa ucapan salam adalah frase salam keagamaan yang sangat terkait dengan keyakinan. Ini pertanda bahwa ucapan salam yang simbolik di komunitas agama masih dipegang teguh dalam interaksi kesehariannya.

Sangat disayangkan memang jika usaha keterbukaan Gus Dur tersebut dinilai negatif oleh (sebagian) pemuka agama dan masyarakat. Desakralisasi yang dilakukan Gus Dur penting untuk membedakan antara agama (syariat) Islam dan budaya (arab). Pemahaman muslim Indonesia yang terlalu mengidentikkan arab dengan Islam, sulit menyadari maksud inklusivitas Gus Dur.

Fakta tersebut menyimpulkan bahwa pemahaman agama di masyarakat yang masih simbolik. Kita mengakui, menerima, menghargai dan menggunakan eksistensi keragaman frase salam setiap agama. Tapi dengan sikap empatik kita menjadikan pluralitas salam sebagai jembatan untuk saling memahami antar kita yang berbeda.

Kita sadar pemahaman kehidupan antar umat beragama yang didapat di bangku sekolah dan masyarakat hanya sekedar mengakui eksistensi keberagaman agama. Kehidupan antar umat beragama belum beranjak kepada bingkai pluralisme yang memiliki semangat serta sikap kebersediaan dan kemampuan berinteraksi secara “mesra” antara pemeluk agama satu dengan pemeluk agama lain. Kehidupan antar umat beragama baru sebatas menyatakan dan mengakui keberagaman. Kita belum terbiasa hadir dalam bentuk sikap yang inisiatif-aktif dan responsif dalam mengangkat keberagaman agama.

Saatnya bagi kita untuk mengucap salam yang tak hanya berarti sapaan, tetapi juga berarti pemberian doa, pengakuan dan penghormatan keyakinan serta perwujudan identitas keagamaan seseorang. Ucapkanlah assalamu’alaikum (damai sejahtera menyertaimu) kepada muslim. Ucapkanlah shalom (damai sejahtera) kepada kristiani. Ucapkanlah namo Buddhaya (terpujilah Buddha) atau namaste (salam kehormatan bagimu) kepada pemeluk Buddha. Ucapkanlah om swastiastu (semoga kita dalam lindungan-Nya) kepada yang beragama Hindu. Begitu pula kepada pemeluk agama lain.

Perlu keyakinan dan pemahaman kuat untuk menempatkan salam empatik sebagai salah satu cara pembelajaran bagi kita dalam berinteraksi di tengah keragaman umat beragama. Ini merupakan cicilan dalam membangun, menjaga dan melestarikan kehidupan antar umat beragama yang penuh dengan nuansa persahabatan dan kedamaian. Empatik bersalam merupakan bentuk lompatan bagi kita yang ingin keluar dari jebakan eksklusifitas beragama yang sempit dan kaku, menuju inklusifitas beragama yang luas dan luwes.

Dari eksklusifitas beragama, menuju inklusifitas beragama. Dari pasif menjadi inisiatif-aktif dan responsif. Jadi, cobalah untuk empatik mengucap salam. Ke depan, tak akan ada lagi konflik antar umat beragama, apalagi sampai hadirkan kembali perang salib. []

USEP HASAN SADIKIN

http://islamlib.com/id/artikel/dialog-empatik-antar-umat-beragama

Pornografi, Kemunafikan dan Seks

2011-04-27T01:39:00.000-07:00

“Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka ...”(An-Nisaa [4]: 145)

Malas rasanya mengutip teks sakral pada media tulis yang profan ini. Tapi apa boleh buat. Redaksi ayat tersebut tepat untuk menyimpulkan watak Drs. H. Arifinto, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Setelah mengesahkan Undang-Undang Pornografi (UUP) bersama fraksinya di tahun 2008, Arifinto malah asyik menikmati adegan panas di ruang rapat DPR yang dingin (8/4 2011). Kelakuan si gelar haji ini mengingatkan kita pada pesan moral agamanya: salah satu tanda orang munafik adalah, jika ia bicara dusta. Pornografi haram, tapi kok dilihat.

Mari kita bandingkan kelakuan Arifinto, anggota partai berasas Islam, dengan Ariel, anggota band musik Peterpan. Menyertai tafsir agamanya, Arifinto mengharamkan pornografi. Duduk di kursi fraksi partai berasas Islam, Arifinto menempatkan pornografi sebagai produk kriminal melalui UUP, tapi malah melihat konten porno di ruang tempat pengesahan undang-undang itu disahkan.

Sedangkan Ariel, ia bukan anggota partai berasas Islam. Ia bukan orang yang berobsesi menegakan syariat Islam. Tak pernah kita dengar Ariel mengharamkan pornografi. Ariel menikmati seks di ruang privat. Hubungan seks yang ia rekam pun untuk kepentingan pribadi. Tak ada pencampuran privat-publik. Tak ada usahanya menyebarkan yang pribadi pada masyarakat.

Ariel sudah dikurung. Sedangkan Arifinto melenggang kangkung. Aktivis perempuan, Mariana Amiruddin dalam jumpa pers (14/4 2011) di Jakarta menyatakan bahwa langkah pengunduran diri Arifinto sudah sepatutnya. Pejabat publik bertanggung jawab kepada publik, dan mereka dibiayai oleh pajak. Namun, pengunduran diri tidaklah cukup.

Meski perangkat yuridis tersedia, hingga kini tak ada usaha dari aparat hukum untuk menindak Arifinto. Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah diberlakukan kepada orang lain. Jika Arifinto tak ditindak berdasarkan UU Pornografi (UUP), maka undang-undang ini berlaku diskriminatif. Rakyat biasa bisa dijerat, tapi tidak bagi pejabat yang digaji rakyat.

Peneliti isu perempuan, Myra Diarsi berpendapat (14/4 2011) bahwa partai merupakan lembaga perebut kekuasaan. PKS merebut kuasa, salah satunya, lewat isu pornografi. Partai berasas Islam ini memakai hawa moral untuk memerintah. Tapi konyolnya, alat rebut kekuasaan ini tidak mengilhami mereka. Menentang pornografi, tapi anggotanya menonton pornografi di ruang sidang. Ini gambaran kebangkrutan politisi.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi akan menarik Arif ke penjara seperti Ariel. Pasal 5 berbunyi: Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang secara eksplisit memuat: a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b) kekerasan seksual; c) masturbasi; d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e) alat kelamin; atau d) pornografi anak. Lalu Pasal 6 berbunyi: Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

Bila terbukti bersalah, Arif harus dituntut untuk hukuman yang sesuai UUP. Arif bisa dijerat hukuman pidana dengan penjara paling lama empat tahun dan/atau pidana denda paling banyak dua milyar rupiah.

UU Pornografi

Desakan hukum tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menyadarkan pemerintah dan masyarakat terhadap permasalahan UUP. Disahkan pada 28 Oktober 2008, undang-undang ini merupakan aturan yang tak menyertai kajian komprehensif. Penyusunannya tak menoleh pada kajian akademis. UUP menjadi tak netral secara publik, karena kutipan ayat sakral perspektif komunal malah dijadikan dasar moral aturan ruang sosial yang plural.

Dalam pidato kebudayaan (29/7 2010) di Jakarta, Doktor bidang filsafat, Gadis Arivia berpendapat, UUP didasari oleh kedunguan pengetahuan seks, bukan kecerdasan. Aturan seperti ini akan terus melahirkan kekeruhan berpikir dan bertindak di ranah publik. Kekacauannya telah muncul saat kasus video pribadi Ariel-Luna-Cut Tari. Tiga orang dewasa pelaku seks di ruang privat tersebut malah dijadikan obyek kriminal publik dengan proses hukum yang menghabiskan pajak rakyat. Sedangkan di lain pihak, tiga orang camat asyik melihat pornografi saat bupati Malang berpidato (14/3 2011), tapi tak ada tindakan hukum bagi pejabat pelaksana amanah rakyat itu.

Batasan seksualitas tak jelas melalui pengertian dan distribusi pornografi dalam UUP hadirkan kerancuan di masyarakat. UUP mengkriminalkan seks pada media yang sangat mudah mengakses pornografi. Klausul pelarangan konten porno ini menjadi pradoks di tengah relativitas moral masyarakat. Sebuah situasi publik yang memungkinkan banyak dari kita terkena jerat hukum.

Sejatinya seks merupakan bagian sekaligus kebutuhan manusia. Gairah alamiah ini tak bertentangan dengan moral. Bahkan melalui seks kita bisa mendapatkan inspirasi moral kemanusiaan. Mengagungkan seks menjauhkan diri dari kekerasan. Mencium, menyentuh, memeluk dan bersenggama bisa menghindari diri dari perusakan dan pembunuhan. Dalam aksi “bed-in” John Lennon-Yoko Ono dalam rangka menentang perang Vietnam, bisa ditangkap pemaknaan bahwa dalam seksualitas kita bisa mendapatkan moralitas perdamaian. Sedangkan moralitas agama yang manabukan seks malah sering dijadikan pembenaran perang.

Keberadaan UUP yang memposisikan seks sebagai hal tabu dan jahat (kriminal) menghasilkan pengekangan terhadap seks. Kedepannya seks akan selalu salah dipahami karena dianggap bertentangan dan tak selaras dengan moralitas. Sebuah ironi mengingat seks tak bisa dilepaskan dari eksistensi manusia. Masyarakat yang menabukan dan menyalahkan seks malah akan melahirkan individu-individu munafik. Indonesia harus mengelus dada saat situs google menunjukkan bahwa sepuluh negara paling banyak mencari konten seks adalah negara-negara yang mayoritas muslim, seperti Indonesia. Salah satu warga muslim tersebut, sangat mungkin, adalah Arifinto, anggota PKS. []

Usep Hasan S.

http://www.jurnalperempuan.com/index.php/jpo/comments/pornografi_kemunafikan_dan_seks/

Pluralisme “?”

2011-04-27T01:36:00.000-07:00

“Masih pentingkah kita berbeda?”

Di tengah kisruh serta pengalaman konflik identitas agama dan golongan di Indonesia, film “?” hadir. Jalinan pita garapan Hanung Bramantyo ini menyadarkan bahwa kemajemukan Indonesia berdimensi gelap-terang. Mega berbeda adalah kaya sekaligus bahaya. Berbhineka harus selalu dijaga bagi masyarakat yang terus mencitakan “Ika”. Ini film penting di kala kemajemukan semakin genting.

“?” menceritakan pluralitas masyarakat Semarang. Islam, Kristen, Kong Hu Cu, Jawa dan Tionghoa, semuanya bersatu, berdinamika dalam perbedaan. Ada Rika (diperankan oleh Endhita), perempuan yang memutuskan bercerai, menjadi single parent. Rika harus melawan stigma masyarakat yang menilainya sebagai pengkhianat kesucian pernikahan dan Tuhan. Keyakinan jujur dari hati memberanikannya berpisah dari suaminya yang berpoligami. Perceraian bukanlah hal yang dibenci Tuhan saat keegoisan suami telah hadirkan siksa batin dan merusak prinsip kemitraan setara dalam rumah tangga. Lalu, pengembaraan iman Rika memantapkannya untuk meninggalkan Islam, memilih Katolik. Hebatnya, tak ada perlakuan yang memaksa darinya dalam memberikan pendidikan agama bagi anaknya yang tetap beragama Islam.

Melalui tokoh Surya (Agus Kuncoro), kelenjar air mata penonton dibuat bekerja saat mengikuti suka-duka pergulatan tauhidnya. Sebagai aktor figuran tak sukses, Surya terpaksa mencari uang dengan memerankan Yesus dan Santa Claus di setiap ritus keagamaan Katolik. Pragmatisme Surya itu malah semakin menguatkan keimanannya sebagai muslim. Pilihan perannya justru menjadi perlambang sosial hubungan antar umat beragama yang intim. Kita akan tertawa geli melihat Surya yang memakai ruang masjid untuk berlatih seni peran sebagai Yesus. Kita pun tak tahan mencegah tangis, saat Abi, seorang bocah Katolik yang sakit keras, menginginkan kado natal pada Surya yang berkostum Santa Claus, agar Abi cepat dipanggil Tuhan, karena Abi tak mau menyusahkan ayah dan ibu.

Lalu ada Menuk (Revalina S. Temat), muslimah taat yang bekerja sebagai pelayan makanan di “Canton Chinese Food”. Tak lupa kewajiban sembahyang di sela waktu kerja, Menuk memberikan keramahan sungguh dan penjelasan utuh mengenai menu halal kepada pembeli.

Ada juga Tan Kut San (Hengky Solaiman), seorang Tionghoa pemilik “Canton Chinese Food” beragama Kong Hu Cu, yang membedakan perabot masak dan pelayanan makanan dengan wawasan fiqh halal-haram. Pemahamannya pada Islam ia terapkan juga dengan memberikan waktu sembahyang pada pegawainya yang muslim. Di bulan Ramadan, Tan tutup restoran dengan tirai untuk menghormati yang berpuasa. Saat Idul Fitri restoran ditutup Tan sebagai pemenuhan hak berlebaran bagi pegawainya yang muslim.

Soleh (Reza Rahadian) dan Ping Hen (Rio Dewanto) yang terjebak pada streotipe patriarki Islam dan Tionghoa, bahwa laki-laki adalah pemimpin dan harus kuat. Semuanya berinteraksi seiring pasang-surut toleransi kehidupan masyarakat berbhineka. Hingga akhirnya mereka belajar untuk terus tumbuh sebagai manusia yang bermanfaat pada sesama, apapun agamanya.

Melalui semua penokohan tersebut kita menemukan kuatnya kedewasaan iman. Sejatinya kedewasaan iman merupakan keyakinan yang tak menutup terhadap perbedaan, lalu meyakini dari interaksi perbedaan, keimanan akan terus tumbuh menuju keutuhan. Kurang lebih, itulah makna pluralisme agama.

Secara umum, pluralisme merupakan istilah yang banyak di antara kita merasakan maknanya, tapi tak mengerti pemaknaannya. Padahal, bila kita bisa sadari, kita yang hidup di negara berbhineka seperti Indonesia, sangat memungkinkan, dibesarkan oleh asuhan pluralisme.

“?” MUI

Sayangnya, sikap pluralisme yang digambarkan “?” tak direstui pihak yang juga menjadi bagian dari kebhinekaan Indonesia. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang budaya, Cholil Ridwan, mengatakan bahwa pluralisme merupakan paham yang telah difatwa haram MUI di tahun 2005. Bagi Cholil, sebagai film, otomatis “?” pun haram karena mengkampanyekan pluralisme.

Pluralisme dinilai haram oleh MUI karena paham tersebut mencampuradukan agama, sehingga membahayakan keyakinan umat beragama (Islam)—www.voa-islam.com (2010/01/18). Fatwa MUI No. 7/Munas VII/MUI/11/2005 tentang Pluralisme, Liberalisme dan Sekulerisme Agama menuliskan pada ketentuan hukum: Dalam masalah aqidah dan ibadah, umat Islam wajib bersikap eksklusif, dalam arti haram mencampuradukan aqidah dan ibadah umat Islam dengan aqidah dan ibadah pemeluk lain. Kemudian dalam ketentuan umum, MUI menjelaskan bahwa Islam hanya mengakui pluralitas, bukan pluralisme.

Fatwa MUI tersebut telah mendorong masyarakat yang mengamininya untuk bersikap pasif terhadap fakta kemajemukan. Pernyataan “Islam hanya mengakui pluralitas (tidak untuk pluralisme)” berarti hanya cukup puas terhadap perbedaan saja. Bagi pihak ini, perbedaan tak perlu disikapi secara interaktif, apalagi intim.
Padahal, pluralitas selain merupakan keniscayaan nyata, dimensi gelap-terangnya akan muncul silih berganti, seiring pemahaman ragam pihak di dalamnya. Kita semua harus menyadari ini. Di samping kekayaan, pluralitas mengandung potensi bencana. Hal yang mudah dimengerti jika kita yang sama lebih mungkin didekatkan bersatu, dibanding kita yang berbeda. Sebaliknya, banyak perbedaan lebih mungkin menghadirkan konflik dibandingkan sama dan seragam.

Karena itu diperlukan pluralisme. Diperlukan sikap toleran, keterbukaan, dan kesetaraan antara kita semua yang menyertai perbedaan. Tak ada dari kita yang sempurna. Tak ada yang lebih tinggi. Pluralisme menempatkan diri dan kelompok sebagai entitas kurang yang membutuhkan diri dan kelompok lain. Ini merupakan dorongan kemungkinan yang jauh lebih kuat dalam menciptakan kerukunan masyarakat.

Bila pluralitas masyarakat mengikuti pemahaman MUI, skenario “?” bisa kita rubah. Rika akan terus menderita dengan keyakinan Islam yang merestui suaminya berpoligami. Selamanya Surya menjadi aktor figuran melarat tak bermanfaat, karena agamanya melarang membantu pelaksanaan ibadah pemeluk agama lain. Menuk tak akan bekerja di “Canton Chinese Food”, hingga ia harus mencari lagi pekerjaan sana-sini untuk mempertahankan keluarganya sehingga tak ada dialog intim Islam-Kong Hu Cu di restoran itu. Tan Kut San tak akan memahami Islam, sehingga tak ada pelayanan makanan halal bagi muslim, dan penghormatan bulan Ramadan serta Idul Fitri. Selamanya Soleh dan Ping Hen terjebak pada streotipe patriarki Islam dan Tionghoa, bahwa laki-laki adalah pemimpin dan harus kuat, lalu menindas etnis dan pemeluk agama yang berbeda.

Dengan jalan pikir MUI tersebut, bisa dibayangkan, ke depannya keragaman agama dan identitas lainnya di Indonesia akan hilang. Tirani identitas (yang mengatasnamakan) mayoritas akan mendominasi masyarakat, menetapkan standar moralnya sebagai aturan publik. Saat berpikir seperti MUI, kita akan yakin, untuk menjawab pertanyaan tagline film “?” yang berbunyi, “masih pentingkah kita berbeda?” Jawabannya: tidak! []

USEP HASAN S.

http://www.islamlib.com/id/artikel/pluralisme

SHADIA MARHABAN: Keinginan Aceh untuk Merdeka tidak akan Hilang

2011-02-21T09:51:00.000-08:00

Aceh, setidaknya, dalam satu dekade terakhir merupakan daerah yang menjadi sorotan nasional dan internasional. Belakangan, daerah yang kini bernama Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) ini banyak diperbincangkan terkait penerapan syariat Islam. Pada peraturan daerah bernama Qanun Syariat Islam (QSI), perempuan Aceh diharuskan berjilbab jika beraktivitas di ruang publik. Dalam peraturan itu pun terdapat hukum cambuk untuk tindak pidana tertentu, salah satunya berkhalwat—berduaan dengan yang bukan muhrim. Seperti belum puas dengan itu, pemerintah NAD hendak menetapkan Qanun Jinayah (QJ) yang di dalamnya terdapat hukum rajam—lempar batu pada orang ditanam hingga mati.

Tentu saja, yang terjadi sekarang di Aceh bukanlah hal yang hadir secepat gelombang tsunami. Ada sejarah menyertai latar belakang Tanah Rencong. Untuk lebih mengetahui hal tersebut, Usep Hasan Sadikin dari Yayasan Jurnal Perempuan (YJP) coba mewawancarai aktivis perempuan Aceh, Shadia Marhaban.

Lahir di Banda Aceh 20 Maret 1969, Shadia merupakan satu-satunya perempuan yang aktif berpartisipasi dalam tim negosiasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di perundingan damai 2005, yang menghasilkan berakhirnya konflik di Aceh. Sebelumnya, selama GAM dan pemerintah Indonesia berkonflik, Shadia bekerja sebagai wartawan dan penerjemah serta menjabat sebagai koordinator Sentral Informasi untuk Referendum Aceh (SIRA). Pada 1999, bersama SIRA ia mengorganisir reli massa damai di Banda Aceh di mana hampir satu juta orang bersatu menuntut referendum. Perempuan yang mengenyam pendidikan tinggi Hubungan Internasional di Universitas Nasional dan Arabic di American University in Cairo ini pun terlibat dalam “Jeda Kemanusiaan,” sebuah gerakan perdamaian pertama di Aceh yang banyak beranggotakan perempuan dari masyarakat sipil. Di 2001, melalui “Moratorium Dialog”, Shadia menggalang dukungan internasional untuk Aceh.

Kini, sebagai presiden Liga Inong Acheh (LINA), Shadia mengawasi beragam program LINA yang berdedikasi untuk memberdayakan perempuan Aceh (http://www.lina-acheh.com). Seiring itu, selain berperan sebagai anggota dewan pendiri untuk Sekolah Perdamaian dan Demokrasi di Aceh, Shadia merupakan peserta aktif di beberapa dialog nasional dan internasional sekitar isu-isu perempuan dan keamanan. Di 2009, Shadia menyampaikan pidato utama “Gender dan Mediasi - Bagaimana Meningkatkan Peran Perempuan dalam Negosiasi Perdamaian” pada konferensi di Finlandia, yang diselenggarakan Crisis Management International (CMI). Di 2010, Shadia dipresentasikan Pusat Penelitian Konflik Berghof pada konferensi bertajuk “Merancang Proses Perdamaian Inovatif” di Bogota, Columbia.

Berikut hasil wawancara YJP dengan Shadia Marhaban pada Minggu, 16 Januari di Jakarta.

Bagaimana masyarakat Aceh menilai QJ?

QJ sebetulnya masih berupa rancangan draft. QJ masih wacana, belum menjadi undang-undang. Masyarakat luar Aceh berpikir QJ sudah diberlakukan.

Yang sudah diberlakukan adalah QSI. Qanun ini pun diberlakukan di beberapa daerah di luar Aceh, seperti Garut, Tangerang dan lainnya. Beberapa daerah tersebut mengambil secuil dari QSI di Aceh.

Untuk QJ, saya pikir masyarakat Aceh pun banyak yang akan menolak. QJ sangat bertentangan dengan hukum positif di Indonesia dan bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM). Mengapa harus merajam orang? Hukum cambuk yang sudah diterapkan di Aceh hingga saat ini pun masih banyak dipertanyakan masyarakat Aceh. Kenapa harus ada hukum cambuk di Aceh? Kenapa tak bisa ditukar dengan hukum lain yang lebih manusiawi. Misalnya hukuman kerja sosial yang sesuai dengan kemampuan si pelaku.

Apakah pihak yang menginginkan syariat Islam merupakan pihak mayoritas masyarakat Aceh?

Menurut saya, tidak semua setuju dengan model syariat Islam sekarang. Bagi sebagian kalangan politisi, syariat Islam digunakan untuk melanggengkan posisi mereka. Politisi itu menilai ide politik yang bisa dijual bagi warga Aceh adalah agama.

Bagaimana prosesnya masyarakat Aceh bisa menerima syariat Islam di Aceh?

Ada perasaan bahwa tsunami membawa bencana dan kemalangan merupakan peringatan dari Allah SWT. Dalam pemikiran ummat beragama tentu ada rasa takut bencana itu terulang. Penjelasan ini masuk dalam ranah politik massa dan mudah diterima. Masyarakat umum sendiri banyak yang belum paham tentang syariat Islam. Tapi secara umum, masyarakat Aceh memang kuat agamannya. Keinginan sebagian orang Aceh memang cenderung diterima masyarakat karena memang mengatasnamakan agama. Keadaan masyarakat Aceh tersebut, membuat ide-ide HAM dan demokrasi sulit dipahami mereka dan cenderung dibenturkan dengan pemikiran dan interpretasi agama.

Sebelumnya, sewaktu Abdurrahman Wahid (Gusdur) masih menjadi presiden, Gus Dur menanyakan keinginan Aceh untuk meredakan konflik. Apa sih yang diinginkan orang Aceh? Saat itu ada lima tokoh yang mewakili Aceh. Ke lima tokoh ini menyebutkan bahwa keinginan Aceh adalah syariat Islam. Gus Dur tidak berpikir hal ini akan menimbulkan konflik di kemudian hari. Yang dilakukan Gus Dur saat itu lebih sebagai temporery solution, agar Aceh tidak lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Syariat Islam menjadi solusi saat keadaan Aceh darurat.

Saat proses ini berlanjut perundingan damai juga dilaksanakan dengan kerjasama NGO (Non-Governmental Organization) dari Swiss, Hendry Dunant Centre (HDC) yang akhirnya menghasilkan “Jeda Kemanusiaan” dan Perjanjian Perhentian Permusuhan (Cessation of Hostilities) pada tahun 2001-2002. Kemudian, saat terjadi darurat militer isu syariat Islam tenggelam. Konflik di masyarakat saat itu terjadi lebih dalam dan luas. Setiap hari ada kabar orang meninggal, dibunuh dan diculik. GAM serta sebagian masyarakat yang masih belum puas terhadap pemerintah nasional, tetap melalukan perlawanannya.

Dalam perjanjian damai Helsinki 2005, bila kita baca, tidak ada penulisan syariat Islam. Yang ada, kebebasan beragama. Kami menuliskan “freedom of religion”. Ini bisa ditafsirkan secara luas, maknanya. Waktu itu GAM memang tidak menginginkan syariat Islam masuk ke dalam agenda perjanjian damai. Pasca perdamaian Helsinki, tentunya ide syariat Islam menguat dan ini sebagai bentuk identitas pemerintahan sendiri, yang memang pada awalnya bukan menjadi dasar, dan sekarang lebih sebagai simbol identitas masyarakat Aceh.

Saat ini, pemerintahan banyak diwakili partai apa dan seperti apa pemerintahan berjalan?

Mantan pasukan gerilyawan GAM mendirikan partai yang diberi nama Partai Aceh (PA). Partai inilah yang sekarang memegang tampuk kekuasaan di parlemen termasuk sebagian eksekutif. Ekspektasi masyarakat Aceh terhadap pemerintahan yang baru terbentuk itu terlalu tinggi, tapi kapasitas pemerintah terpilih tidak tinggi. Terjadi gap antara kapasitas pemerintah dan ekspektasi masyarakat Aceh. Contoh, masyarakat berharap pemerintahan Aceh bisa menyelesaikan permasalahan kesejahteraan, pendidikan, HAM, investasi dll., tapi kapasitas pemerintahannya sendiri tidak mencukupi. Itu yang terjadi di Aceh sekarang.

Kondisi itu mirip dengan yang terjadi di Timor Leste dan Nikaragua. Pergerakan gerilya yang memenangkan perebutan kekuasaan tidak mampu menjalankan pemerintahan. Kekuatan politik yang lahir dan mempunyai tradisi pergerakan gerilya, hanya mampu memimpin perang. GAM bisa bertahan 30 tahun berperang. Tapi untuk memerintah belum bisa.

Secara umum pun orang Aceh suka perang. Memilih perang, orang Aceh mau dan sanggup. Banyak referensi buku yang menceritakan dan menjelaskan tradisi perang masyarakat Aceh. Pengalaman perang masyarakat Aceh membentuk watak masyarakat Aceh yang rebellious (suka memberontak). Keadaan ini memungkinkan masyarakat Aceh mudah untuk diprovokasi, diobok-obok.

Saya berpikir, GAM merupakan bagian dari orang Aceh. Suka atau tidak suka, orang Aceh merupakan bagian dari gerakan yang dinilai separatis itu. Perang yang berlangsung selama 30 tahun, tidak memberikan kemerdekaan bagi Aceh. Sekarang, kami (masyarakat Aceh) harus berpikir realistis, bersama pemerintah membangun Aceh.

Apakah semangat referendum di Aceh masih ada?

Setelah perdamaian ini tentunya semangat referendum sudah tidak ada lagi karena sudah digantikan dengan perdamaian yang membolehkan Aceh mengatur pemerintahannya sendiri walaupun masih dalam NKRI.

Namun ide Merdeka, sampai kapan pun keinginan orang Aceh untuk merdeka tidak akan hilang. Seorang aktivis Irlandia pernah menyatakan, “jika benih ide telah tertanam dalam pikiran suatu bangsa, ide itu tidak pernah hilang.” Orang Irlandia ingin mencapai kemerdekaan sampai sekarang. Mereka tetap menyatakan “Im Irish, not British”. Tak mengapa Aceh mempunyai visi yang berbeda dengan Indonesia. Ini bisa menjadi cambuk yang sesuai dengan identitas dalam melakukan pembangunan. Aceh bisa menjadi rujukan daerah lain untuk juga mencari identitas dan visi yang sesuai dengan konteks lokal.

Dalam konteks desentralisasi daerah, Aceh tak hanya sebagai daerah modal sumber daya, tapi juga daerah model. Kalau kita perhatikan program pemerintahan daerah lain, itu banyak merujuk kepada Aceh. Calon Independen dan syariat Islam, diikuti oleh banyak daerah di Indonesia. Partai lokal pun sepertinya akan diikuti daerah lain.

Pastinya di ujung kemerdekaan adalah kesejahteraan. Kita ingin mendapatkan apa yang selama ini pemerintah Indonesia tidak berikan. Ujung-ujungnya untuk rakyat. Bukan untuk diri kita sendiri. Nah, kalau cara itu bisa dicapai dengan tidak merdeka, misalnya sekarang, tentunya dengan otoritas pemerintahan yang bagus beserta kemampuan, Aceh bisa kita bangun.

Seperti apa keadaan perempuan Aceh saat ini?

Saat ini perempuan tidak mendapatkan porsi yang seharusnya didapat. Dalam situasi yang masih transisi ini, banyak peran-peran perempuan terabaikan. Walaupun pasca tsunami dan perdamaian banyak bantuan dari LSM lokal, nasional maupun internasional tidaklah cukup. Perempuan Aceh harus muncul dan memperbaiki kondisinya bersama seluruh elemen masyarakat Aceh. Saya pikir ini penting sekali untuk kemajuan perempuan Aceh ke depan yang baru saja bangun dari konflik.

Saat Syariat Islam diterapkan di Aceh, perempuan Aceh diharuskan berjilbab di ruang publik. Apa memang dahulu muslimah Aceh berjilbab? Apakah jilbab bagian dari identitas muslimah Aceh?

Islam di Aceh tidak konservatif. Sekarang pun begitu. Tapi, orang Aceh memandang Islam sebagai bagian budaya mereka, “Islam way of life”, “Islam way of think”. Sebetulnya orang Aceh tidak menerima ide-ide konservatif fundamentalis. Dahulu, ibu-ibu kami tidak pake jilbab. Sama dengan perempuan Indonesia umumnya. Orang Aceh itu awalnya pake selendang. Jilbab tertutup kan baru muncul pada 80-an/90-an. Bukan hanya di Aceh saja kan. Ini fenomena Asia tenggara. Jadi masuk juga tuh ke Aceh.

Kalau saya memandang jilbab, selama itu tidak dipaksakan, tidak mengapa. Yang menjadi masalah saat ini jilbab menjadi harus dan dipaksakan. Segala sesuatu harus dilegal-formalkan, itukan aneh.

Kita lihat Malaysia. Hampir semua Melayu pakai jilbab. Mereka tidak dipaksa. Tidak ada usaha pemerintah mengharuskan perempuan berjilbab di Malaysia dengan ancaman hukum cambuk. Masyarakat Malaysia membangun pemahaman berjilbab dari bawah.

Bagaimana masyarakat Aceh menilai identitas Islam Aceh saat ini?

Islam sudah lama ada di Aceh sudah melebur dengan budaya dan tradisi. Kemudian seiring terjadinya konflik selama puluhan tahun dan lain-lainnya, terjadi penurunan nilai dan pemahaman terhadap Islam itu sendiri. Kemudian waktu tsunami, banyak dana masuk ke Aceh dari negara timur tengah, seperti Arab Saudi. Dana tersebut masuk ke pesantren-pesantren menjadi semacam aliran atau pemikiran Islam baru. Islam Arab, bukan Islam Aceh yang kita kenal.

Sekarang Shadia aktif sebagai presiden di LSM LINA. Bisa dijelaskan perjuangan LINA, khususnya seputar isu perempuan?

LINA awalnya dibangun untuk memberikan aksi afirmasi (penguatan posisi) terhadap perempuan mantan kombatan (pejuang perang). Perempuan, pada saat konflik di Aceh, ikut berperang. LINA melakukan afirmasi pada mereka. Saat dan pasca berperang, perempuan tidak mengalami pemberdayaan apa pun. Perempuan mantan kombatan ini tidak hanya perempuan yang memegang senjata, tapi juga ada yang dulu berjuang dengan memasak, membeli pulsa untuk kepentingan komunikasi, menjadi informan dan lain-lain. Kelompok perempuan ini kurang mendapat perhatian pasca perjanjian damai. Tahun 2004-2005 kami mulai gencar melakukan pelatihan, memberikan pemahaman tentang bagaimana sebaiknya masyarakat bisa menyatu dengan perempuan mantan kombatan.

Kini kami memperluas target, memperjuangkan hak-hak semua perempuan Aceh, baik secara sosial, ekonomi maupun politik.

Bagaimana pandangan masyarakat Aceh terhadap LSM lokal dan nasional di Aceh dalam proses demokrasi?

Masyarakat Aceh menerima LSM yang ada di Aceh. Memang di tahun pertama, LSM nasional kurang mendapat tempat di hati masyarakat Aceh karena orang Aceh cenderung tidak bisa percaya dengan orang Jawa. Pengalaman buruk yang dialami orang Aceh menyimpulkan bahwa penyebab atau pemicu terjadinya konflik adalah orang Jawa. Sebetulnya ini tidak hanya terjadi di Aceh saja. Di daerah konflik seperti Papua, Ambon, Timor-Timor juga seperti itu. Sentimen terhadap orang Jawa itu kuat di seluruh Indonesia, di luar Jawa.

Menurut saya keliru jika menyimpulkan orang Aceh tidak suka dengan LSM. Orang Aceh sangat memuliakan tamu dan pendatang selama orang ataupun organisasi tersebut menghormati mereka.

Keadaan orang Aceh yang traumatik dan cenderung berkonflik dengan orang Jawa juga disebabkan oleh Jawanisasi yang keras. Dahulu, kampung-kampung di Aceh mempunyai struktur administrasi sendiri. Lalu diganti dengan kelurahan, sewaktu Orde Baru. Jumat pake batik Jawa. Ada pemaksaan budaya saat itu. Orang Aceh harus membiasakan dengan orang Jawa dan budaya Jawa. Tapi orang Jawa tidak didorong untuk membiasakan budaya Aceh. Pemaksaan itu sistemik dengan program transmigrasi yang didukung World Bank. Konflik Madura dengan Dayak di Kalimantan pun terjadi setelah program transmigrasi.

Saya pernah wawancara dengan orang Aceh di daerah transmigrasi. Saat itu, setiap hari dua pesawat Hercules datang membawa orang Jawa. Mereka langsung mendapatkan tanah dan KTP. Transmigrasi yang tidak menyertai usaha memahami masyarakat lokal akhirnya melahirkan konflik. Transmigran yang berduyun-duyun datang ke Aceh merupakan kebijakan salah kaprah. Ada pendatang ambil lahan orang kampung, siapa yang tidak ngamuk. Para pendatang lebih maju, bisa berdagang, sedangkan orang Aceh masih bego-bego, bagaimana perasaannya? Coba misalnya dibalik, orang Batak ambil tanah di Pekalongan atau di daerah-daerah lain di Jawa. Itu bukan pemerataan sebetulnya, tapi penghancuran. Termasuk penghancuran kultur masyarakat. Tidak sama value yang ada di Jawa dengan yang ada di Aceh. Jangan dipaksakan. Masing-masing wilayah punya nilai-nilai sendiri. Transmigrasi yang salah kaprah ini telah menciptakan wilayah-wilayah berpotensi konflik seperti Aceh, Bugis, Papua, dan lainnya.

Saat Aceh konflik, Shadia tinggal di Jakarta. Apa yang membuat Shadia kembali ke Aceh?

Sebelum saya terlibat, saya sudah mendengar kabar kekerasan yang terjadi di Aceh. Kalau kawan saya bercerita, saya hanya bisa menangis. Ada keluarganya yang tewas, ada teman yang diculik. Apa yang bisa kita lakukan, selain menangis dan meratapi keadaan?

Kami coba berpikir untuk melakukan sesuatu. Kepedulian kita pertama kali dilakukan dalam bentuk penyebaran informasi tentang Aceh kepada masyarakat Jakarta, khususnya orang Aceh. Saat itu banyak yang tidak percaya. Kita melakukan pertemuan-pertemuan kecil.

Terus terang, justru dulu, yang mempopulerkan Aceh ke tingkat nasional adalah (almarhum) Munir. Dari situ kita bermain di tingkat nasional. 1999 saya menjadi duta khusus dari SIRA untuk mempromosikan kasus Aceh ke internasional. Saat itu saya keliling ke Amerika Serikat, Australia, Eropa, menyuarakan kasus Aceh di tingkat internasional bersama lembaga internasional seperti Human Rights Watch, Amnesty Interntional dan sebagainya. Isu Aceh yang sebelumnya tidak popular menjadi menarik dan semakin meluas karena dibawa oleh mahasiswa dan aktivis HAM. Banyak negara luar mengundang saya untuk menjelaskan Aceh. 1999-2002, isu Aceh gencar sekali. Lalu tahun 2003 mulai terjadi darurat militer. Terjadi penangkapan dan penculikan aktivis HAM. Keadaan ini justru semakin menguatkan perjuangan orang Aceh untuk lepas dari NKRI. GAM memandang ini sebagai momentum untuk mempromosikan perjuangan referendum ke tingkat nasional dan internasional.. Upaya dialog dan diplomasi yang dilakukan oleh gerakan sipil tentu lebih bisa diterima. Di situlah mulai gerakan referendum populer di Aceh.

Sebagai warga Aceh sekaligus orang yang terus terlibat dalam pembangunan masyarakat Aceh, apa harapan Shadia terhadap Aceh ke depannya?

Sekarang Aceh harus mengejar, mencapai kesetaraan dengan provinsi lain atau bahkan lebih. Sedikit demi sedikit kami mulai berbenah. Sekarang kita lihat, pemerintah daerah (Pemda) Aceh sudah punya program beasiswa yang mengirim anak Aceh kuliah ke luar negeri. Pemda juga mempunyai program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) sebagai bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Program pendidikan gratis dari tingkat SD-SMA merupakan upaya yang sedang terus dilakukan di Aceh. Dengan perdamaian sekarang, insya Allah Aceh bisa mengejar ketinggalannya. Yang penting tetap berpikir positif. []

Usep Hasan S.

http://www.jurnalperempuan.com/index.php/jpo/comments/shadia_marhaban_keinginan_aceh_untuk_merdeka_tidak_akan_hilang/

Jejak Kekerasan Islam Maskulin

2011-02-14T09:54:00.000-08:00

Tiga nyawa jamaah Ahmadiyah melayang di Cikeusik, Pandeglang, diiringi teriak “Allahu Akbar”. Kita boleh menduga atau yakin, ini kreasi elite mengalihkan isu atau penyudutan pihak tertentu. Tapi sediakanlah niat untuk memahami sisi lain dari kompleksitas persoalannya. Mungkin ada yang membayar kekerasan tersebut. Tapi sulit diterima jika manusia tega membunuh sesama dengan begitu yakin hanya sebatas bayaran. Ini bukan kisah mafia berprofesi memburu nyawa. Di dalam peliknya permasalahan, terasa kuat keimanan yang merestui kekerasan.

Tragedi Cikeusik tersebut memungkinkan kita membuka sejarah Islamisasi di muka bumi. Proses perjuangan dogma Islam ternyata tak lepas dari jalan kekerasan. Usia esksitensi Islam tak sedikit memunculkan wajah marah. Kumpulan individu yang meyakini agama keselamatan ini menjadikan kekerasan sebagai solusi. Agar Islam tetap murni, pemeluknya rela membunuh pihak yang dianggap mencampur atau merubah ajaran. Untuk mempertahankan Islam, muslim direstui dogma untuk melawan dengan kekerasan.

Sebagian dari kita seperti melakukan klarifikasi terhadap jejak kekerasan mengatasnamakan Islam. Dipisahkanlah Islam, antara ajaran agama dengan pemeluk agama. Persis seperti memisahkan cawan dengan anggur. Ajaran Islam ibarat cawan sedangkan (perilaku) muslim adalah minuman anggur. Ketika meneguk anggur dirasa pahit, langsung disimpulkan anggur sebagai penyebabnya. Kekerasan Islam ibarat rasa pahit yang berasal dari para pemeluknya, bukan dari ajarannya. Disimpulkan, Islam tak mengajarkan pemeluknya melakukan kekerasan, tetapi pemeluknya telah salah dalam memahami dan menjalankan ajaran Islam. Benarkah begitu?

Dogma kekerasan

Islam, yang secara bahasa berarti damai/selamat/berserah total kepada Tuhan, ternyata merekam kekerasan di dalam dogmanya. Usia muda spesies manusia diisi pertumpahan darah putra Adam, Habil oleh Qabil. Selain itu, dalam kisah penciptaan manusia, malaikat memprotes Tuhan karena makhluk bernama manusia suka melakukan kekerasan terhadap sesamanya, sehingga mengancam kerusakan bumi. Dua kisah keberasalan manusia ini memungkinkan hadirkan sikap mewajarkan kekerasan manusia.

Di dalam Al Quran, kekerasan disebutkan secara eksplisit. Melalui ayat yang diklaim sebagai ucapan Tuhan, kekerasan memungkinkan menjadi pilihan. Sebagian firman berikut bisa menggambarkan, betapa kekerasan direstui oleh ajaran kedamaian bernama Islam:

“Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para Malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalam laknat itu; tidak akan diringankan siksa dari mereka dan tidak (pula) mereka diberi tangguh.” (QS. 2: 161-162)

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikanlah balasan bagi orang-orang kafir.” (QS. 2:190-191)

“Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maha Penyayang.” (QS. 9:5)

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.” (QS. 9:29)

“Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah mela’nati mereka, dan bagi mereka azab yang kekal.” (QS. 9: 68)

“Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga manakala kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka.” (QS. 47:4)

“Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi kasih sayang antar sesama mereka.” (QS. 48:29)

Pelaksanaan titah illahiah tersebut menjadi bagian ketaatan kaaffah (menyeluruh) seorang muslim. Ayat-ayat tersebut belum menyertai sejumlah hadits yang juga mengandung ajaran kekerasan.

Jejak kekerasan

Di sebagian fase perluasan dakwah Muhammad, kekerasan sudah terjadi. Setidaknya dalam rentang 624-632 Masehi terdapat 26 perang yang dipimpin Muhammad (ghazwah), dan 25 perang yang dipimpin perwakilan yang ditunjuk Muhammad (sariyah). Perang Badar melawan kaum Quraisy, dan Perang Khaibar melawan Yahudi, merupakan pertumpahan darah paling monumental Islam perdana.

Sepeninggal Muhammad pun terjadi tindak kekerasan di antara pemimpin Islam dan pengikutnya. Di fase Khulafa al-Rasyidun (para pengganti yang diberi petunjuk), penggunaan dalil agama dijadikan dasar kekerasan. Bisa dibilang fase Khulafa al-Rasyidun merupakan fase paling berdarah di internal umat Islam. Masa kekhalifahan (kepemimpinan) Abu Bakar yang singkat (632-634 M) sarat peperangan dengan kelompok (yang dinilai) membelot (murtad). Muslim penolak zakat diberikan dua pilihan oleh Abu Bakar: tunduk tanpa syarat atau diperangi hingga binasa.

Bercak darah Islamisasi muka bumi semakin pekat pasca kepemimpinan Abu Bakar. Sejumlah pemimpin penggantinya, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, mati secara tidak “wajar”. Ketiga orang yang menurut hadits dijamin masuk surga ini, mati dibunuh. Belum lagi tragedi Karbala, yang menjadi ingatan kelam umat muslim sedunia, memisahkan dua sekte besar Islam, Sunni dan Syiah.

Bisa dibilang, Khawarij merupakan pihak yang paling bertanggung jawab terhadap sensitivitas teologis. Kelompok ini membentuk teologi tekstual yang mudah mengafirkan muslim yang tak mengikuti hukum teks Tuhan. Puritanismenya dengan tegas memetakan bahwa siapa pun yang tak sepaham dengannya dinilai telah keluar dari Islam. Pernyataan “kafir” terhadap seseorang atau kelompok, mendorong terjadinya pertumpahan darah.

Muncul upaya rasionalisasi ajaran Islam oleh Mu’tazilah. Konsep teologis yang dikonsepkan Wasil bin Atha (699-749 M) ini momposisikan akal di atas Al Quran. Dengan doktrin “Al Quran sebagai makhluk”, Mu’tazilah menolak ajaran yang tak sesuai dengan akal. Namun, pemosisian Al Quran tersebut berdampak hadirkan konflik besar. Bahkan untuk mempertahankan dominasi sektenya, Mu’tazilah melakukan inkuisisi (penghakiman bid’ah) terhadap sekte yang tak sejalan dengan Mu’tazilah. Kekerasan berbentuk penangkapan, penganiyayaan dan pemaksaan dogma terjadi.

Di Indonesia, selain pembunuhan dan aksi kekerasan lainnya yang dialami jamaah Ahmadiyah, juga telah terjadi kekerasan mengatasnamakan Islam oleh kelompok lain. Konflik Muhammadiyah-NU dan Sunni-Syiah, telah mengisi sejarah panjang islamisasi di Indonesia. Muhammadiyah-NU berkonflik secara teologis berdasar perbedaan liturgi, ritus dan ritual. Sedangkan konflik teologis Sunni-Syiah merujuk pada perbedaan penghormatan pemimpin Islam pasca Muhammad. Tak tahu berapa korban yang ditimbulkan konflik tersebut.

Sejarah panjang kekerasan itu tak bisa ditampik dengan pernyataan “yang salah adalah pemeluknya, bukan Islam”. Sedangkan pernyataan “perangilah orang-orang kafir...” oleh pelaku kekerasan terlalu lantang untuk tak diacuhkan. Pemisahan cawan-anggur yang menyalahkan muslim sebagai pihak yang tak memahami ajaran Islam, terlalu menyederhanakan persoalan. Ada kompleksitas dan dinamika panjang yang terjadi pada Islam.

Islam maskulin

Abad 7 M di jazirah Arab, Islam hadir bukan dalam ruang kosong. Wahyu dan hadits sebagai basis keimanan muslim dibentuk bersama kebudayaan masyarakat. Di negeri padang pasir ini individu beserta masyarakatnya tumbuh oleh perspektif laki-laki yang menekankan pada kekuatan. Tanah dan iklimnya yang panas mendorong laki-laki menjadi kuat untuk mempertahankan tanah keluarga dan masyarakat. Di Hijaz, salah satu daerah penting kelahiran Islam, musim kering selama tiga tahun merupakan hal wajar. Kehabisan sumber daya kehidupan, memungkinkan peperangan merebut atau mempertahankan tempat tinggal. Konteks ruang masyarakat ini menjadikan kekerasan sebagai pilihan menyelesaikan masalah, entah karena keterdesakan, buntunya pertukaran kepentingan atau memang merasa mampu untuk melakukan aksi kekerasan.

Bisa dibilang, semua pelaku kekerasan yang mengatasnamakan Islam adalah laki-laki. Kisah Habil dan Qabil, peperangan fase Muhammad, sweeping keyakinan dan pembunuhan Khulafa al-Rasyidun, Perang Salib, konflik NU-Muhammadiyah dan Sunni-Syiah, juga terakhir pembunuhan jamaah Ahmadiyah, semunya dilakukan laki-laki.

Masyarakat patriarki membakukan konsep maskulin terhadap laki-laki. Maskulin diartikan sebagai sifat kejantanan yang merujuk pada kekuatan otot (muscle). Perang-perangan, memanjat, berlari, berkelahi dijadikan proses pelestarian diri laki-laki sebagai makhluk yang mengedepankan kekuatan. Sedangkan sisi perasaan laki-laki (hampir) ditutup semuanya.

Bandingkan proses tumbuh kaum Adam tersebut dengan perempuan. Permainan rumah-rumahan, boneka, dan berbincang menjadi warna-warni pengisi karakter kaum hawa. Laki-laki dipisahkan dari sifat/sikap perasa, lemah-lembut-manja dan ekspresi air mata.

Islam, yang lahir di masyarakat patriarki memiliki citra maskulin. Kepemimpinan yang hanya diperuntukan bagi laki-laki (QS. 4: 34) menjadikan perang, pembunuhan dan bentuk kekerasan lainnya sebagai sesuatu yang berdimensi gender. Eksekusi, inkuisisi dan aksi bantai pasti melalui instruksi pemimpin laki-laki.

Dari pemaparan tersebut, teks dan konteks Islam sulit dipisahkan dari kekerasan. Terjadinya kekerasan yang mengatasnamakan Islam pun bersumber dari sebagian isi Al Quran dan hadits. Muslim pelaku kekerasan tak hanya berdasar pada karakter individu atau masyarakat yang terbentuk dari maskulinitas budaya patriarki, tapi juga berdasar dari ajaran kekerasan di dalam Islam.

Kita perlu menyadari dualisme ajaran Islam. Watak maskulin harus diakui menjadi bagian dalam Islam, yang kemudian bisa dikesampingkan. Sikap ini bukan untuk menyudutkan atau mengolok-olok muslim. Mengakui poros maskulinitas dalam Islam yang terus bersetubuh dengan budaya patriarki di masyarakat, justru akan mendorong upaya penghapusan watak dan tindak kekerasan di masyarakat. Cukup sudah tiga nyawa di Cikeusik menjadi jejak akhir kekerasan Islam maskulin. Ke depan kita bisa menoleh pada Islam damai untuk bisa melangkah bersama dalam perbedaan. []

USEP HASAN S.

http://www.jurnalperempuan.com/index.php/jpo/comments/jejak_kekerasan_islam_maskulin/

Perempuan pun adalah Khalifah

2011-01-16T19:22:00.000-08:00

“Nama saya, Khalifah.”

Begitulah Nurman Hakim menutup filmnya, “Khalifah”. Seorang perempuan berdiri di depan cermin, menyebut tegas namanya. Tampaknya sutradara jebolan pesantren ini ingin menegaskan bahwa kaum Hawa pun bisa menjadi khalifah (pemimpin). Ini kritisme untuk budaya patriarkal. Perempuan yang selama ini telah dikonsepkan sebagai subordinat laki-laki, digugurkan melalui khotbah pita film yang juga ditulis oleh Nurman. Sama halnya laki-laki, perempuan juga mempunyai otonomi diri dalam menentukan pilihan hidupnya.

Khalifah (diperankan Marsha Timothy) adalah perempuan sulung tulang punggung keluarga. Bersama ayah dan adiknya, ia menghadapi beratnya beban ekonomi pasca biaya mahal berobat ibunda, yang malah tak tertolong. Pekerjaan ayahnya sebagai penjaga masjid (marbot) sangat tak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Khalifah lalu bekerja sebagai kapster salon. Keadaan itu membuatnya tak meneruskan kuliah, meski sudah diterima di Universitas Indonesia. Adiknya ia putuskan untuk tetap sekolah hingga kuliah, meski harus berhutang.

Paradoksal Khalifah

Pemaknaan nama Khalifah sebagai pemimpin menjadi bertentangan di tengah masyarakat ekonomi bawah berbudaya patriarkal. Ia mandiri, namun bersedia dijodohkan ayahnya dengan Rasyid (Indra Herlambang). Khalifah berusaha menjadikan tradisi agama sebagai pondasi keluarga yang menempatkan suami sebagai kepala rumah tangga. Ia mematuhi semua keinginan Rasyid, termasuk titah mengenakan cadar.

Khalifah terus jalani rumah tangga hasil perjodohan tersebut. Namun ia tak dapat memungkiri ketertarikannya pada Yoga (Ben Joshua), penjahit yang tinggal di depan rumahnya. Hasratnya tak dipenuhi, karena Khalifah telah bersuami. Yoga menjadi pendamping kesepian hati Khalifah yang sering ditinggal Rasyid berbulan-bulan. Sengaja Khalifah meminta Yoga menjahit pakaiannya agar ada alasan etis untuk bertemu-bicara.

Tarik-ulur independensi Khalifah semakin terasa melalui proses buka-tutup tubuhnya. Sebelum bercadar ia merasa tak nyaman terhadap laki-laki yang suka menggoda karena fisiknya dinilai cantik. Pelanggan di tempatnya bekerja pun ada yang hanya ingin dilayani Khalifah dengan alasan kecantikannya.

Setelah mengenakan cadar, seksisme masyarakat yang memandang tubuh Khalifah jauh berkurang. Tapi stereotipe Arab, sholehah dan terorisme malah melingkupinya. Mulai dari sapaan “Assalamu’alaikum” hingga umpatan “teroris!”. Secara mendadak, ketertutupan tubuh telah menjadikannya terasing oleh apitan makna cadar dari masyarakat yang tak dipahaminya. Di satu sisi ia “dilindungi” oleh ketertutupan berbusana. Tapi di sisi lain, hanya menyisakan mata dan telapak tangan untuk publik telah menghilangkan kediriannya yang utuh. Khalifah tak diberikan kesempatan oleh masyarakat untuk menjelaskan otonomi tubuhnya yang menyerta busana. Apa yang baginya pantas eksis tak mendapat tempat bagi sebagian besar mayarakat.

Meninggalnya Rasyid menyadarkan dimensi kepemimpinan Khalifah. Laki-laki yang dijadikannya kepala rumah tangga itu ternyata adalah anggota jamaah Islam yang suka melakukan pengeboman. Kepercayaan dan kepatuhan yang sungguh-penuh menjadi kesalahan mutlak bila tak menyertai keterbukaan dan pemahaman utuh. Sebelumnya Khalifah hanya mengamini ajaran tradisional yang menitahkan percaya dan patuh terhadap suami. Kini ia bebas dan mandiri dengan keberhasilan peran di ranah domestik dan publik.

Akhirnya Khalifah melepas cadar. Ia sadar, keputusan bercadar bukanlah keinginannya. Ada dialektika dalam pikir-rasanya mengenai berbusana. Dasar ayat Al Quran yang disampaikan Rasyid saat menyuruh Khalifah bercadar, penjelasan perempuan bercadar bernama Fatimah (Titi Sjuman) yang menekankan pentingnya pemahaman saat perempuan memutuskan bercadar, serta dukungan Yoga untuk terus bercadar, semuanya ditolak Khalifah atas dasar pemahaman dan kemandirian.

Islam warna-warni

Melalui kisah Khalifah tersebut, Nurman dalam narasi lain kembali mendakwahkan Islam warna-warni. Film sebelumnya “3 Doa 3 Cinta” yang bercerita kehidupan Islam pesantren berhasil diputar dan mendapat penghargaan di banyak festival film internasional. Kini melalui “Khalifah”, Islam kembali ditampilkan plural. Keragaman Islam dalam film ini ditampilkan melalui corak Islam versi ayah Khalifah, Fatimah dan Rasyid. Ada Islam yang kontekstual dengan Jawa-Indonesia. Ada Islam yang genuine dengan kebudayaan Arab. Ada juga yang kaku dan keras seperti yang didakwahkan terorisme Islam.

Pemaparan tersebut sedikit/banyak akan mengurangi kebingungan masyarakat ketika ada pihak yang melakukan subordinasi terhadap perempuan dan aksi kekerasan dengan mengatasnamakan Islam. Keyakinan Islam yang dimiliki masing-masing muslim, tak perlu dikhawatirkan terkotori oleh tindak kekerasan pihak dan subordinasi perempuan yang mengatasnamakan Islam. Keyakinan pemeluk Islam yang ramah dan egaliter masih tetap memiliki citra adil gender dan berprospek untuk kehidupan bersama. Di mata orang di luar Islam pun fakta dan pemahaman pluralitas Islam akan menenangkan. Tak semua orang Islam tak adil gender dan tak semua orang Islam suka kekerasan.

Tentunya fakta pluralitas Islam dan pemahamannya perlu menyerta usaha menghapus ketidakadilan. Sebagai latar belakang film dan realitas di luar gedung bioskop, kemiskinan dan diskriminasi membuat manusia mudah didominasi, kehilangan kemandirian ber-pikir/sikap, dan melakukan kekerasan. Subordinasi perempuan dan terorisme adalah dua hal yang sangat mungkin hadir karena ketidakadilan.

Jika film kita tempatkan sebagai media yang mempunyai misi sosial, Khalifah diharapkan bisa menjadi bagian dari usaha perubahan keadaan masyarakat. Mungkin ada di antara kita yang terinspirasi oleh “Khalifah”, terdorong memimpin masyarakat untuk menghilangkan ketidaksetaraan dan kesenjangan. Semoga ada dari kita yang bisa menjadi pemimpin dengan semangat kemandirian dan kesetaraan seperti Khalifah. Laki-laki maupun perempuan, sama saja. []

USEP HASAN S.

http://www.jurnalperempuan.com/index.php/jpo/comments/perempuan_pun_adalah_khalifah/

Berlian Kemanusiaan

2010-12-13T02:47:00.000-08:00

Oleh USEP HASAN S.

Adriana Francesca Lima, super model pakaian dalam Victoria’s Secret (VS), dipilih sebagai Victoria’s Secret Angel dan dinobatkan sebagai model yang memperkenalkan produk terbaru Bra Berlian 124 karat keluaran VS akhir tahun ini. Di lain tempat, pada 2 Oktober 2010, Risty Tagor menikah dengan Rifky Balweel menyerta maskawin cincin emas bertahta berlian.

Acara tersebut, menyertai logika publikasinya, semakin melanggengkan bahwa perempuan identik dengan berlian. Kualitas clarity-color-cut-carrat (4 C) batu terkuat itu dinilai sebagai simbol kualitas kaum hawa. Hal ini terkesan paradoks. Biasanya berlian disemaikan oleh laki-laki kepada perempuan “baik-baik”, manis, lembut, yang (besar kemungkinan) tak mengalami kehidupan sekeras berlian.

Berlian, secara genuine adalah intan. Dalam strata batuan mineral, intan menempati puncak. Ia tak hanya kuat, melainkan (hampir) mutlak kokoh sempurna. Ketika intan (diamond) digosok dan dibentuk, ia menghadirkan efek pantulan cahaya yang cemerlang maksimum (brilliant). Efek brilliant menyilaukan mata untuk memilikinya. Alhasil, tingkat kesempurnaan kekuatan dan keindahannya, membuat berlian tinggi nilai.

Tapi siapa sangka, sebagian perhiasan berlian di dunia diproduksi menggunakan cara yang bertolak belakang dengan keindahannya. Di balik kemilaunya, terdapat kelamnya kemanusiaan. Batu bening yang biasa teruntai indah menggantung di daun telinga, melingkar di leher, atau ajeg dipasang di atas cincin emas yang mengelilingi jari, ternyata didapat dari alam dengan menyertai tindak biadab manusia.

Sudah sering diberitakan bahwa berlian menjadi “penyebab” tragedi kemanusiaan di berbagai belahan muka bumi. Tahun 2009 tim badan keamanan PBB menemukan tanda adanya praktek perdagangan berlian ilegal yang dilakukan Israel di Pantai Gading. Sebelumnya, pada tahun 2003, Kimberley Process Certification Scheme (Skema Sertifikasi Proses Kimberley-KPCS) berusaha menghentikan perdagangan berlian di tengah bangkitnya perang saudara di Angola, Sierra Leone, dan Liberia, yang sebagian besar dibiayai oleh perdagangan berlian ilegal—suaramedia.com (31/10/2009).

Tahun ini, Human Rights Watch meminta lembaga pengawas perdagangan berlian dunia agar Zimbabwe dikeluarkan dari daftar Kimberley Process, sebuah lembaga global yang bertanggungjawab atas upaya mengakhiri perdagangan “berlian berdarah” yang hasilnya dipakai untuk mendanai berbagai peperangan di Afrika. Kelompok HAM yang berkantor pusat di New York, Amerika Serikat, ini mengatakan penelitinya memiliki bukti kuat bahwa tentara Zimbabwe membunuh lebih dari 200 orang, memperkosa, dan memaksa anak-anak menjadi budak tambang berlian di Marange—www.bbc.co.uk (28/6/2010).

Dalam dua dekade pasca akhir Perang Dingin, wilayah barat Afrika porak poranda karena perang saudara. Hasil jual penyelundupan berlian dari tambang di Liberia dan Sierra Leone digunakan untuk pembelian senjata dan logistik perang. Lebih dari 200 ribu jiwa hilang memperebutkan tambang batu mulia itu. Sampai 2010, kasus kemanusiaan ini tak banyak diliput media, hingga super model Naomi Campbell mau hadir di persidangan sebagai saksi dari rantai pembantaian manusia di Afrika.

Semua tragedi itu bisa kita lihat melalui fiksi bersyarat data. Film garapan Edward Zwick, Blood Diamond, membuat Leonardo Di Caprio, salah satu pemerannya, menyimpulkan bencana kemanusiaan di Afrika dengan kalimat, “di Amerika Serikat berkilauan berlian, di Afrika berkilauan (api) tembakan.” Juga film ‘Lord of War’, dibintangi aktor flamboyan Nicholas Cage, yang menguak fakta bahwa bisnis berlian dan senjata api merupakan persetubuhan yang sangat hangat dengan darah. Sebuah sajian paradoksal supremasi keindahan perempuan.

Afrika merupakan benua tempat berlian banyak dihasilkan. Mungkin istilah “benua hitam” merupakan upaya menutupi fakta lapang Afrika tempat berlian bergelimang. Afrika Selatan, Angola, Namibia, Botswana, Lesoto, Kongo, Republik Afrika Tengah, Tanzania, Ghana, Cote D’ Ivoire (Pantai Gading), Liberia, Guinea, dan Sirrea Leone, merupakan negara-negara yang di jengkal ranah pijaknya terdapat batu mulia itu. Mungkin kata “hitam” dilekatkan pada benua tempat istilah “Aphartheid” menggema itu untuk menekankan bahwa “mereka”, yang hitam, tak berhak mendapatkan keuntungan dari berlian yang bening nan kemilau. Istilah “Tanjung Harapan” bagi Afrika seakan tak tepat karena harapan akan tegaknya kemanusiaan begitu jauh, laksana ras negroid itu berjalan kaki dari tanah airnya menuju tempat HAM pertamakali berkumandang.

Kita tahu bahwa dehumanisasi tak manusiawi. Tapi entah kenapa bisnis berlian mampu menggerakan pencari perut kenyang menembakan butir kaliber dari AK47 hingga nyawa orang meregang. Jaminan tumpukan uang ekspor industrinya membungkam generasi muda yang kritis dan menjadikan mereka sebagai mesin pembunuh bagi penghalang rantai distribusi berlian. Dan para perempuan pun tak lepas dari pelecehan melalui proses itu.

Tak benar memang bila berlian disalahkan. Namun, batu hasil tempaan tekanan dan suhu tinggi dari alam itu terlanjur dipuja peradaban kuno manusia yang berdasar mental materialistik. Dasar mental itu telah mengukuhkan tangan besi yang merendahkan kelas pekerja untuk menekan biaya produksi.

Evolusi pikir/rasa manusia seharusnya bisa merubah dasar mental itu. Manifesto kekokohan dan keindahan seharusnya bisa dirubah kepada sesuatu yang tak terjebak pada bentuk. Bentuk memang merepresentasikan nilai, dan di balik materi pasti ada spirit (imateri) yang membuat sesuatu jadi ada terasa. Tetapi bentuk tak bisa mewakili nilai secara utuh. Yang material bukanlah yang spiritual penuh. Sehingga, untuk menghindari watak materialistik kita perlu men-cari/temu-kan berlian lain.

Berlian berbentuk batu jelas tak lebih tinggi dari manusia. Sungguh pikir/rasa yang kelam bagi manusia yang menganggap tinggi/rendah-nya nilai ditentukan dengan ada/tidak-nya batu bening berkilau melekat di tubuh manusia. Berlian baru diperlukan untuk menggeser perwakilan wujud nilai tinggi/rendah-nya manusia yang terlalu material(istik) itu.

Berlian yang lain, dalam makna yang kokoh dan indah, bukanlah batu, melainkan manusia itu sendiri. Kemanusiaan merupakan makna yang melampaui materi. Kecemerlangannya berasal dari potensi sebagai makhluk paling sempurna. Ia bukanlah entitas bergeming, melainkan hidup bergerak mencari dan menebar inspirasi bagi kehidupan. Kilaunya bukan berasal karena biasan dan pantulan sinar di luar sekitarnya, melainkan bersumber dari pikir dan rasa kemanusiaan. Sungguh telah rusak hati dan otak kita bila mengorbankan manusia demi kepentingan dan kepemilikan materi.

Tentu tak tak semua berlian di dunia diperoleh dari alam dengan cara kelam. Tapi kenyamanan pikir/rasa kita perlu diganggu. Adalah mutlak bahwa meninggikan perempuan bukanlah dengan tingkat 4C dari seuntai maupun sebongkah batu. Dan hendaklah kita meyakini bahwa menyamakan, menggantikan atau menghilangkan manusia dengan materi adalah dehumanisasi.

Selamat hari HAM sedunia. Cita kemanusiaan di dunia masih jauh dari banyak pasang mata yang memilih melihat tabur berlian di dada Lima, dan kamera yang malah menyorot Risty Tagor dengan berlian penggenap agama. Semoga peringatan HAM tahun ini bisa memalingkan banyak manusia kepada haknya yang asasi. []

http://www.jurnalperempuan.com/index.php/jpo/comments/berlian_kemanusiaan/

Otonomi Tubuh Perempuan

2010-11-11T15:02:00.000-08:00

Oleh USEP HASAN S.

Akhir Agustus 2010, di pantai Venice, California, puluhan perempuan melakukan aksi telanjang dada. Menamakan diri “GoTopless” para perempuan ini menuntut persamaan hak dalam konstitusi Amerika Serikat (Amrik). Perempuan pun harus bisa bertelanjang dada di tempat umum, layaknya laki-laki. Inti perjuangan GoTopless adalah menolak kendali negara (melalui undang-undang) terhadap tubuh perempuan, termasuk dada. Selain itu, GoTopless pun ingin menciptakan kesadaran kepada masyarakat bahwa setiap inci tubuh perempuan―sekali lagi, termasuk dada―dimiliki oleh dirinya; masing-masing perempuan.

Tentu saja, aksi GoTopless membuat sebagian masyarakat Amrik kaget. Mereka terjebak pada bentuk ekspresi aspirasi. Bila reaksi penolakan bisa muncul di Amrik, lalu bagaimana reaksi masyarakat di negara lain? Kita yang saling terhubung di iklim globalisasi, memerlukan penjelasan yang lebih mumpuni.

Sejarah Perjuangan “Tubuh”
Yang dilakukan GoTopless termasuk kategori demonstrasi radikal. Wajar jika menghentak nalar umum. Bentuk unjuk rasa seperti itu disertai pemikiran yang mengakar (radic). Pemikiran tak biasa ini, biasanya, sulit dipahami masyarakat biasa. Sehingga seringkali, agenda demonstrasi terdistorsi oleh proses penafsiran massa dari wujud unjuk rasa yang tak biasa.

Unjuk rasa tak biasa yang serupa, pernah juga dilakukan oleh gerakan feminis di masa lalu. Meski pembahasan tubuh sudah dimulai sejak Plato menyatakan “cogito” (pemikiran) sebagai hal yang penting dibanding tubuh, namun perjuangan perempuan untuk menempatkan tubuhnya sebagai subjek di ruang publik, baru dilakukan di pertengahan abad dua puluh. Adalah feminis(me) radikal yang merintis perjuangan ini.

Seksualitas sebagai tubuh yang berdasar pengalaman dari setiap manusia yang menyertakan perbedaan jenis kelaminnya, bagi feminisme radikal merupakan hal yang sangat penting. Dalam “Filsafat Berperspektif Feminis” (Yayasan Jurnal Perempuan, 2003), Gadis Arivia menuliskan kembali sejarah perjuangan feminis radikal bagi tubuh perempuan yang ditulis oleh Angela Y. Davis dalam “Women Race & Class” (1983). Dipelopori dengan argumentasi aborsi dan penggunaan alat kontrasepsi di tahun 1960-an, “hak untuk memilih” dijadikan slogan perjuangan. Bukan negara yang menentukan apakah perempuan hamil dan punya anak. Adalah hak bagi setiap perempuan untuk menentukan dirinya hamil dan mempunyai anak atau tidak. Perempuanlah yang mempunyai tubuhnya, sehingga perempuan yang berhak menentukan apa yang terbaik untuk diri perempuan atas tubuhnya.

Saat itu, kontrasepsi merupakan keharusan bagi perempuan. Jenis kontrasepsi yang digunakan pun bukan pilihan perempuan. Bahkan perempuan tak mempunyai kebebasan mengakses alat kontrasepsi beserta informasi kesehatan. Padahal hal ini berdampak langsung pada tubuh, kesehatan bahkan nyawa perempuan.

Demonstrasi terkait tubuh perempuan selanjutnya pernah dilakukan gerakan feminis di tahun 1968, tepatnya saat pemilihan Miss America. Di kontes pemilihan ratu kecantikan se-Amerika itu, berlangsung juga unjuk rasa. Menamakan diri sebagai kelompok feminis radikal, aspirasi yang diusung adalah penolakan terhadap acara pemilihan Miss America. Mereka menilai kontes yang diadakan di Atlantic City itu, sebagai eksploitasi dan perendahan terhadap perempuan.

Seorang jurnalis berkewarganegaraan Australia, Germaine Greer, melakukan aksi teatrikal. Ia membakar segala aksesoris pada tubuh perempuan. Wig, kosmetika, korset, sepatu hak tinggi, hingga bra, dibuang ke sebuah wadah yang dinamai “The Freedom Trash Can”, lalu dibakarnya. Aksi ini kemudian dikenal bernama “The Bra Burning”.

Aksi “The Bra Burning” dinilai radikal, karena menohok pemahaman umum masyarakat. Perempuan saat itu direpresentasikan secara tunggal oleh nalar konsumtif yang dikendalikan kepentingan bisnis. Tubuh perempuan dinilai sebagai “perempuan” bila menggunakan bra, kosmetika, sepatu hak, atau yang modis lainnya. Perempuan dieksploitasi tubuhnya oleh kalangan pemodal. Akibatnya otonomi tubuh perempuan hilang, dikendalikan trend fashion.

Fenomena “Queen of Pop” Madonna di fase 1990-an, pun disikapi sebagian feminis dengan isu kepemilikan tubuh perempuan. Buku Madonna berjudul “Sex” yang berisi gambar seksual provokatif dan eksplisit, menimbulkan reaksi negatif dari media dan masyarakat. Reaksi tersebut berlanjut saat Madonna melahirkan album berjudul “Erotica”. Bagi mereka yang sepakat dengan sikap Madonna, berargumen bahwa eksistensi tubuh perempuan merupakan pilihan mutlak si perempuan, sebagai pemilik tubuh. Mereka memposisikan Madonna sebagai wujud kritik radikal terhadap masyarakat dan negara yang memaksa individu perempuan dalam menentukan eksistensi tubuhnya.

Buka-Tutup Tubuh Perempuan
Kebijakan publik di Perancis bisa menjadi kasus menarik untuk membahas kendali negara terhadap tubuh perempuan. Di tahun 1989, berjilbab dilarang oleh sebagian sekolah negeri di Perancis. Sebagian masyarakat Perancis lalu memportes larangan jilbab tersebut. Kasus ini mengundang perdebatan publik. Pemerintah Perancis lalu mengeluarkan aturan yang memperbolehkan perempuan mengekspresikan keyakinan dan agama yang dianut di ruang publik. Tapi di tahun 1994, lahir kebijakan pelarangan semua simbol agama, termasuk jilbab.

Hingga kini, menggunakan jilbab di Perancis masih dilarang di lembaga-lembaga pemerintah, termasuk di sekolah negeri. Dan hingga kini pula, pro-kontra terhadap kebijakan tersebut masih berlangsung.

Sejarahwan agama dan peneliti gender asal Swedia, Anne Sofie Roald, dalam "Notions of 'Male' and 'Female' Among Contemporary Muslims: With Special Reference to Islamists" (1999) menyatakan bahwa dalam perspektif feminis, jilbab hampir tak pernah diperlakukan sebagai pertanyaan agama. Jilbab oleh para feminis ditempatkan dalam pembahasan hak kebebasan memilih untuk individu perempuan. Dan oleh feminis muslim, hak kebebasan mimilih bagi individu perempuan dalam berjilbab dikaitkan dengan hak kebebasan berkeyakinan. Penekanan ini yang membuat feminis muslim Mesir, Mai Yamani, menulis “Feminism and Islam”. Ia menyimpulkan, pertanyaan yang relevan untuk hal ini bagi feminis Muslim dalam perjuangannya, apakah hak perempuan untuk memilih berjilbab atau tak berjilbab sudah terpenuhi di ruang publik?

Kesimpulan para feminis tersebut bisa menjadi dasar penilaian bahwa pemerintah tak boleh menerapkan hukum publik yang mengatur individu dalam berpakaian. Negara tak bisa memaksa warganya untuk menutup atau membuka pakaian, termasuk melarang atau mengharuskan suatu bentuk pakaian.

Demikian pula dengan peraturan daerah “bernuansa syariat” yang diberlakukan di sejumlah daerah di Indonesia kontraproduktif terhadap semangat feminisme yang memperjuangankan otonomi tubuh perempuan. Mengatur perempuan untuk berjilbab melalui undang-undang merupakan kebijakan yang tak sesuai dengan hak kebebasan memilih dan berkeyakinan.

Negara dan masyarakat tak bisa memaksakan setiap individu untuk menutup atau membuka tubuhnya. Salah satu yang ingin disuarakan feminis adalah tubuh perempuan sepenuhnya dimiliki perempuan. Banyak perempuan tak menyadari hal ini, dan menganggap tubuhnya sebagai sesuatu yang asing. Bahkan sebagian perempuan malah meyakini tubuhnya harus diatur oleh sesuatu di luar dirinya, termasuk oleh laki-laki.

Para feminis, khususnya yang radikal, meyakini bahwa sosial budaya ruang publik saat ini dinilai ajeg dari konstruksi sudut pandang laki-laki. Sehingga, cara berpakaian perempuan dinilai layak atau tidak berdasar pada perspektif patriarkal. Lebih jauh lagi, patriarkal menyimpulkan bahwa moralitas perempuan ditentukan oleh cara perempuan berpakaian.

Demonstrasi GoTopless dan aksi protes menentang pelarangan jilbab, secara substansi merupakan perjuangan yang sama. Tak ada yang bisa memaksa setiap individu untuk memilih, mau menutup atau membuka tubuhnya. Maka, pertanyaan tentang otonomi tubuh, apakah pakaian yang anda kenakan di tubuh anda saat ini, didasari oleh perintah dari pihak di luar anda? Jika ya, perjuangkan hak kebebasan memilih berpakaian bagi tubuh anda; dengan cara radikal jika perlu.

USEP HASAN S.
jurnalis di Jurnal Perempuan
http://www.jurnalperempuan.com/index.php/jpo/comments/otonomi_tubuh_perempuan/

Perempuan dan Sang Presiden

2010-08-13T08:25:00.000-07:00

perempuan jalang di simpang jalan
menyimpan tempayan di dalam dada
para pejabat datang menyapa
melepas nafsu dan uang jarahan
Puisi tersebut—entah karya siapa—diucapkan Jamila sambil ojajing di lantai diskotek. Jamila mengucapkan bait-bait itu, saat melihat para pejabat mesem-mesem, menggandeng beberapa perempuan.
Sungguh, moralitas awam sangat mudah menghakimi pejalang, tapi sangat sulit pada pejabat penjarah. Padahal sangat mungkin, pejalang lahir dari rahim pejabat penjarah.
“Jamilah dan Sang Presiden” pun menyampaikan pesan itu. Film garapan Ratna Sarumpaet ini, bercerita mengenai Jamila (Atiqah Hasiholan), seorang perempuan yang berprofesi sebagai pekerja seks komersil (PSK); pelacur, awam menyebut. Kita yang “bermoral” hidup nyaman tanpa kepedulian terhadap Jamila, dan pelacur lainnya, tiba-tiba dikagetkan oleh berita: menteri Nurdin dibunuh di sebuah kamar hotel. Berita selanjutnya, seorang perempuan, bernama Jamilah mengaku membunuh sang menteri. Bagaimana bisa seorang menteri dibunuh pelacur? Rasa sok bermoral kita telah menutup mata penjelasan, lalu cepat menyimpulkan Jamila salah dan harus dihukum. Dasarnya sederhana, karena Jamila pelacur.
Diangkat dari cerita drama berjudul “Pelacur dan Presiden” film ini memaparkan permasalahan prostitusi dan perdagangan manusia (human trafficking). 2007, Indonesia urutan ke-3 negara bermasalah dalam pemberantasan human trafficking. Indonesia pun merupakan negara transit dan tujuan human trafficking. 30% prostitusi perempuan di Indonesia di bawah umur 18 tahun. 40.000 s/d 90.000 per tahun, anak Indonesia menjadi korban kekerasan seksual. Perempuan dan anak Indonesia diperdagangkan untuk eksploitasi seksual. Terutama di Asia, Timur Tengah. Di akhir film, fakta yang bersumber dari Terre Des Hommes itu ditampilkan.
Jamila adalah satu dari sekian banyak korban permasalahan tersebut. Jamila dulu sama seperti kita. Ia adalah kain putih dan bersih. Ajaran moral menutupi auratnya. Sembayang, mengaji dan bakti pada orangtua ia jalani. Memberi cahaya di air mukanya. Siapa yang menginginkan ia menjadi pelacur? Tutur moralis, “tak ada perempuan yang ingin jadi pelacur”. Lalu, “siapa yang menumpuk kebencian di dadaku,” tanya Jamila pada kita, masyarakat.
Jamila lahir di salah satu pelosok Indonesia. Di daerahnya, tak ada satu anak pun yang lahir tanpa doa-doa dan shalawat nabi. Tapi kemiskinan, punya kekejian untuk melumpuhkan akal sehat. Dengan alasan kemiskinan setiap anak sah untuk diperdagangkan. Bahkan ketika mereka masih bayi merah. Tak satu pun yang bangkit mengutuknya. Bukan pemerintah, juga masyarakat setempat, termasuk para ulama.
Fatimah, adik Jamila, dijual oleh bapaknya. Sedangkan Jamila dititipkan ibunya pada sebuah keluarga. Di dalam keluarga itu Jamila bekerja sebagai pembantu. Upahnya ia tabung, untuk sekolah. Tapi naas, bapak dan anak di keluarga itu memperkosanya. Dalam pelarian, Jamila masuk dalam jaringan prostitusi. Menjadi pelacur seakan takdir baginya.
Jamila dan Sang Presiden adalah penekanan deskripsi dari sikap pemerintah terhadap perempuan. Dalam kehidupannya sebagai warga negara, perempuan kerap mengalami diskriminasi sistemik sosial budaya negeri ini. Karena Jamila perempuan, ia dianggap “tak penting” untuk dibela. Grasi yang dimiliki presiden, tak digunakan untuk membebaskan Jamila dari eksekusi hukuman mati. Bukan karena hukum tak memperkenankan grasi kepada Jamila. Tapi karena, memberikan grasi pada Jamila adalah tindakan yang tak populis bagi (citra) presiden. Sama halnya dengan keputusan tak populis presiden jika menaikan bahan bakar minyak (BBM). Terlihat watak presiden yang memandang Jamila bukan sebagai manusia bernyawa luhur, melainkan sebagai komoditas, layaknya BBM.
Sebagai pelacur, Jamila punya daya tarik. Ia tak hanya cantik, tapi juga cerdas. Tekadnya untuk mencari adiknya, Fatimah, mendorongnya menjadi aktivis perempuan yang menguak perdagangan dan prostitusi anak. Nurdin, sang menteri, terpesona, lalu menjadikan Jamila kekasih, bukan tubuh pemuas nafsu. Jamila mencintai Nurdin. Apa penjual cinta, tak boleh jatuh cinta? Sebetulnya cinta Jamila bersambut. Tapi citra busuk yang dilekatkan masyarakat terhadap Jamila, tak mengizinkan cinta itu menyatu. Bahkan, karena lebih menghindari moral diri yang dihiasi bersihnya citra, cinta dilupakan. Jamila terpaksa membunuh Sang Menteri yang mengancam membunuhnya atas dasar citra.
Hukuman mati dijatuhkan untuk Jamila. Masyarakat terbagi dua; ada yang mendukungnya mati, ada yang menolak. Tapi, seperti biasa, suara minoritas yang lantang dengan lebel moral dan teriakan “Allahu Akbar!” memenangkan pro-kontra di negeri (yang katanya) agamis ini. Sang Presiden tak menggunakan hak inisiatifnya untuk mengajukan grasi bagi Jamila.
Pelacur malang itu memang tak berhak membunuh. Meski ia membunuh karena dianiyaya. Tapi, Jamila berhak membela diri. Dan ia membunuh, karena terpaksa membela. Kesalahannya tak mutlak salah. Tapi ah, peduli amat masyarakat pada pelacur. Biar dia mati dengan darah mengucur.
Selama ini kita tak pernah dan tak mau mendengar mereka yang distigmaisasi sebagai pejalang. Lewat Ibu Ria (Christine Hakim), sebagai sipir penjara, kita disadarkan bahwa mendengar derita mereka adalah penting. Sifat/sikap keras Ibu Ria, berubah menjadi simpatik terhadap Jamila. Pelacur itu tak salah. Ia adalah korban dan berusaha merubah nasibnya untuk hidup bahagia seperti kita pada umumnya. Yang salah adalah kita, yang tak peduli kepada mereka dan membiarkan sistem masyarakat yang tak adil ini menjeratnya. Sekali lagi, moralitas bertutur, “tak ada perempuan yang ingin menjadi pelacur.” []
USEP HASAN S.
*tulisan ini dimuat di rubrik Kliping, Jurnal Perempuan edisi 67 "Apa Kabar Media Kita?"
http://www.jurnalperempuan.com/index.php

Tanah Air Perempuan

2010-07-06T01:15:00.000-07:00

“t(e) a ta, t(e) i ti, a, (e)n a na. Tatiana.”

Abu Bakar (diperankan Asrul Dahlan) mengejakan nama seorang perempuan. Tatiana (Alexandra Gottardo), memang namanya. Sosok perempuan yang biasa dipanggil Mamah guru karena mengajar anak-anak sekolah dasar (SD). Abu Bakar, yang secara usia lebih “pantas” menjadi guru, dari pada murid di bangku SD, juga ikut belajar membaca kepada Tatiana. “Kamu harusnya bangga karena masih mau belajar,” seru Tatiana memotivasi.

Tatiana berpijak di atas tanah air yang berkonflik, Timor-Timur, Indonesia. Penyelesaiannya di tahun 1999 menciptakan keberpisahan, sebagian Timor-Timur lepas dari Indonesia menjadi Timor Leste. Dan, Tatiana pun berpisah dengan anak laki-lakinya, Mauro. Saat mengungsi, Tatiana terpaksa meninggalkan Mauro yang sakit-sakitan di Timor Leste. Disintegrasi tak hanya melanda bangsa, tapi juga keluarga.

Motaain, adalah daerah lokasi perbatasan utara Indonesia-Timor Leste. Daerah dekat Balibo ini, menjadi beranda kedua negara bagi mereka yang terpisah. Tapi anak sulung Tatiana, yang kecewa karena ditinggalkan, tak mau bertemu sang ibu. Merry (Griffit Praticia), sang adik, menyadarkan Mauro. Persatuan keluarga itu, akhirnya tercipta. Di daerah perbatasan, Motaain masih memiliki kecintaan terhadap “Tanah Air Pusaka” meski batas kesabaran hampir sampai.

Nasionalisme Merah Putih
“Tanah Air Beta” (TAB), seperti makna kuat dari kata judulnya, merupakan film tentang nasionalisme Indonesia. “NKRI harga mati!” itu bunyi tulisan fandalis di salah satu sisi tembok jalan kota Kupang. Sebagian kita mungkin akan tergelitik bertanya, pentingkah nasionalisme? Haruskah kita tinggal dan mempertahankan tanah air yang hadirkan derita nestapa.

Dengan penulisan merah pada kata “Tanah Air” bisa ditafsirkan bahwa, tanah air dengan bingkai administrasi dan hukum negara telah hadirkan darah dan penderitaan. Sedangkan putih pada kata “Beta”, merupakan gambaran suci (hak asasi) setiap diri manusia yang memperjuangkan tanah airnya. Ini mengingatkan isi pidato Presiden SBY yang mengutip ucapan John F. Kennedy. “Jangan kau tanya apa yang negara berikan kepadamu. Tapi bertanyalah, apa yang bisa kau berikan kepada negara,” ucapnya (terkesan) berwibawa. Sebuah pernyataan yang tak guna diucap pemimpin negara. Masih meragukankah nasionalisme bangsa ini? Sementara di wilayah Indonesia bagian timur, masyarakatnya masih tulus mengibarkan merah putih di atas tanah yang tandus. SBY, atau siapa pun yang memimpin, harusnya bertanya, apa yang akan diberikan kepada rakyat dan wilayah yang dilupakannya?
Ari Sihasale kembali mengangkat cerita dari dunia Indonesia yang dilupakan itu. Sebelumnya kisah semangat belajar “Denias” terbilang sukses dengan setting pulau Papua. Melalui TAB, kisah pelik di Timor Barat, Nusa Tenggara Timur, dihadirkan. Perlu diapresasi, karena sangat banyak masyarakat Indonesia yang belum menyadari ketimpangan daerah yang jauh dari Jakarta.

Namun sayang. Alenia, rumah produksi yang menggarap TAB—gabungan nama Ari Sihasale dan Nia Zulkarnaen, tak tajam dan kurang total menguak sejarah kelam Timor-Timur. Konon, di rentang tahun 1976-1980, ratusan ribu orang meregang nyawa dalam perang antar warga dan militer. Tahun 1991, terjadi “Insiden Santa Cruz” di Dili yang menewaskan banyak mahasiswa. Pun film “Balibo”, garapan sineas dan jurnalis Australia, malah berani membeberkan pembunuhan wartawan asing di daerah yang suka disingkat Tim-Tim itu.
Tapi nasionalisme tetap kuat menjadi semangat jualan Alenia. “Denias”, “Garuda di Dadaku”, dan terakhir, TAB, semuanya menawarkan nasionalisme di lapak bioskop.

Perempuan dan Nasionalisme
Tatiana diceritakan sebagai tokoh yang sadar pentingnya nasionalisme. Karena kesadarannya pula, Tatiana mengajarkan bahwa kecintaan tersebut adalah jalan persatuan. Cicilan olah pikir rasa ini mengecilkan (bahkan menghilangkan) kemungkinan terjadinya perang. Perang telah merampas nyawa suaminya, saudaranya, (sebagian) tanah airnya, masa lalunya, kebahagiaannya.

Nasib dan usaha Tatiana memungkinkan terbukanya kesadaran kita tentang konsep negara. Atas dasar apa negara dibentuk? Dan, atas dasar apa perang antar negara terjadi?

Sebagian feminis menyatakan bahwa, nasionalisme dikonstruksikan oleh perspektif maskulin. Dasarnya adalah masculinized memory, masculinized humiliation, and masculinized hope–ingatan, penghinaan, dan harapan maskulin.” (Enloe, 1990). Perang yang menyertakan warga negara sebagai tentara dijadikan representasi nasionalisme tertinggi. Diplomasi yang menyertakan perang sebagai pilihan akhir dalam menyelesaikan konflik dinilai sebagai kekuatan suatu negara. Tak heran, saat konflik klaim budaya oleh Malaysia, (sepertinya) mayoritas masyarakat Indonesia merasa terhina dan mengesankan jantan, saat ketegangan diteruskan melalui jalan perang.

Relasi gender yang setara, tak diacuhkan para teoritikus (laki-laki) dalam membentuk konsep bangsa. Di barat sendiri, istilah “fraternity” (persaudaraan) yang satu semangat dengan “liberty”, “equality”, merupakan bentuk kata dari kegagalan relasi gender dalam mengkonstruksi nasionalisme. “Fraternity” berasal dari kata latin “frater” yang artinya saudara laki-laki.

Sama halnya dengan “brotherhood” yang berasal dari kata “brother”. Ini merupakan suatu ilustrasi yang tepat akan ketidakpedulian para laki-laki penggagas teori nasionalisme terhadap relasi gender.

Nasionalisme telah diimajinasikan sebagai suatu komunitas macho. Meskipun dicapai dengan cara eksploitasi dan menciptakan ketimpangan, bangsa selalu dipandang sebagai ikatan horisontal sekaligus mendalam. Pada akhirnya, fraternity inilah yang memungkinkan, jutaan orang membunuh. Tak hanya itu, mereka pun rela mati demi imajinasi “laki-laki” yang terbatas ini.

Bingkai bangsa itu memang menampung perempuan secara fisik berpartisipasi di ranah publik. Tetapi, perempuan sebatas raga yang mengambang. Ia tak menjalankan peran sentral menciptakan sejarah bangsa. Malah ia didominasi makna-makna dan relasi kekuasaan.

Lewat usaha mengajarnya, Tatiana ingin nasionalisme tak dibangun oleh patriotisme ala laki-laki. Nasionalisme bukan gagah-gagahan berperang dan menjajah. Kita akan terhenyak ketika satu dari murid-murid kelasnya, ada yang tak mau menjadi tentara, karena bapaknya mati tertembak saat perang. Mengingatkan kita pada satu lagu yang diciptakan oleh John Lennon dalam album ”Imagine” yang berjudul “I Don't Want To Be A Soldier”. Penggalan lirik lagu tersebut berbunyi: Well, I don't wanna be a soldier mama/ I don' wanna die/ Oh no.

Peran mengajar Tatiana, adalah usaha kesadaran, bahwa pendidikan tetap harus diselenggarakan. Anak-anak terlantar korban perang dan disintegrasi tak boleh selamanya menjadi korban. Nestapa, harus segara diputus dari bingkai nasionalisme maskulin. Setidaknya ini diterapkan bagi anak-anak, dan tentu saja bagi mereka yang sadar (layaknya Abu), sebagai generasi penerus.

Kita tak ingin sebagian generasi negeri ini, yang mengalami traumatik kekerasan dan perang nantinya tak bisa membaca dan mengartikan identitas ibu pertiwi. Mungkin kita kini masih mengeja dan terbata-bata menunjukkan ke-Indonesiaan kita; layaknya Abu yang membaca nama “Tatiana”. Tapi, kita harus yakin, semangat Tatiana yang sadar akan kecintaan tanah airnya bisa merubah keadaan dari tercerai berai menjadi persatuan. Dari penderitaan menuju kebahagiaan. Dari “fraternity”, menjadi “solidarity” dan “humanity”.

Usep Hasan Sadikin

http://www.jurnalperempuan.com/index.php/jpo/comments/tanah_air_perempuan/

Minggu Pagi untuk TKW Indonesia

2010-06-23T21:44:00.000-07:00

“Semua orang ingin berbuat sesuatu untuk orang lain.”

Kalimat itu sepertinya akan menghentak banyak dari kita saat menonton “Minggu Pagi di Victoria Park” (MPVP). Sebuah curahan hati muncul dari obrolan dua orang tenaga kerja wanita (TKW) di awal film. Menjawab kita yang bingung terhadap pilihan mereka yang kerja sebagai buruh migran. Petuah klasik “hujan batu di negeri sendiri lebih baik dari pada hujan uang di negeri orang,” tak berlaku bagi kita yang ingin memberikan manfaat terhadap sesama semasa hayat. MPVP tak sekedar menawarkan hal baru bagi nomenklatur perfilman Indonesia. Yang baru ditawarkannya pun merupakan hal penting. Ini terkait hak hidup manusia. Bertumpuk identitas menyerta di dalamnya. Dari identitas diri, seks/gender, keluarga, masyarakat, etnisitas, budaya, hingga negara.

Tapi peliknya permasalahan TKW dalam MPVP, renyah dinikmati. Terasa asyik di perlintasan budaya pop, MPVP berjalan lincah tak mengerutkan kening. Penonton akan sangat mungkin memahami permasalahan TKW, tapi mengetahuinya tak membuat pusing. Berbeda dengan derita pahlawan devisa yang kita ketahui lewat berita layar kaca.

MPVP berpusat pada kisah Mayang (diperankan oleh Lola Amaria), seorang TKW yang bekerja di Hongkong. Tujuan utamanya ke Hongkong, bukan untuk mencari uang. Melainkan, mencari adik kandungnya, Sekar (Titi Tjuman). Sekar, yang lebih dulu bekerja di Hongkong, tak lagi mengirim kabar dan (tentu saja) uang.

Ada rivalitas antara Mayang dan Sekar. Dari kecil, Mayang selalu di bawah bayang-bayang Sekar. Tapi keduanya sama, tak bisa lepas dari stigma dominasi laki-laki. Pilihan Mayang bekerja di ladang tebu, tak pernah dihargai kepala keluarga, si bapak. Sebaliknya, Sekar yang mengikuti permintaan bapaknya untuk menjadi TKW, dibanggakan karena menghasilkan banyak uang. Selain itu, karena dinilai cantik oleh banyak laki-laki, Sekar ada sebagai perempuan; sedangkan Mayang hanyalah bayang.

TKW di Hongkong
Masalah TKW di Hongkong, berbeda dengan TKW yang ada di Malaysia atau negara Timur Tengah. Ini bukan tragedi kekerasan rumah tangga oleh majikan. Bukan pula tragedi pemerkosaan seksual. Secara umum, masalah yang dihadapi oleh TKW Hongkong adalah kompleksitas makna uang. Sebagai materi yang dicari, uang di sini terkait dengan keluarga. Masyarakat umum menganggap, TKW banyak mendapat uang di negeri orang. Anggapan ini menimbulkan tekanan bagi TKW. Terus bekerja dan mengirimkan uang kepada orangtua, suami atau anak, di tanah air, adalah pilihan yang tak bisa ditawar.
Selain terkait dengan keluarga, uang yang dicari dan dimiliki TKW pun terkait dengan pergaulannya di negeri orang. Kebutuhan dalam hal cinta dan mode, juga dialami para TKW. Keduanya menuntut uang yang tak sedikit.

Masalah keluarga dan pergaulan tersebut, membuat banyak TKW dihimpit hutang. Permasalahan tambah sulit, karena banyak TKW yang melakukan transaksi kredit untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan. Kredit barang yang dibeli tak sanggup dilunasi. Hutang serta denda pun semakin terakumulasi.

Sekar adalah satu dari TKW yang terbelit hutang. Ia tak bisa lagi mengirimkan uang pada orangtuanya ke Indonesia. Uang yang didapatnya dari kerja serabutan cuma cukup untuk biaya makan sehari-hari. Perempuan yang selalu menjadi juara kelas saat di bangku sekolah ini, tak bisa mencari uang banyak karena tak punya passport. Orang Hongkong tak mau memperkerjakan TKW tak legal, karena akan dihukum oleh pemerintah. Passport Sekar tak ada karena disita pihak kreditor sebagai jaminan pelunasan. Dalam himpitan keadaan itu, citra perempuan “baik-baik” Sekar, terpaksa dilacurkan.

Mengharap pagi
Minggu pagi di Victoria Park merupakan ruang waktu yang khusus bagi para TKW di Hongkong. Memanfaatkan Minggu sebagai hari bebas tugas, para TKW bertemu saudara setanah air. Mereka berbincang pada masing-masing komunitasnya. TKW Indonesia yang sejak awal tahun 2000 mendominasi pengunjung Victoria Park, memiliki ragam komunitas sosial. Komunitas daerah, keluarga, hobi, gaya hidup, ideologi (Islam misalnya), hingga lesbian.

Sekar yang terbelit hutang, hanyalah salah satu masalah yang diutarakan di tengah hiruk pikuk Victoria Park. Sari yang rela diploroti lelaki Pakistan hanya untuk mendapatkan cinta, dominasi Agus untuk meminta banyak uang dalam hubungan lesbiannya bersama Yati, atau Mayang yang belum lancar bahasa Canton, merupakan beberapa masalah yang meletup di MPVP. Tentu saja itu di luar keluh kesah mereka terhadap pemerintah Indonesia yang tak memperhatikan TKW, meski telah menyumbang pendapatan negara, yang nilainya kedua terbesar, setelah migas.

Terlepas derita Yati yang hilang seiring kematiannya, untunglah kisah MPVP tak berakhir dengan akhir yang buruk. Air mata, jika pun hadir, lahir dari kebahagiaan. Mayang menemukan Sekar. Keduanya berbaikan dan saling menyayangi. Ini semacam optimisme kita yang coba memahami (dan semoga berusaha menyelesaikan) permasalahan TKW. Senja kelam mungkin muram dan panjang. Tapi pagi, ada pasti. Meski hanya di hari Minggu. Tentu kita tak lupa, bahwa Minggu adalah akhir dari pekan. Hangat, ceria, ramai dan bahagia, layaknya di Taman Victoria, semoga merupakan akhir dari kehidupan para TKW. []

Usep Hasan S.

http://www.jurnalperempuan.com/index.php/jpo/comments/minggu_pagi_untuk_tkw_indonesia/

Perang “Persia”, Palestina-Israel dan Poligami

2010-06-21T23:08:00.000-07:00

“Percuma kita berbicara, jika pedang sudah dihunuskan.”

(sebuah dialog dalam film Prince of Persia: The Sands of Time)

Anda setuju dengan pernyataan itu? Saya sih tidak. Saya berkeyakinan bahwa, perang tak akan menciptakan perdamaian. Cara kekerasan, apapun itu, hanya menunda masalah, bukan menyelesaikan. Damai yang dicapai dari perang, hanyalah jeda dari satu perang ke perang berikutnya. Karena perang akan menjadi adegan yang direkam film ingatan kita. Nantinya, ia menjadi pilihan untuk menyakiti, saat kita merasa mempunyai kekuatan.

Keyakinan itu coba ditekankan dalam film “Prince of Persia”. Melalui tokoh protagonis Dastan (diperankan Jake Gyllenhaal), film ini coba berpesan bahwa berbicara dengan kepala dingin (meski hati mungkin panas) merupakan cara beradab untuk menyelesaikan masalah. Selain itu, dalam berbicara, tempatkanlah pihak lain secara setara, sebagai saudara. Pihak lain bukan untuk dihilangkan atau dikuasai, tapi merupakan subjek bagi kehidupan bersama yang damai.

Kisah perang di Persia

Dastan sejatinya adalah manusia “biasa”. Ia bukan pangeran, yang lahir dari sperma raja. Darah birunya didapat dari niat baik yang tulus, bukan karena ingin mencari kuasa dan gelar pangeran. Karakternya bersahaja, rendah hati, dan menempatkan (prestasi) kemampuan sebagai jalan menghadirkan manfaat. Sehingga, makna pangeran adalah karya dan kebermanfaatan, bukan posisi.

Dastan kecil dipungut di pasar oleh Raja Persia, Sharaman (Ronald Pickup). Sang Raja kepincut karena talenta akrobatik dan iba pada kesengsaraan yatim-piatu Dastan. Anak Raja menjadi tiga: Tus (Richard Coyle), Garsiv (Toby Kebbell), dan si anak angkat, Dastan.

Saat pemerintahan kosong ditinggal raja, Nizam (Ben Kingsley), saudara kandung Sang Raja, menyarankan putra sulung raja untuk memerangi kerajaan Alamut. Menurut paman ketiga pengeran itu, Alamut mempunyai senjata rahasia yang bisa mengancam kedamaian Persia. Perang Persia pun menjadi pilihan.

Ternyata Nizam bermuslihat. Gudang senjata yang dimaksud tak ada. Nizam sebenarnya ingin memiliki harta keramat Alamut, berupa sebilah belati. Keistimewaan Belati Alamut bisa memutar mundur waktu. Nizam ingin ke masa remaja, saat ia menyelamatkan saudara kandungnya, Sharaman, yang hampir diterkam harimau. Seandainya Sharaman mati saat itu, Nizam lah yang menjadi Raja Persia. Dengan Belati Alamut pun, ia akan mengusai dunia. Sejarah peradaban akan dirubah, sesuai keinginan sifat/sikap kekerasan dan gila kuasanya.

Dari cerita itu, “Prince of Persia” seperti metafora Perang Irak-Amerika Serikat. Saat rezim Saddam Husein itu dijatuhkan, Bush sebelumnya mengatakan bahwa alasan Irak diperangi adalah karena Irak mempunyai senjata pemusnah massal. Padahal Amerika Serikat ingin mendapatkan sumber minyak. Tak lain, tujuannya untuk meneruskan status Amerika Serikat sebagai adidaya dunia.

Kini perang di Irak, “berakhir”. Tapi, keadaanya terus dihantui teror. Korban ledakan bom, martir, ranjau atau dari tembakan militer Amerika Serikat dan pasukan oposisinya masih saja hadir. Damai seperti mimpi seribu satu malam.

Tragedi Mavi Marmara

Di lain tempat, perang antara Palestina-Isreal masih berlangsung. Ketenangan di sana, hanyalah jeda perang yang tak lama. Israel sebagai pihak agresif, terus memperluas daerahnya dengan membangun permukiman di luasan daerah Palestina. Perlawanan warga Palestina memperjuangkan hak tinggal dan hidupnya, selalu ditanggapi tentara Israel dengan serangan yang lebih besar.

Terakhir watak agresif Israel terjadi di perairan tepi barat Gaza pada Senin (31/05/2010) kemarin. Pasukan pertahanan Israel (IDF) menyerang konvoi relawan kemanusiaan “Flotila to Gaza”. Mavi Marmara, salah satu kapal di rombongan, yang berisi 700-an orang, paling banyak jatuh korban. IDF menyatakan bahwa pihaknya cuma membela diri. “Soalnya, kami diserang lebih dahulu dengan pisau dan senjata,” kata pihak Israel. Pembelaan yang langsung dibantah oleh penumpang yang menyaksikan. “Pasukan Israel mulai menembak saat mereka masih berada di dalam helikopter yang membuntuti kapal,” kata Zuabi sebagaimana media massa Reuters, AP, dan AFP mewartakan, Selasa (1/6/2010)—kompas.com (2/6/2010).

Kita mungkin bingung kenapa tindak kekerasan Israel itu dilakukan. Di antara kita, yang tak bisa berbuat apa-apa, mungkin ada yang membayangkan, memutar kejadian agar para relawan tak memaksakan pergi ke Gaza, karena Israel sudah melarang-memperingati. Atau, memutar waktu untuk mencegah IDF tak memilih bertindak bidab. Atau memutar lebih jauh, mencegah negara Israel didirikan.

Tapi saya akan membayangkan lebih jauh lagi. Seandainya saya mempunyai Belati Almanut, saya akan menyayat dimensi waktu, untuk kembali ke masa Nabi Ibrahim. Isma(i)el dan Israel merupakan dua garis keturunan dari ibu berbeda, Hajar dan Sarah. Hajar melahirkan Ismail, dan Sarah melahirkan Ishaq. Dari mereka, lahir klan Arab Islam (serta Nasrani) dan Yahudi. Keturunannya semakin banyak, dan melestarikan keyakinan. Sebagian, yang berada di sekitar tanah (yang katanya) suci Yerussalem, memilih berperang hingga kini.

Yahudi Israel dan Arab (Islam) Palestina terus berperang memperebutkan tanah dan kuasa. Hak hidup dan kejayaan masa lalu menjadi dasar masing-masing berseteru. Keyakinan kedua pihak mengklaim bahwa agama dan kitab sucinya yang Benar, sedangkan lainnya salah. Ini menjadi dasar pembenaran pertumpahan darah meraka. Mungkin hanya kelelahan yang menghentikan keduanya, seperti berakhirnya perang salib yang menjadi sejarah kelam.

Seandainya waktu bisa diputar, saya akan mencegah Ibrahim berpoligami. Ibrahim harusnya lebih sabar mempunyai anak, sehingga tak perlu menikahi Hajar. Dengan begitu, perang Palestina-Israel tak pernah ada. Bapak yang nyaris menyembelih putranya, Ismail—dalam literatur Kristen, yang disembelih adalah Ishaq—itu, secara genetis merupakan pihak yang paling bertanggung jawab terhadap sejarah dan keaktualan pembantaian (ke)manusia(an) di Palestina-Israel. Termasuk tragedi Mavi Marmara, kemarin.

Saya sadari, pikiran saya soal poligami Ibrahim terlalu ngelantur. Tapi, bagi saya, ini tak lebih ngelantur dibandingkan menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Ngelanturnya masyarakat dunia, khususnya bagi yang berkonflik, karena menjadikan “perang” sebagai pilihan. Yakinlah, damai tak berpasangan dengan perang, layaknya siang-malam. “Kita semua bersaudara,” kata Dastan. Karena itu, hanya ada satu pilihan: damai. []

***

Usep Hasan S adalah Penyuka film, tak suka perang—apalagi poligami

http://hminews.com/news/perang-“persia”-palestina-israel-dan-poligami/

Perempuan dalam Relasi Masjid-Ruang Publik

2010-06-13T10:50:00.000-07:00

Raheel Reza, penulis buku “Their Jihad, Not My Jihad”, menjadi imam dan khatib shalat Jumat di Oxford (BBCIndonesia.com – detikNews, Jumat, 11/06/2010). Kejadian ini mengulang kontroversi di kalangan umat Islam. Lima tahun yang lalu, tepatnya tanggal 18 Maret 2005, Amina Wadud melakukan hal yang sama. Amina mengadakan ibadah sholat Jumat di di gereja Anglikan, The Synod house of The Cathedral of St. John The Divine, Manhattan, New York, Amerika Serikat (AS). Amina bertindak sebagai khatib dan imam shalat yang dihadiri oleh jamaat laki-laki dan perempuan.

Tindakan Amina pada waktu itu disambut oleh reaksi keras umat Islam. Raheel pun, kini, mengalami hal serupa. Aksi Raheel dan Amina oleh mayoritas muslim dianggap sebagai hal menyimpang. Tradisi Islam (dalam konsensus umum) yang sudah berlangsung belasan abad, hingga sekarang, dikhawatirkan akan rusak.

Sikap keras menolak imam perempuan seolah menggambarkan adanya tembok baja dalam usaha mewujudkan kesetaraan gender dalam Islam. Sikap penolakan terhadap imam perempuan tersebut muncul dari baik umat Islam yang menolak maupun menerima kepimpinan perempuan di ranah publik.

Yang membolehkan

Taruhlah memang tradisi Islam tak pernah mempraktekkan perempuan menjadi imam dan khatib bagi jamaah laki-laki (dan perempuan), tetapi apakah itu berarti ada larangan terhadap perempuan untuk menjadi imam dan khatib bagi jamaah laki-laki? Atau, apakah Muhammad pernah secara langsung dan tegas menyatakan bahwa perempuan tidak boleh menjadi imam dan khatib bagi jamaah laki-laki?

Tampaknya, penyelenggaraan sholat Jumat Raheel merupakan jawaban terhadap pertanyaan semacam itu. Dalam ajaran Islam, posisi laki-laki dan perempuan adalah setara. Tak ada yang lebih tinggi, dan tak ada yang lebih rendah. Yang melebihkan antara keduanya adalah tingkat kualitas, wawasan, keilmuan, amal perbuatan, atau dalam bahasa agamanya adalah taqwa (QS. 49: 13). Demonstrasi “radikal” Raheel merupakan refleksi dari makna ajaran tersebut.

Sholat Jumat ibadah merupakan bentuk ritus Islam yang kaya akan nilai-nilai sosial yang pada umumnya dilakukan di masjid. Sholat tak hanya mengandung dimensi spiritual, tetapi juga terdapat dimensi sosial yang kuat. Nilai-nilai dari dimensi sosial ini yang dianjurkan diterapkan di dalam ruang publik. Di antaranya adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk beraktualisasi dan berkontribusi di ruang publik. Menjadi imam atau pemimpin merupakan salah satu bentuknya.

Di sinilah kompleksitas demonstrasi Raheel dan Amina. Kepemimpinan perempuan ia tempatkan tak hanya pada ranah ibadah mahdhah (ritual). Kedua intelektual muslimah ini juga memposisikan perempuan pada relasi antara masjid dan ruang publik. Perlu ada penjelasan dalam bingkai istilah privat dan publik terhadap masjid. Sehingga akan muncul pertanyaan, yaitu apakah masjid termasuk ruang publik? Jika perempuan boleh menjadi pemimpin di ruang publik, kenapa perempuan tak boleh menjadi imam di masjid?

Masjid-ruang publik

Dalam relasi masjid-ruang publik, tampaknya perempuan menjadi imam dan khatib belum diterima dan populer. Bisa jadi karena pada umumnya umat Islam masih membedakan antara masjid-ruang publik dan memisahkan antara ruang dalam-luar masjid. Masjid masih dipandang sebagai “rumah Tuhan” yang suci dan terikat oleh aturan tradisi keyakinan agama, sedangkan luar masjid adalah ruang yang penuh dengan kepentingan dunia yang fana.

Masjid dan lingkungan di luar masjid merupakan dua bagian yang bersatu dalam sistem kehidupan sosial masyarakat. Keduanya merupakan relasi yang saling terkait, yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya satu kesatuan ruang publik. Bentuk aturan/perlakuan umum yang berlaku di masjid adalah representasi dari budaya yang berlaku di lingkungan masyarakat luar masjid, begitu juga sebaliknya. Aturan/perlakuan umum yang berlaku di masjid (sebagai ruang publik) bersifat terbuka, tidak tetap, dan diusahakan bebas dari paksaan serta dominasi.

Pada masa kehidupan Nabi Muhammad, masjid menjadi pusat kegiatan sosial-politik dan keagamaan. Suara dan aspirasi kaum perempuan juga terakomodir di dalamnya dan merupakan perwujudan dari opini publik. Keadaan pada masa itu tak memungkinkan perempuan menjadi pemimpin, imam shalat atau khatib karena telah lama dibentuk oleh tradisi patriarki yang misoginis. Perempuan tak mengenyam pendidikan. Perempuan tak diberi kesempatan dan kebebasan untuk tampil di ruang publik. Pada saat itu, perempuan adalah kaum kelas dua dari laki-laki.

Mengubah paradigma masyarakat dan meningkatkan kualitas kaum perempuan membutuhkan perjuangan keras dan proses yang lama. Posisi dan peran perempuan pada saat itu merupakan hasil proses pemikiran dan negosiasi Muhammad dengan pandangan (budaya) masyarakat Arab pada zamannya. Negosiasi yang dimaksud adalah antara nilai-nilai universal Islam dengan situasi sosial dengan seluruh kendala yang ada. Bentuk “kesetaraan” laki-laki dan perempuan pada saat itu adalah hasil suatu pertemuan dialektik antara “yang universal” dengan “yang partikular”.

Dari apa yang telah Muhammad putuskan saat itu, yang perlu diambil untuk masa sekarang adalah “yang universal"-nya, bukan “yang partikular"-nya. Yang diterapkan sekarang ini adalah nilai, semangat dan tujuan utamanya, bukan bentuk (teknis) pelaksanaannya.

Dalam pembahasan lain, benar memang, Muhammad telah “memberikan penghargaan” berupa mahar, hak waris (1/2 dari laki-laki), hak/kewajiban menjadi saksi (1/2 dari laki-laki), atau yang lainnya, tetapi bukan (bentuk) itu yang diambil untuk masa dan konteks sekarang. Yang perlu diambil adalah pesan dan semangat kesetaraan (gender) di balik bentuk-bentuk penghargaan itu. Artinya, bukan berarti yang diterapkan Muhammad di masanya akan/selalu cocok untuk masa dan konteks sekarang. Sekarang sudah terjadi banyak perubahan pandangan dan keadaan terhadap perempuan.

Kesetaraan gender di dalam masjid

Fungsi masjid sebagai ruang publik perlu dioptimalkan dengan menyertakan semangat kesetaraan gender yang diambil dari (bentuk) penghargaan yang Muhammad berikan kepada perempuan. Hendaknya masjid dijadikan ruang terbuka yang memberikan hak (dan kewajiban) dan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam beraktivitas di dalamnya.

Permasalahan yang melanda kaum perempuan sekarang cukup mendesak untuk diselesaikan dan diperjuangkan. Kekerasan, pelecehan, trafficking, prostitusi, kesehatan, kesenjangan atas hak publik/berpolitik adalah beberapa contohnya. Masjid seharusnya menjadi semacam “laboratorium” civil society. Di dalamnya segala permasalahan publik/masyarakat diperbincangkan, didialogkan, kemudian dirumuskan penyelesaiannya. Dalam konteks permasalahan kaum perempuan, pihak yang paling tepat berbicara adalah pihak perempuan. Di sini seharusnya perempuan diberikan hak dan kesempatan yang lebih banyak, itu berarti salah satunya adalah untuk tampil berbicara.

Kondisi atau aturan masjid yang sarat dengan hijab/pembatas, melarang perempuan menjadi imam, khatib atau turut serta dalam shalat Jumat, perlu dipertanyakan, dipertimbangkan dan dirumuskan kembali untuk menghasilkan perubahan yang bersifat membebaskan dan partisipatoris. Kondisi dan aturan masjid yang demikian akan membentuk pandangan diskriminatif terhadap perempuan. Pandangan yang hanya membolehkan perempuan menjadi pemimpin, asal tak ada laki-laki yang mampu menjadi pemimpin; atau hanya membolehkan perempuan memimpin/berbicara di forum perempuan merupakan pandangan yang sangat bias gender. Pandangan yang melahirkan penilaian dan keputusan berdasarkan jenis kelamin/gender-nya. Apakah seseorang itu laki-laki atau perempuan, jika dia perempuan, ya, tidak.

Masjid sebaiknya menjadi ruang publik yang memberikan keterbukaan dan kesempatan berarti kepada perempuan. Di ruang ini perempuan bisa berbicara, didengar, menguji dan membuktikan gagasan atau kualitas pribadinya. Di ruang ini kaum laki-laki, bisa belajar terbuka, menerima, dan membiasakan untuk mendengarkan dan memahami gagasan dan permasalahan perempuan serta (bersedia) dipimpin oleh seorang perempuan, sebagaimana perempuan yang telah terbuka untuk menerima dan terbiasa dipimpin oleh laki-laki.

Jika masjid yang memiliki fungsi sebagai ruang publik masih memilihara kondisi yang bias gender, selamanya kondisi masyarakat sebagai bentuk ruang publik yang lebih luas dan nyata akan cenderung memiliki pandangan dan memelihara kondisi yang bias gender pula. Selamanya, ranah pijak masyarakat, muslim khususnya tak akan mencapai kesetaraan gender. []

USEP HASAN S.

http://www.jurnalperempuan.com/index.php/jpo/comments/perempuan_dalam_relasi_masjid_ruang_publik/

Buruh Migran dan Hadangan Batas Negara

2010-05-04T08:47:00.000-07:00

Selalu, saat membaca atau mendengar berita atau pembahasan mengenai derita buruh migran yang bekerja di Malaysia, saya teringat film ”Babel.”Film yang memenangkan kategori Best Director di Festival De Cannes 2006 ini, menggambarkan kehidupan masyarakat dunia dari berbagai negara secara pararel. Dikemas dengan rangkaian kejadian yang saling terkait (dengan setting negara Amerika Serikat, Meksiko, Jepang dan Maroko), pararelnya masyarakat dunia dalam “Babel” terlihat dari adanya hubungan lintas batas antar warga negara.

Salah satu bentuk hubungan lintas batas yang digambarkan “Babel” adalah kisah tenaga kerja wanita (TKW) Meksiko bernama Amelia. Ia warga ras Hispanik, bekerja di Amerika Serikat sebagai pengasuh kedua anak pasangan ”kulit putih”, Richard-Susan (Brad Pitt-Cate Blanchet). Amelia sudah menjadi bagian keluarga itu, tetapi karena Amelia dan keluarga Richard berasal dan tumbuh dari masyarakat dan budaya yang berbeda, mereka ”dipisahkan” karena saling tak memahami satu sama lain. Dampaknya, karena suatu kejadian, mereka saling curiga dan tak percaya. Akhirnya, Amelia sebagai pekerja dari negara “dunia ketiga” dienyahkan dengan dipidanakan dan dideportasi kembali ke negaranya, oleh keluarga Richard sebagai bagian dari masyarakat negara “adi kuasa”.

TKW Indonesia pun ”disingkirkan” karena keadaan itu. Garis administrasi negara yang memisahkan Indonesia-Malaysia, berdampak pada pikiran dan rasa saling tak memahami, “apa itu Indonesia?” dan “apa itu Malaysia?”. Si Malaysia kerap kali mengartikan Indonesia sebagai Indon yang miskin tak terdidik sehingga banyak yang bermigrasi, mengais kesejahteraan di Malaysia. Lalu, Si Indonesia mengartikan Malaysia sebagai bangsa yang jahat, licik dan senang merebut kekayaan alam dan budaya Indonesia. TKW Indonesia berdiri di antara stigma itu; dan derita yang dialaminya malah memperkuat stigmatisasi. Sebuah stigma yang memposisikan kita yang “di dalam batas” dengan mereka yang “di luar batas”.

Dasar manusia beraktivitas
Muhammad Chatib Basri dalam tulisannya berjudul: Kapitalisme, Domba dan Meja Panjang, mengutip pandangan David Friedmen bahwa, ada tiga dasar yang mendorong manusia melakukan aktivitas. Yang pertama karena cinta. Ada kala manusia melakukan sesuatu hal secara sukarela, tanpa merasa dipaksa dan tanpa diimingi imbalan atau didasari kepentingan.

Yang kedua karena paksaan. Pilihan ini kerap kali efektif untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan. Tetapi paksaan akhirnya punya batas, ada biaya yang sangat besar untuk ini.

Maka perlu dasar ketiga: trade. Dalam trade, seseorang akan bersedia melakukan aktivitas bagi kepentingan orang lain, jika kepentingannya juga diakomodasi oleh orang itu. Dengan kata lain di sini terjadi pertukaran. ”Quid pro qou”, atau ”ini untuk itu”. Dalam konteks ini, ketika orang merasa bahwa dengan melakukan sesuatu dia akan menerima manfaat dari tindakannya, maka keputusannya untuk bertindak akan bersifat sukarela. Selama kepentingan-kepentingan itu berinteraksi, dan masing-masing pihak menyadari kepentingannya dalam berinteraksi, selama itu pula proses interaksi sosial berjalan.

Globalisasi
Ketika dunia diselimuti iklim globalisasi, di mana banyak pemerintah negara sadar bahwa keberlangsungan hidup penduduk suatu negara tak bisa berlanjut tanpa adanya aktivitas interaksi dengan negara lain. Kemudian, negara pun sadar bahwa, ketika ia ingin mencapai tujuan-tujuan industri atau keberhasilan dalam bidang ekonomi, ada keadaan di mana penduduk usia produktif di negara itu tak bisa memenuhi jumlah dan kualitas yang dibutuhkan.

Sedangkan negara lain ada yang membutuhkan kesempatan kerja dalam jumlah banyak. Kelebihan penduduk usia produktif dan keterbatasan negara dalam menyediakan lapangan kerja, mengakibatkan banyaknya usia produktif menganggur di negara ini.
Dua kondisi umum negara itulah yang terjadi pada negara Malaysia dan Indonesia. Malaysia-Indonesia saling memenuhi kebutuhan dalam keberlangsungan hidup. Maka hubungan antara TKW Indonesia dengan penduduk Malaysia (pengguna jasa TKW) bisa ditempatkan pada konsep dasar dorongan aktivitas dasar ketiga: trade. TKW Indonesia bersedia melakukan aktivitas bagi kepentingan penduduk Malaysia, karena TKW Indonesia mempunyai kepentingan mendapat penghasilan dari penduduk Malaysia.

Kesadaran akan kondisi kekurangan -dan pentingnya usaha saling melengkapi kekurangan- itu hendaknya juga mengantarkan pada kesadaran bahwa kita sejatinya merupakan satu bagian dalam masyarakat dunia. Seharusnya kita juga menyadari, batas negara selama ini bagi sebagian kita malah lebih berfungsi sebagai sekat pembatas masyarakat dunia yang (ber)satu. Batas negara telah menghambat keinginan dan usaha mereka dalam memenuhi kebutuhan untuk keberlangsungan hidup. Padahal, adakah dari kita yang bisa memilih untuk dilahirkan di negara maju dengan tingkat kesejahteraannya yang tinggi? Adakah dari kita yang mau memilih untuk dilahirkan di negara yang miskin dan penuh konflik? Bisakah kita memilih untuk dilahirkan di negara tertentu? Semua pasti menjawab: ”tidak!” Lalu mengapa masih ada negara yang menghambat dan melarang masuk orang yang memiliki kewarganegaraan tertentu? Lalu mengapa kita masih mementingkan batas-batas ”Indonesia”, ”Malaysia”, ”Amerika Serikat”, ”Meksiko” dan lainnya.

Batas negara telah menyulitkan dan membuat TKW menderita. Dimulai saat mereka hendak berangkat ke Malaysia. Atas dasar niat dan hak memenuhi kesejahteraan dalam keberlangsungan hidupnya, mereka sudah harus merogoh kocek untuk urusan macam-macam seperti surat-surat dan banyak pungutan. Ketika sampai di Malaysia, dapat dilihat dan dirasakan bahwa, ”batas” telah menciptakan segregasi antar masyarakat “Malaysia” dengan masyarakat “Indonesia”. Segregasi itu hadirkan stigma “si lebih tinggi” dan “si lebih rendah”; ”si pemberi” dan ”si pengais”, antara kedua masyarakat itu. Segregasi yang membuat para TKW mudah menerima penyiksaan, pemerkosaan, hingga gaji yang tidak dibayar. Belum lagi dampak sosial yang mesti ditanggung keluarga, seperti berpisah dengan suami dan telah memicu perceraian.

Karena itu batas negara harus kita artikan kembali. Batas negara bukan untuk membuat kita sulit berpindah tempat, beraktivitas dan berinteraksi. “Batas” bukan untuk membuat kita sulit dalam memahami satu sama lain, sehingga tercipta stigma, prasangka dan tindakan yang tak adil. Batas administrasi negara sebaiknya kita pahami sebagai identitas dan identifikasi atas perbedaan dan keragaman yang ada di dunia. Bukan sebagai pemisah antar perbedaan dan keragaman itu, apalagi sampai menempatkan suatu perbedaan/keragaman lebih hebat dibandingkan perbedaan/keragaman yang lain.

Perwujudannya memang sulit. Diperlukan usaha perundingan yang berkelanjutan dan intim dengan semangat rekonsiliasi dunia. Di sini peran negara-negara maju sangat besar. Dengan tak menempatkan dirinya sebagai negara yang paling tinggi, mereka harus mengajak negara-negara lain untuk terbuka dan menghilangkan orientasi dan identitas sempit yang lokalistik dan sektarian demi membangun peradaban global yang menjunjung tinggi nilai-nilai universal manusia sebagai masyarakat dunia yang satu.

Dorongan cinta
Kembali pada konsep tiga hal dasar yang mendorong manusia melakukan aktivitas. Tak dapat dipungkiri dunia kini dipenuhi dengan kepentingan-kepentingan. Tak juga dapat dipungkiri jika isi dunia pun “digerakkan” oleh paksaan dari kekuatan dan kekuasaan pemerintahan. Tetapi kita jangan membiarkan itu terus berlangsung. Kita manfaatkan kondisi global ini untuk merubah menjadi kondisi yang lebih “indah”.

Perlu adanya pencerahan dan penyadaran dari kita serta usaha pencerahan dan penyadaran kepada yang lain bahwa kita tak bisa selamanya bertindak berdasarkan kepentingan atau pun diperintah. Kita pun sebaiknya tak menjadi manusia pedagang yang segala tindakannya didasari oleh perhitungan keuntungan semata. Atau sebagai manusia budak yang segala tindakannya didasari oleh perintah dengan ketakutan dan ketidakberdayaan.

Sebaiknya kita selalu berusaha untuk menjadi manusia pecinta yang segala tindakannya didasari oleh cinta terhadap sesama manusia. Cintalah yang bisa dengan total mendorong manusia untuk bergerak, beraktivitas, dan bersatu melintasi batas-batas.

Mengartikan -dan merumuskan- kembali batas-batas negara yang tadinya cenderung sebagai sekat-sekat penghambat dan pembatas, menjadi “garis” terbuka sebagai penghubung antara negara satu dengan negara lain, merupakan upaya penciptaan kondisi bersama yang mengglobal; mengikis dan menghilangkan segregasi serta stigma yang membuat kami -yang “di dalam batas”- lebih hebat dibandingkan mereka yang “di luar batas”.

Bayangkan jika di dunia ini terdapat jalur transportasi canggih darat-laut-udara milik masyarakat dunia yang menghubungkan dan melintasi benua-benua dan negara-negara dengan kecepatan tinggi, daya tampung banyak, murah dan nyaman. Bayangkan jika kita bisa bebas melintasi batas-batas negara dengan mudah dan aman. Bayangkan kalau kita leluasa, mudah dan murah dalam berkomunikasi dengan semua anggota masyarakat dunia. Tentunya sangat memungkinkan manusia sedunia berinteraksi, bergerak, berpindah tempat, belajar, bekerja, berteman, dalam menjalankan kehidupan bersama; termasuk para buruh migran, khususnya TKW. []

Usep Hasan Sadikin

http://www.jurnalperempuan.com/index.php/jpo/comments/buruh_migran_dan_hadangan_batas_negara/

Pluralisme Kartini

2010-04-21T10:04:00.000-07:00

“Kita dapat menjadi manusia sepenuhnya, tanpa berhenti menjadi wanita sepenuhnya.”

(Kartini—suratnya pada Ny. Abendanon 8/1900)

Suatu hari di dalam bus kota perjalanan dari Kalibata ke Blok M, seorang remaja perempuan mempersilahkan seorang laki-laki berusia sekitar 45 tahun dengan tas gendong dan plastik hitam yang dibawanya untuk menempati bangkunya. “Makasih mbak,” ungkap laki-laki itu disertai seringai senyumnya. Remaja perempuan itu menikmati perjalanan kembali, berdiri di antara laki-laki.

Kejadian itu merupakan gambaran jelas, bagaimana kesetaraan gender berlangsung dalam ruang publik. Di tengah himpitan penumpang bis kota itu, telah terjadi demonstrasi nyata tentang penempatan kedudukan manusia dalam bingkai egalitarian. Perempuan ditempatkan bukan karena lemah, melainkan karena dia mampu. Berdasarkan kemampuan, dia setara dengan rekan hidupnya, laki-laki. Kemandirian dan sikap berbagi layak dilakukan siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, yang dinilai membutuhkan. Atau -jika saya boleh membuat aksioma- perempuan boleh mempersilahkan laki-laki duduk sebagaimana laki-laki mempersilahkan perempuan duduk -tanpa perlu alasan.

Kejadian tersebut jusru bertentangan dengan yang terjadi dalam suatu perayaan hari Kartini tahun 2008. PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengistimewakan penumpang wilayah operasi Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek). Sehingga di hari yang memperingati sosok pahlawan perempuan, Kartini -meski tak lagi dijadikan sebagai hari nasional, penumpang laki-laki harus memprioritaskan perempuan untuk duduk di tempat duduk yang tersedia dalam gerbong kereta. Tak jarang muncul kesimpulan jika pada hari itu, laki-laki tak mempersilahkan perempuan duduk berarti ia tak menghormati perempuan.

Kartini VS “Kartini”

Seorang gadis harus perlahan-lahan jalannya, langkahnya pendek-pendek, gerakannya lambat seperti siput. Bila berjalan agak cepat, dicaci orang, disebut kuda liar.

…Peduli apa aku dengan segala tata cara itu, segala peraturan, semua itu bikinan manusia, dan menyiksa diriku saja. Kau tidak dapat membayangkan bagaimana rumitnya etiket di dunia keningratan Jawa itu.

Tapi sekarang mulai dengan aku, antara kami (Kartini, Roekmini dan Kardinah) tidak ada cara lagi. Perasaan kami sendiri yang akan menentukan sampai batas-batas mana cara liberal itu boleh dijalankan.

(Surat Kartini pada Stella, 18 Agustus 1899)

Bagi sebagian kita yang menaruh perhatian terhadap isu perempuan menyadari bahwa laki-laki telah memegang kendali ranah domestik dan publik perempuan. Inilah yang kemudian disebut sebagai budaya patriarki. Budaya patriarki yang membelenggu perempuan untuk menjadi bebas. Bagi mereka kendali itulah yang harus dilawan.

Ini bukan pekerjaan yang mudah dan sebentar. Melawan kendali tersebut bukan saja menghadapi sosok laki-laki. Melainkan para perempuan berpandangan laki-laki yang tak sedikit pula yang turut melanggengkan patriarki. Ini bisa dicek melalui pengamatan dan obrolan singkat di masyarakat.

Contoh pertama. Dalam sebuah bis kota ada perempuan muda yang dipersilahkan menduduki bangku yang sebelumnya diduduki laki-laki, sehingga dalam perjalanan selanjutnya laki-laki rela terus berdiri. Kita bisa bertanya kepada perempuan itu, apakah dia mampu berdiri selama perjalanan? Jika dia mampu, apakah dia nyaman dinilai oleh laki-laki sebagai makhluk yang lemah, sehingga perempuan lebih layak duduk dibandingkan laki-laki?

Contoh kedua. Sepasang suami-istri (pasutri) yang baru saja mempunyai anak. Siapa yang harus mengurus anak di dalam rumah? Memang, peran menyusui tak bisa digantikan suami -meski sekarang teknologi telah berkembang, sehingga si bayi tetap bisa mendapat ASI meski ditinggal oleh sang ibu. Tapi, apakah dalam perjalanan rumah tangga ke depan, istri mau bernegosiasi dengan suaminya agar ada pembagian hari, misalnya pada hari-hari tertentu ia bisa bekerja di luar rumah dan suami lebih banyak di rumah mengurus anak?

Kartini boleh saja tak setuju terhadap adat (feodal) Jawa. Perempuan yang dijuluki “Trinil” -karena karakter kecilnya yang sangat aktif- ini bisa menolak etiket masyarakat elite yang (menurutnya) sangat membatasi. Faktanya, ada, dan tak sedikit, perempuan yang nyaman dan terus melestarikan budaya ningrat patriarki.

Pada tradisi peringatan Hari Kartini, ragam beda pandangan terhadap Kartini sebagai prototipe perempuan, atau lebih khususnya perempuan Indonesia, bisa menyeruak. Layaknya teks suci agama, surat-surat Kartini dikutip untuk menjadi dasar pendapat atau menguatkan pembenaran pandangan.

Kartini meyakini semua manusia berhak mendapat perlakuan yang sama, karena semua manusia sederajat. Sebuah prinsip yang dikenalnya dari semboyan Revolusi Perancis: liberte, egalite, fraternite. Tapi Kartini pun menuliskan bahwa:

“...bukan sekali-sekali karena kami menginginkan anak-anak perempuan itu menjadi saingan laki-laki dalam perjuangan hidupnya. Tapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar sekali bagi kaum wanita, agar wanita lebih cakap melakukan kewajibannya. Kewajiban yang diserahkan alam (sunatulloh) sendiri ke dalam tangannya: menjadi ibu, pendidik manusia yang pertama-tama.

(Surat Kartini pada Prof. Anton dan Nyonya, 4/10/1902).

Ketika dewasa, Kartini pun harus mau menikah dengan pilihan orangtuanya seorang Bupati Rembang yang sudah beristri tiga.

“Bagaimana sepatutnya membuat kebajikan yang sebesar-besarnya bagi manusia? Apakah dengan mengabaikan diri sendiri ataukah dengan mewujudkan kehendak diri sendiri? Apakah harus mengundurkan diri demi dua orang yang sangat dicintai, ataukah mewujudkan kehendak diri sendiri berbakti kepada keluarga besar masyarakat?”

(Surat Kartini pada Prof. Dr. Anton dan Nyonya, 4 Oktober, 1902)

Kartini “takluk” dengan tradisi patriarki, mencari argumen positif -atau malah pembenaran?- bahwa “kerelaan” pahlawan yang mati muda itu adalah bentuk sikap berbakti terhadap orangtua.

Fakta pluralisme Kartini perlu ditarik benang merahnya. Sehingga fakta universalnya -jika yang universal itu ada- adalah: peran perempuan dan laki-laki dalam ranah domestik dan publik dijalankan atas dasar negosiasi dialog yang disepakati bersama. Sehingga, istilah “feminisme” sebagai kata ganti “keadilan,” memang merupakan sebuah paham ber-sifat/sikap yang beradab. Sebagaimana anda boleh menawarkan perempuan duduk, tapi anda jangan memaksanya dan menilai semua perempuan harus duduk (karena dia lemah), sementara laki-laki harus mengalah dengan kekuatannya untuk berdiri. Anda boleh berpandangan perempuan lebih baik di rumah, tapi sebelum menerapkannya tanya dulu: apakah dia mau, atau tidak? ***

Usep Hasan S

http://www.jurnalperempuan.com/index.php/jpo/comments/pluralisme_kartini/

Gus Dur, Seorang Feminis?

2010-01-11T06:25:00.000-08:00

Oleh USEP HASAN SADIKIN

“Islam Indonesia adalah Islam yang kiyai/ulama-nya boleh salaman dengan perempuan.”

Pernyataan itu pernah dikemukakan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam salah satu pidatonya—penulis mengetahuinya dalam acara Barometer di SCTV, Rabu malam (6/1/2010). Kita mengetahui bahwa salah satu pemikiran Gus Dur yang sering digulirkan adalah pribumisasi Islam. Gus Dur selalu membedakan antara, Islam secara nilai/semangat, dengan konteks Arab dan Indonesia. Ketika Gus Dur ditanya, “apa itu Islam Indonesia?” Dengan celotehnya yang khas, Gus Dur menjawab melalui pernyataan di atas.

Pernyataan itu bisa disimpulkan sebagai ekstrak dari proyek pribumisasi Islam Gus Dur. Bagi Gus Dur, Islam harus bisa dibedakan, mana yang memang Islam (dalam arti nilai/semangat); dan mana yang budaya Arab, sebagai konteks. Melalui banyak tulisannya, Gus Dur menjelaskan bagaimana nilai/semangat Islam bisa sesuai dengan kemajemukan budaya Indonesia. Salah satunya cara Islam bersikap terhadap perempuan.

Saat Gus Dur menjadi presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat I Sumatra Barat, mengeluarkan peraturan daerah yang melarang perempuan untuk keluar rumah tanpa mahram (suami atau sanak keluarga yang tidak boleh dikawininya), setelah pukul 09.00 malam. Gus Dur lalu bersikap dalam sidang kabinet dengan melahirkan keputusan: Tidak diperkenankan adanya peraturan daerah atau produk-produk lain hasil DPRD I atau DPRD II yang berlawanan dengan Undang-Undang Dasar.

Bagi Gus Dur, Islam tak membedakan peran publik perempuan dan laki-laki. Perbedaan laki-laki dan perempuan hanyalah bersifat biologis, tidak bersifat institusional/kelembagaan sebagaimana disangkakan banyak orang dalam literatur Islam klasik. Jika ada ayat atau pun hadis yang diskriminatif terhadap perempuan, harus dipahami secara cermat, dalam kapasitas; apakah Muhammad sebagai salah satu orang Arab dengan segala setting kulturalnya, atau apakah Muhammad sebagai Rasul yang membawa pesan-pesan Ketuhanan.

Secara substansi apa yang disampaikan Gus Dur juga disampaikan oleh beberapa tokoh atau intelektual Islam lain. Tapi, sikap pun penjelasan seorang Gus Dur ini amat penting. Karena, Gus Dur tak hanya lahir dan besar di tengah lingkungan Nahdathul Ulama (NU) -sebagai Ormas terbesar di Indonesia. Melainkan Gus Dur juga mencapai pengakaran pikir/rasa terhadap tradisi Islam dari segi intelektual dan emosional. Artinya, kredibilitas dan kualitas Gus Dur diakui mewakili pemahaman (masyarakat) tradisional religius (Islam).

Di samping kredibilitas dan kualitasnya, Gus Dur merupakan tokoh yang bersikap atas dasar pemikirannya secara tajam, tegas, dan “apa adanya”. Tak seperti tokoh lainnya, Gus Dur tak mau terjebak dalam bahasa yang normatif dan diplomatis. Gus Dur tak takut namanya rusak dan dibenci oleh sebagian masyarakat, bila bersikap atas dasar kebenaran(nya).

Yang masih hangat, Gus Dur pernah bergabung bersama kelompok perempuan, untuk aktif menolak rancangan UU Pornografi (UUP). Menurut Nursyahbani Karjasungkana, “Beliau menolak seksualitas perempuan dijadikan sebagai alat politik.” Setidaknya sampai akhir hayat Gus Dur, UUP masih menuai kontroversi dan masih dalam proses Judicial Review di Mahkamah Konstitusi— Dewi Setyarini, jurnal perempuan online, Kamis (7/1/2010).

Bagi penulis, meninggalnya Gus Dur merupakan kehilangan satu lokomotif HAM dan kebebasan. Bagi kita yang menumpang dalam gerbong-gerbong menuju peradaban demokratis, terpaksa harus pindah untuk mencari lokomotif lain. Sungguh disayangkan, karena yang hilang adalah lokomotif yang selalu konsisten melaju dengan daya tampung sangat banyak.

Tak banyak tokoh seperti Gus Dur. Ia tak hanya kuat dan diterima dalam tradisi(onal) Islam. Pemikirannya pun berpetualang dengan dahaga luar biasa kepada wawasan “sekuler”. Gus Dur tak hanya bisa berdiri di antara ruang tradisional dan modern, ia juga bisa masuk ke dalam dua ruangan yang mengapitnya, dan bebas bergerak di dalamnya. Mungkin, ini yang dinamakan sebagai insan kamil. Meminjam penjelasan Nurcholis Madjid, insan kamil adalah manusia yang memiliki ide yang baik, pikiran yang otentik, bagaikan “pohon yang baik”, “akarnya menghujam di dalam bumi”, merupakan kesinambungan dengan masa lalu, absah dan valid (pemikiran yang memiliki akar pada tradisi). Selain itu, “dahan-dahannya yang menjulang tinggi kelangit”, mampu memahami zaman saat ini.

Dari karakter tersebut, Gus Dur yakin berkata dan bersikap untuk tidak hanya menerima Pancasila dan Demokrasi, tapi juga bisa mengintimkan keduanya bersama Islam. Kata dan sikapnya selalu memungkinkan pertemuan antara kalangan Islam dan di luar Islam.

Dalam “Islamku, Islam Anda, Islam Kita”, Gus Dur menceritakan tentang pengalaman dirinya mengikuti jalan pikiran kaum ekstrimis yang menganggap Islam sebagai alternatif terhadap pola pemikiran “Barat.” Hal ini seiring dengan kesediaan Gus Dur turut serta dalam gerakan lkhwanul Muslimin di Jombang -dalam tahun 50-an. Kemudian Gus Dur juga mempelajari secara mendalam Nasionalisme Arab di Mesir pada medio 60-an, dan Sosialisme Arab (al-isytirâkiyyah al-’arâbiyyah) di Baghdad. Sekembali di tanah air -di tahun 70-an- Gus Dur melihat Islam sebagai jalan hidup (syarî’ah) yang saling belajar dan saling mengambil berbagai ideologi non-agama, serta berbagai pandangan dari agama-agama lain.

Tampaknya, sifat Gus Dur yang selalu terbuka dan ingin memahami banyak yang hal membuat Gus Dur memiliki perhatian terhadap isu perempuan. Masih menurut Nursyahbani, saat Gus Dur menjadi presiden, pemerintahannya mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 mengenai Pengarusutamaan Gender (PUG), sebuah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program pembangunan—Dewi Setyarini, jurnal perempuan online.

Kini, jasad Gus Dur telah tiada. Dari kontribusi pikir/sikap-nya yang masih ada, apakah Gus Dur bisa dinilai sebagai feminis? Yang pasti, Gus Dur tak pernah mengaku sebagai feminis. Di akhir hayatnya ia berpesan pada keluarganya, agar batu nisannya dituliskan dengan kalimat: “di sinilah dikubur seorang pluralis”. Ya, Gus Dur lebih “suka” dirinya disebut sebagai pluralis. Tapi, karena seorang pluralislah, Gus Dur bisa menerima dan mendukung perjuangan feminis(me). []

http://www.jurnalperempuan.com/index.php/jpo/comments/gus_dur_seorang_feminis/

Pantau SBY dengan CEDAW

2009-12-10T00:33:00.000-08:00

Oleh USEP HASAN S.

Menyambut hari anti korupsi sedunia yang diperingati setiap tanggal 9 Desember 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berpidato di Istana, Selasa (8/12). Isinya, SBY menyatakan berjihad melawan korupsi. Pernyataannya menyertai hasil yang telah dicapai pemerintahannya dalam memberantas korupsi, serta mengungkapkan akan terus melakukannya ke depan. Pidato ditutup dengan pesan, jangan ada aksi kekerasan pada demonstrasi tanggal 9.

Dua hari sebelumnya, SBY membuka curahan hatinya dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) III Partai Demokrat. Presiden, yang dua kali terpilih berdasarkan pemilihan langsung ini, menyesalkan adanya aksi demonstrasi tanggal 9 Desember 2009. “Ada motif politik yang tidak punya semangat pemberantasan korupsi,” ujarnya dalam -Koran Tempo, 07/12/2009. Curhat SBY pun ditayangkan hampir di semua stasiun televisi. “Cobaan ini ibarat petir di siang hari yang cerah,” ujarnya (yang mungkin) sebagai kekesalan dari apa yang terjadi belakangan ini. SBY mensinyalir, ada pihak yang ingin menggantikan kepemimpinannya.

Effendi Gazali, salah seorang penggagas aksi membenarkan, aksi 9 Desember 2009 bermotif politik. “Motif politik kami, Indonesia harus bersih dari korupsi,” kata anggota Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (Kompak). Bisa disimpulkan sama, Fajroel Rahman, koordinator Kompak mengatakan, aksi itu merupakan upaya menyatukan mimpi Indonesia yang bebas dari korupsi, khususnya pemerintah Negara ini harus bebas dari korupsi.

SBY boleh mengatakan dirinya bersih dan difitnah. Pihak oposisi atau masyarakat yang mengkritisi pilihan sikap SBY pun bisa menduga adanya korupsi di pemerintahan. Keduanya harus bisa memberikan penjelasan dengan baik kepada masyarakat, menyertai pembuktian yuridis.

Yang pasti, keadaan sekarang cenderung menyudutkan SBY. Narasi besar publik menuntut SBY untuk bisa menjelaskan secara terbuka dan lengkap atas sikapnya beserta dampak yang terjadi.

Dimulai dari kasus Cicak VS Buaya. Tak ada langkah radikal SBY dalam menyelesaikannya. Tim 8 yang banyak merekomendasikan SBY untuk bersikap dibentuk SBY akibat desakan masyarakat. Belum ada langkah nyata rekomendasi Tim 8 kepada SBY untuk mereformasi lembaga hukum. Anggodo dibebaskan dan mungkin akan buron seperti adiknya, Anggoro.

Pada kasus Bank Century yang dikaitkan dengan dugaan keterlibatan partai Demokrat, SBY (sebagai bagian dari dewan penasehat partai Demokrat) malah “membiarkan” Idrus Marham menjadi ketua Pansus Century. Terpilihnya Idrus -yang dekat dengan Cikeas- akan melunakkan usaha Pansus membongkar skandal Century.

Selain itu, Tiffatul Sembiring, Menteri Komunikasi dan Informatika di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II dinilai tengah melakukan pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas usahanya menghilangkan hak KPK untuk bisa melakukan penyadapan. Padahal, Erry Riyana Hardjapamekas, mantan pimpinan KPK mengatakan, “lebih dari 50 persen keberhasilan penanganan kasus korupsi berasal dari proses penyadapan” -Koran Tempo, 07/12/2009.

Akumulasi kejadian itu, membuat masyarakat mempertanyakan citra SBY sebagai “kaum demokrat” yang prodemokrasi. Pilihan sikapnya, dinilai bertentangan dengan cita dan harapan rakyat yang memilihnya secara langsung.

CEDAW
10 Desember merupakan hari hak asasi manusia (HAM) sedunia. HAM adalah entitas penting demokrasi. Bisa dibilang, HAM dan demokrasi, adalah setali tiga uang.

Apa yang terjadi pada hak asasi perempuan? Gender yang dikhususkan dalam wacana umum -berdasar ketimpangan relasinya dengan laki-laki- perempuan sudah terlalu lama mengalami diskriminasi. Sebagian dari rentang waktu lama itu, adalah masa pemerintah SBY.
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, CEDAW (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), yang telah diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1984, bisa digunakan sebagai standar penilaian terhadap pemerintahan SBY. Secara substansi CEDAW didasarkan pada tiga prinsip yang saling berhubungan; kesetaraan, nondiskriminatif dan kewajiban negara. Terkait dengan prinsip adanya kewajiban negara, seberapa jauh implementasi CEDAW dalam pemerintahan SBY?

Gadis Arivia, dalam tulisannya berjudul “Jangan Lupa Ada CEDAW” (Feminisme: Sebuah Kata Hati; Penerbit Kompas 2006), menjelaskan bahwa CEDAW telah membawa perempuan dalam arena “perbincangan hak”. Ketika pemerintah telah meratifikasi CEDAW, maka artinya pemerintah telah melakukan kontrak sosial dengan perempuan. CEDAW menjadi alat untuk selalu menagih pemerintah untuk tetap berada di jalur HAM.

Beberapa hal yang menjadi perhatian CEDAW dan perlu ditagih serta dipermasalahkan di Indonesia, di antaranya adalah status kewarganegaraan. Pasal 9 ayat 2 CEDAW menyebutkan, Negara-negara peserta wajib memberi kepada wanita hak yang sama dengan pria berkenaan kewarganegaraan anak-anak mereka.

Dalam Finalisasi Indikator Implementasi CEDAW di Sajian Sunda Sambara, Rabu (25/11), Undang-Undang Perkawinan justru mengatakan, 'Jika terjadi perkawinan campuran, anak memperoleh kewarganegaraan Indonesia secara otomotis jika ayahnya adalah warga negara Indonesia.' Berbeda halnya, jika sang ibu yang berkewarganegaraan Indonesia, maka perlu ada pengajuan permohonan kewarganegaraan untuk anak tersebut (jurnalperempuan.com).

Pasal 3 tentang keharusan negara untuk membuat aturan yang tepat sebagai jaminan HAM dan kebebasan, pun belum diimplementasi. UU Pornografi yang disahkan diakhir pengurusan 2004-2009, masih menempatkan tubuh perempuan, sebagai masalah moral.

Di level daerah, masih marak Peraturan Daerah (Perda) yang diskriminatif terhadap perempuan. Pemerintah daerah Nangroe Aceh Darussalam (NAD) melalui Perda syariatnya masih ngotot dengan pengharusan jilbab di ruang publik bagi perempuan. Disusul Qanun Jinayat yang masih menuai kontroversi. Pandeglang -di era Dimyati sebagai bupati yang juga diadili karena korupsi- mewajibkan jilbab pada perempuan di sekolah negeri. Pemerintah pusat seharusnya bisa mengingatkan, ada konstitusi negara yang harus dihormati Perda.

Terkait dengan cara berpakaian, Negara belum mampu mengintervensi lembaga-lembaga publik (organisasi atau perusahaan) dalam menetapkan aturan berpakaian. Atas dasar profesionalisme dan penyeragaman, masih banyak perusahaan yang melarang staf perempuannya berjilbab. Senin, 7/12/2009, detik.com, Tanty Wijiastuti (36), karyawati BPR Bank Angga Kota Probolinggo dipecat perusahaannya karena mengenakan busana muslimah atau jilbab. Dan banyak pula perusahaan -khususnya bank syariah- yang mengharuskan (baca: wajib) staf perempuannya berjilbab. CEDAW menentang praktek ini melalui pasal 2e.

Melalui pasal 6, CEDAW mewajibkan negara memberantas perdagangan wanita dan eksploitasi pelacuran. Tuntutan ini masih terlalu jauh dengan keadaan. KUHP masih mengkriminalkan para pekerja seks di jalan sebagai pelaku pidana. Ini jelas merupakan tindakan hukum yang bias kelas dan bias gender. Penangkapan dilakukan bagi PSK beretalase di pinggir jalan, yang notabene berstrata ekonomi bawah. Sedangkan penikmat jasanya, tidak pernah diperkarakan hingga ditangkap.

Revisi UU Kesehatan pun, masih belum bisa memastikan hak-haknya untuk bisa hidup sehat dan bebas dari ketakutan berbuat sesuatu. Penggunaan alat kontrasepsi hanya diperuntukan bagi perempuan yang menikah. Bersama KUHP, UU Kesehatan pun mengkriminalkan aborsi. Meski aborsi sudah dibolehkan bagi korban perkosaan seksual, aturan ini dinilai belum bisa mengurangi kematian ibu yang tinggi secara signifikan. Dr dr Budi Santoso dari Divisi Fertilitas Endrokinologi Reproduksi Obstetri dan Ginekolog Fakultas Kediokteran Unair-RSUD Dr Soetomo dalam Seminar Nasional “Pengaturan Kesehatan Reproduksi: Lagalisasi dan atau Liberalisasi Abortus?” di Fakultas Hukum Unair, Surabaya, Selasa (24/11/2009), dari persentase 11-13 persen angka kematian ibu (AKI) diakibatkan adanya kematian aborsi tidak aman (unsafe abortion). “Di Indonesia ada 1,5 juta ibu yang menjalani aborsi yang tidak aman. Di Seluruh dunia tercatat kurang lebih ada 50 juta ibu menjalani unsafe abortion,” kata Budi dilansir dari detik.com 24/11/2009.

CEDAW menjamin agar perempuan diberikan akses pelayanan kesehatan serta keluarga berencana, termasuk di dalamnya aborsi. Pun bentuk sunat perempuan merupakan kekerasan terhadap perempuan. Dasarnya, yang memiliki alat reproduksi adalah individu perempuan, jadi yang menentukan perlakukan alat reproduksinya adalah individu yang bersangkutan, bukan orang lain apalagi para elemen Negara. Kita bisa melihat beratnya hambatan ini dalam film dokumenter "Pertaruhan", (Kalyana Shira Foundation) yang menggambarkan betapa kelamin kaum hawa masih "dimiliki" masyarakat.

CEDAW menjamin hak sosio-ekonomi perempuan (tanah, kredit usaha, dan sebagainya) dan juga memastikan peranan perempuan secara aktif menentukan pembangunan negaranya. Dalam Kenduri Perempuan, acara pelatihan yang diselenggarakan Yayasan Jurnal Perempuan (8/12/2009, di Kemang, Jakarta), Direktur Perhimpunan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat, Dra. Titik Hartini, M.Si., mengatakan, dalam masyarakat masih banyak perempuan yang belum sadar pentingnya memiliki aset tanah, usaha atau yang lainnya. Jika perempuan mempunyai tanah atau usaha, kepemilikannya atas nama suami, meski uang untuk membelinya adalah hasil jerih payahnya.

Yang paling pelik, trafiking masih menjadi masalah yang besar di Indonesia. Koran Tempo memberitakan (7/12/2009), Polisi dari Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menggagalkan perdagangan manusia (trafficking), lima perempuan asal Jawa Barat dan Jawa Timur di jalur Trans Kalimantan menuju perbatasan Indonesia-Malaysia. Ini hanya fenomena permukaan. Banyak kasus yang lebih kompleks. Trafiking telah menjadi persoalan multi-dimensional, sehingga diperlukan kerja sama berbagai pihak agar praktik ini tidak berkesinambungan. Kendati kita memiliki UU No 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), namun implementasinya masih diragukan.

Menurut Direktur Urusan Pengawasan dan Pencegahan Perdagangan Manusia Departemen Luar negeri AS, Luis CdeBaca, di Jakarta (29/7/2009, kompas.com), eksploitasi pekerja yang diduga dilakukan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) masih menjadi masalah serius walaupun aparat kepolisian dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah berkali-kali melakukan operasi penutupan PJTKI yang terbukti berbuat curang kepada pekerja Indonesia di luar negeri.

Prinsip terakhir dari CEDAW adalah kewajiban Negara. Artinya Negara harus memastikan realisasi hak-hak perempuan sehingga perempuan mempunyai akses/kesempatan. Negara tidak saja menjamin apa yang tertera dalam pasal-pasal CEDAW, tetapi juga mengimplementasikannya. Tidak saja secara de jure (berdasarkan hukum), namun juga secara de facto (berdasarkan fakta yang terjadi di masyarakat).

Jika kita membandingkan antara prinsip CEDAW termasuk hal-hal didalamnya yang menjadi perhatiannya dengan kenyataan di lapangan, maka kinerja pemerintah jelas masih menjadi PR besar bagi masyarakat umumnya, dan pemerintah khususnya. Dalam demokrasi, relasi antara rakyat dan pemerintah dalam bentuk dukungan, oposisi, saran, kritik dan skeptis merupakan detak nafas realisasi cita dan harapan rakyat.

Demokrasi yang menyertai HAM, sejatinya adalah rakyat itu sendiri. Demokrasi bukanlah pemerintah dalam arti: presiden, dewan legislatif atau yudikatif -yang disebut sebagai triaspolitika pilar demokrasi. Jika triaspolitika tak sejalan dengan cita dan harapan rakyat, maka layak untuk direformasi bahkan digulingkan. Penggulingan pemerintahan tanpa kekerasan dalam demokrasi sama sahnya dengan pemilihan umum menyusun pemerintahan. Sebaliknya, kekerasan dalam demokrasi meski pun atas nama pemerintah, adalah kriminal.

Jika SBY masih tidak menggubris permasalahan perempuan, bukan tidak mungkin, seluruh elemen masyarakat bersatu, berdemonstrasi menggulingkan SBY untuk mimpi bersama: tegaknya HAM di Indonesia. Sama halnya aksi demonstrasi hari anti korupsi sedunia tanggal 9 Desember 2009 yang sebagian pihak menginginkan SBY untuk mundur dari kursi kepemimpinan. []

dimuat di situs jurnal perempuan
http://www.jurnalperempuan.com/index.php/jpo/comments/pantau_sby_dengan_cedaw/

Sipadan, 7 Keajaiban Alam dan Kesadaran Geografi

2009-07-11T08:35:00.000-07:00

Bila kita kunjungi situs dunia maya beralamat www.new7wonders.com, kita melihat sebuah rubrik polling untuk memilih “7 Keajaiban Alam” (7 Wonders of Nature). Kita boleh bangga, karena tiga kontestan di antara nominasinya merupakan fenomena alam di Indonesia: Pulau Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur; Gunung Krakatau di Selat Sunda; dan Danau Toba di Sumatera Utara. Tapi, tampaknya kita semua akan menyayangkan, karena satu kontestan lain, yang merupakan fenomena alam di Malaysia, adalah Pulau Sipadan.

Dahulu, Sipadan—beserta Ligitan—merupakan pulau yang diperjuangkan untuk dimiliki Indonesia. Di tahun 1969, disadari oleh Indonesia dan Malaysia bahwa, Pulau Sipadan dan Ligitan tertera di Peta Malaysia sebagai bagian dari wilayah negara RI. Namun, sejak 17/12/2002, Sipadan telah disahkan oleh Mahkamah Internasional sebagai pulau milik Malaysia. Dari 17 orang juri yang bersidang, cuma satu orang yang berpihak kepada Indonesia. Karena, dibandingkan ke Indonesia, letak Sipadan lebih dekat ke Malaysia, dan fakta aktual saat itu, Malaysia telah membangun prasarana pariwisata (Tarmansyah: 2003).

Secara mendasar, penyebab tragedi itu adalah, kurangnya kesadaran geografi di masyarakat dan pemerintah Indonesia. Geografi di sini saya artikan sesuai dengan pengertian yang ditetapkan oleh Ikatan Geograf Indonesia (IGI), hasil lokakarya di Semarang tahun 1988. Geografi adalah ilmu yang mempelajari perbedaan dan persamaan geosfer (unsur penyusun bumi) dan interaksi antar manusia dan lingkungannya dari sudut pandang kelingkungannya dalam konteks keruangan dan kewilayahan. Dari pengertian itu, saya mengartikan kesadaran geografi adalah kesadaran manusia (antroposfer), sebagai bagian dari unsur penyusun bumi, yang berirnteraksi dengan lingkungannya dalam konteks keruangan dan kewilayahan.

Setidaknya ada tiga masalah utama yang menggambarkan kurangnya kesadaran geografi bagi Indonesia, baik masyarakat maupun pemerintah. Tiga masalah itu adalah: tak tepatnya pendidikan geografi; pemerintahan yang sentralistik; dan pembangunan wilayah yang berbasis kontinental.

Pendidikan geografi
Umumnya kita, masyarakat Indonesia, menjalani pendidikan geografi yang tak tepat bagi konteks ke-Indonesiaan. Dampaknya, kita tak acuh terhadap daerah kita dan pulau-pulau di wilayah Indonesia. Masa bodoh adalah sikap kita jika di antaranya hilang atau diklaim oleh negara lain, karena tak memahami dampak kerugiannya. Nama dan letak daerah, persebaran, perbedaan dan persamaan sumber daya alam dan manusia di tiap-tiap daerah, tak diketahui oleh kita.

Selama ini, pelajaran geografi di sekolah lebih berorientasi pada teks. Belajar geografi hanya sebatas menghafal istilah-istilah yang tak tahu gambar dan tak tahu di mana letaknya, atau seperti apa bentuknya di lapangan. Ditambah lagi, kurangnya penekanan pada wawasan lokal dan nasional.

Bila bercermin pada negara maju seperti Inggris, Jerman, dan Belanda, pendidikan geografi yang menekankan pada pengetahuan geografi negara, merupakan dasar masyarakat untuk mencintai tanah air dan menjadi warga negara yang baik. Dari cerminan itu, tampaknya pepatah “tak kenal maka tak sayang”, berlaku bagi bangsa Indonesia. Kita ibarat bangsa yang terasing di tanah airnya sendiri. Kita perlu sadar bahwa, ikatan bangsa yang terbentuk dari persamaan nasib atas penjajahan, merupakan ikatan bangsa yang telah usang. Ikatan bangsa Indonesia perlu diperbaharui menjadi ikatan bangsa yang didasari oleh kesadaran geografi. Tentulah kesadaran itu perlu dibangun melalui pendidikan geografi kontekstual yang berwawasan lokal dan nasional.

Pemerintahan sentralistik
Dari pihak pemerintah, kurangnya kesadaran geografi bisa kita lihat dari kinerjanya dalam membangun Indonesia. Dengan 18.108 pulau, luas daratan 1,937 juta km2, luas laut kedaulatan 3,1 juta km2, luas laut ZEE 2,7 juta km2, panjang pantai 81,000 km (inovasi: 2006), wilayah kepulauan Indonesia dikelola dengan pemerintahan sentralistik. Pemerintahan hanya berpusat di Jakarta. Dampaknya, daerah-daerah lain lambat berkembang. Bila kita ke daerah-daerah di luar Jawa, kita akan tahu dengan jelas bahwa, umumnya daerah tersebut begitu senjang dan tertinggal dengan Jakarta. Bagi mereka yang tinggal di dekat perbatasan Malaysia, sesekali berceloteh, “jika saya bisa memilih menjadi warga Indonesia atau Malaysia, saya pilih Malaysia”.

Saat ini, kebijakan berubah menjadi desentralisasi dengan format otonomi daerah. Suatu pilihan yang tepat. Meski tak semua daerah berhasil menjalankannya, mengingat otonomi daerah belum sempurna dalam regulasi dan penerapan, ini jauh lebih baik bila dibandingkan sentralistik. Beberapa provinsi baru seperti Riau dengan optimalisasi minyak dan gasnya; Bengkulu dengan pembangunan jaringan jalan yang membelah bukit barisan; Gorontalo dengan terobosan ekspor jagungnya ke Filipina; serta daerah Kabupaten Donggala dengan hasil panen Kakao, adalah beberapa daerah yang bisa dinilai berhasil.

Untuk daerah lain yang belum berhasil, diharapkan bisa belajar dari provinsi tersebut dan berusaha untuk tak bergantung pada pemerintah pusat. Desentralisasi pemerintahan dengan format otonomi daerah sangat memungkin pemerintah beserta masyarakat daerah untuk mengoptimalkan perhatian, pemanfaatan, pemberdayaan dan penjagaan daerahnya.

Pembangunan berbasis kontinental
Selain pemerintahan sentralistik, pembangunan hasil pemerintah pun selama ini keliru karena mengadopsi pembangunan ala Amerika yang berbasis kontinental (daratan benua). Padahal Indonesia adalah negara kepulauan, yang lebih dari 2/3 luas wilayahnya adalah laut. Dari konteks itu, tepatnya pembangunan Indonesia adalah berbasis maritim (perairan samudera).

Pembangunan berbasis maritim menempatkan pantai dan pesisir sebagai beranda wilayah negara dan daerah. Panjangnya garis pantai merupakan ladang optimalisasi kegiatan ekspor/impor, industri pariwisata, perikanan laut dan petani garam. Sebaran pelabuhan di tiap-tiap pulau merupakan titik-titik koneksi transportasi yang utama, khususnya bagi pulau-pulau besar serta pulau-pulau yang berbatasan langsung dengan negara lain.

Setiap pulau, yang memungkinkan, harus diproyeksikan untuk permukiman dan kegiatan ekonomi sosial budaya. Kepadatan penduduk yang terpusat di Jawa, khususnya Jakarta, perlu didistribusikan kembali melalui program transmigrasi ke pulau-pulau yang jarang penduduknya. Sebagai percepatan pemerataan daerah, pelabuhan, sebagai titik utama koneksi transportasi berbasis maritim, harus bersinergi dengan terminal (untuk moda transpotasi darat) dan bandara (untuk moda transportasi udara).

Zona Ekonomi Eksklusif
Tak dimilikinya Sipadan oleh Indonesia, berarti tak memilikinya sumber daya alam lebih bagi Indonesia. Terutama sumber alam lautnya, yang batas luasannya berdasarkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

ZEE sebagai dasar yuridis batas luas wilayah negara, yang panjangnya 200 mil dari sisi luar pulau terluar, memberikan keistimewaan luas wilayah dan sumber daya alam bagi Indonesia. Dimilikinya Sipadan oleh Malaysia, berarti dimilikinya sebagian luas dan kekayaan sumber daya alam oleh Malaysia yang bisa dimiliki oleh Indonesia.

Sipadan merupakan pulau dengan ekosistem alami yang bernilai tinggi. Bagian ekosistemnya menampung habitat dan populasi penyu dengan aktivitas bertelurnya. Dan, di bagian lainnya terdapat keragaman hayati trumbu karang.

Kurangnya kesadaran geografi membuat kita tak sadar dan tak acuh akan keberadaan Sipadan. Sebuah keadaan yang membuat pihak Malaysia tak malu-malu membangun prasarana pariwisata. Ketika lama diklaim sebagai milik Malaysia, kita malah marah dan mengaku-aku bahwa Sipadan adalah milik Indonesia. Seharusnya, kita yang sadar akan kurangnya kesadaran geografi, menjadi malu, karena dulu telah menelantarkan Sipadan.

Karena itu, penting bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia untuk membangun kesadaran geografi. Menerapkan pendidikan geografi kontekstual yang berwawasan lokal dan nasional; menetapkan rumusan dan pelaksanaan desentralisasi otonomi daerah; mengadopsi pembangunan wilayah berbasis maritim, merupakan tiga hal yang memang tidak mudah, tapi mutlak harus dilaksanakan dengan kesungguhan. Jangan sampai pulau di Kepulauan Talaud—sebelah utara Pulau Maluku—di perbatasan Filipina, atau pulau lain yang dekat dengan perbatasan negara lain, juga tak dimiliki oleh Indonesia. Cukuplah tragedi Sipadan menjadi contoh bagi kita untuk menjadi masyarakat yang sadar geografi.

Kesadaran geografi penting sebagai ikatan lain kebangsaan kita. Merasa memiliki dan perlu merawat serta menjaga Indonesia yang didasari oleh pengetahuan potensi kekayaan alam wilayah kita, merupakan hal yang lebih fungsional untuk mengikat kita, yang terpencar di ribuan pulau, dengan pernyataan: “bangsa Indonesia”. Sebagai cicilan kecil menumbuhkan kesadaran geografi, mari kita pilih Pulau Komodo—karena Gunung Krakatau, dan Danau Toba sudah tak memungkinkan untuk menang—di www.new7wonders.com, untuk menjadi satu dari 7 Keajaiban Alam. []

USEP HASAN S.
Koordinator Forum Lintas Batas
www.melintasbatas.blogspot.com

Diskusi Film: Perempuan Berkalung Sorban

2009-01-27T23:08:00.000-08:00

Berlatarbelakang pesantren salaf, “Perempuan Berkalung Sorban” (PBS) memaparkan, sekaligus mengkritik, tradisi patriarkis yang begitu kuat dipraktekan di lingkungan pesantren “Al Huda”. Sebagai representasi lembaga pendidikan Islam, pesantren memelihara tradisi yang menempatkan perempuan sebagai subordinat lelaki.
PBS tampak ingin menyampaikan pesan bahwa, perempuan mempunyai pilihan “bebas”, seperti lelaki. PBS pun coba menawarkan konsep Islam “lain”, yang berbeda dengan Al Huda, bahwa ada peran di ranah domestik dan publik yang menjadi ruang aktualisasi perempuan. Di ranah domestik peran perempuan terkait dengan hal-hal yang alamiah, seperti melahirkan dan menyusui. Sedangkan ranah publik menyediakan banyak ragam aktivitas dan profesi yang bebas dipilih oleh perempuan. []

DISKUSI FILM:

"Perempuan Berkalung Sorban"

Jumat, 30 Januari 2009

Jam 15.30 s/d selesai

di Kantin (Sastra) FIB UI

Pembicara:

RIDA HESTI RATNASARI

Komisi Pemberdayaan Perempuan, Generasi Muda & Keluarga

(MUI Kota Depok)

CP: 081808159231 (Usep)

3 Doa 3 Cinta, Banyak Islam

2009-01-10T12:21:00.000-08:00

Oleh USEP HASAN SADIKIN

Sebagai pemerhati wacana Islam, bagi saya, film “3 Doa 3 Cinta” (3D3C), merupakan film penting. Secara ideologi, film “3 Doa 3 Cinta” menyentuh pembahasan wacana Islam yang sedang dibutuhkan. Di saat dunia masih disemarakan oleh konflik agama dan aksi-terror bom yang mengatasnamakan agama, kita membutuhkan kembali penjelasan mengenai makna agama. Berada pada media film populer, 3D3C cukup berperan memenuhi kebutuhan itu.

Berlatarbelakang lingkungan pesantren tradisional, 3D3C menyajikan potret bagian masyarakat pesantren dengan corak Islam warna-warni. Film yang disutradarai oleh Nurman Hakim, yang katanya jebolan pesantren, coba menjelaskan, sekaligus membela bahwa, tak semua Islam identik dengan kekerasan. Ini merupakan pesan ideologi utama 3D3C. Tentunya di samping pesan moral doa dan cinta dari tiga orang santri.

3 doa 3 cinta
Terkait dengan judul, 3D3C menceritakan tiga orang pemuda santri: Huda (Nicolas Saputra), Rian (Yoga Pratama), dan Syahid (Yoga Bagus). Tiga doa, adalah cita dan harap mereka bertiga. Tiga cinta, adalah pelabuhan cita dan harap mereka, entah itu berupa keluarga/anggota keluarga, profesi, “kekasih”, agama, atau yang lainnya. Cita dan harap mereka, ditulis di dinding “markas”, tempat mereka biasa kumpul bertiga. Setiap kali mereka menulis apa yang dijadikan cita dan harap untuk suatu kurun waktu, mereka lalu berdoa, agar apa yang mereka cita/harap-kan dapat tercapai, di-ijabah oleh Allah Swt.

Doa dan cinta ketiga santri tersebut, hadir di tengah-tengah kehidupan pesantren tradisional, dalam artian masih menjaga jarak dengan budaya dan produk modernitas. Namun, kesan suci dan sakral lembaga kultural pesantren coba dijauhkan dalam film ini. Kesan kesucian dan kesakralan lingkungan pesantren, sedikit banyak diganggu melalui kejadian dan dialognya. Ini terlihat dari penceritaan prilaku santri yang kadang “ngawur” dalam melaksanakan ritual ibadah: ketiduran dalam sholat, sulit dibangunkan untuk sholat subuh, tak ikut sholat berjamaah dan pengajian.

Belum lagi prilaku yang identik dengan gairah dan kenakalan anak muda. Sebutlah itu membolos, melanggar jam malam, merokok dan mengintip. Lebih “parah” lagi Huda. Ia ber-khalwat dengan Dona “Satelit” (Dian Sastro), bintang dangdut kampung. Huda pun menonton (dengan “serius”) goyangan seronok Dona, dan menerima ciuman bibir Dona, meski ditutup dengan ucapan, “astagfirullah”.

Praktek poligami pun coba dikritik 3D3C. Praktek ini cenderung dipelihara oleh para pimpinan pesantren. Ada semacam pandangan bahwa, terasa kurang jika seorang pimpinan pesantren belum mempunyai anak laki-laki, yang nantinya akan dijadikan penerus kepemimpinan pesantren. Ini menjadi (salah satu) alasan seorang kyai untuk menikah lagi. Kritik hadir dengan penceritaan adanya protes yang dilakukan oleh istri Kyai Wahab. Si kyai pun urung menikah lagi, dan mengangkat Huda, yang dianggapnya sebagai santri terbaik. Di lain pihak, ada pimpinan pesantren lain yang menikah untuk keempat kalinya.

Selain itu, 3D3C coba mengkritik pandangan dan sikap pesantren terhadap homoseksual. Orientasi yang tidak umum ini, dipandang oleh pesantren sebagai bentuk penyimpangan. Ketika ada santrinya yang diketahui gay (dan melakukan pelecehan seksual), pesantren seperti lepas tangan terhadap permasalahan. Santri gay diusir dari pesantren, setelah dikeroyok oleh para santri— entah perlakuan seperti apa yang akan didapatnya oleh masyarakat di luar pesantren.

Semua hal tersebut menyadarkan kita bahwa, kyai dan para santri adalah manusia, yang juga mempunyai sisi kurang seperti manusia pada umumnya. Mereka berada dalam lembaga kultural pendidikan, di mana “kesalahan” merupakan hal penting dalam proses belajar. Dan, sebagai otoritas kebenaran, pesantren, dengan kyai sebagai porosnya, bukan berarti tak luput dari kekeliruan pandangan dan sikap.

Banyak Islam
Sebagai pesan ideologi, aspek pluralitas Islam coba disampaikan 3D3C. Ketika kita dihadapkan oleh fenomena kekerasan atau aksi/teror bom yang mengatasnamakan Islam, 3D3C hendak menyikapi fenomena itu dengan menjawab: tak semua Islam seperti itu. Pesan “selamat” yang dibawa oleh Nabi Muhammad dahulu, kini telah terikat oleh ruang (beserta isinya) dan waktu. Perbedaan kondisi sosial, budaya, politik, ekonomi dan alam telah melahirkan Islam dengan banyak wajah. Ada wajah yang ramah, marah, dan banyak varian di antaranya. Di Indonesia, dengan perbedaan ruang dan waktu tersebut, coba digambarkan 3D3C dengan adanya Islam ramah yang terdapat di dalam pesantren, serta Islam marah yang diajarkan oleh suatu kelompok pengajian di luar pesantren.

Hal tersebut merupakan jawaban “lain” yang penting atas “tanda tanya besar” dari masyarakat terhadap fenomena aksi/teror bom, yang mengatasnamakan Islam. Kita tahu, umumnya tokoh dan intelektual muslim sibuk mengklarifikasi aksi/teror bom, yang mengatasnamakan Islam, sebagai hal/pihak yang bukan bagian dari Islam. Klarifikasi tersebut tak memperbaiki pemahaman atau ketenangan, bagi umat Islam maupun umat lainnya. Kenyataannya, yang marah dan yang ramah, sama-sama mengatasnamakan Islam berdasarkan Al Quran dan Hadist.

Selain itu, pluralitas Islam dalam 3D3C juga dinilai penting, mengingat, dalam tataran masyarakat alit pengetahuan dan pemahaman pluralitas Islam masih kurang. Film popoler, sebagai produk budaya Pop, berperan mengisi transmisi wacana itu. Mimbar bioskop tentu saja lebih disukai oleh banyak masyarakat alit, dibandingkan mimbar khotbah, orasi atau forum diskusi yang hanya dihadiri kalangan elite.

Sebagai satu pembahasan yang komperhensif, tentu, 3D3C masih kurang. Tapi setidaknya ini bisa menjadi cicilan pemahaman kita mengenai pluralitas Islam. Perlu ada film atau media lain yang menggenapinya.

Dengan upaya itu, diharapkan, di masa depan, masyarakat tak dibingungkan ketika ada pihak yang mengatasnamakan Islam, melakukan kekerasan. Kita tak perlu khawatir citra Islam akan terkotori oleh pihak dan aksi kekerasan itu. Islam dalam keyakinan kita tetap mulia dan luhur. Begitu juga di mata orang di luar Islam yang mengetahui dan memahami fakta pluralitas Islam. Dengan memegang keyakinan bahwa Islam ramah merupakan Islam yang bisa mewujudkan dan menjamin keberlangsungan kehidupan bersama dari kebhinekaan umat manusia, tentunya seiring dengan itu, kita pun harus mengikis kesenjangan dan diskriminasi antar sesama. Kita bangun kehidupan yang adil, damai dan sejahtera, di segala bidang untuk masa depan yang lebih baik.

Semoga tak ada lagi orang seperti tokoh Syahid dalam 3D3C, yang tertarik dengan ajaran Islam berwajah marah. Beruntung Syahid tak jadi melakukan aksi bom bunuh diri. Ia sadar bahwa tak semua orang Amerika Serikat, Israel, Yahudi dan Kristen itu jahat—dan tak semua orang Islam itu baik. Doanya untuk mati syahid (sebagai martir), urung dilakukan. Cinta tertingginya pada Allah tak jadi dilabuhkannya sebagai “syuhada”. Syahid sadar bahwa, orang-orang di sekitarnya, terutama bapaknya, lebih membutuhkan cintanya.

Memang, cinta pada Allah merupakan cinta yang paling tinggi. Tapi, yakinlah bahwa, cinta kepada Allah sejatinya diwujudkan dengan doa akan cita dan harap yang dilabuhkan kepada sesama dengan cara menebar cinta, bukan tindak kekerasan. []

USEP HASAN SADIKIN
Pemerhati wacana Islam;
Penikmat film & Fans Dian Sastro

*Tulisan ini telah dimuat di Harian Nasional Media Indonesia, Sabtu, 10 Januari 2009, dengan judul, "3 Doa 3 Cinta: Potret Pluralitas Islam".

PEMIRA Idol

2008-07-26T23:43:00.000-07:00

Oleh USEP HASAN SADIKIN

Tampaknya, salah satu perbedaan nyata dari masa lalu dengan masa kini adalah “kecepatan”. Ya, di masa kini, isi dunia bergerak cepat. Intelektual multi bidang asal Inggris, Anthony Giddens, menyebut sekarang dunia berlari cepat, "run away world". Ada tangan tak kasat mata yang menggerakan kita bergerak cepat, mengejar target-target dalam aktivitas hidup kita. Semua barang atau alat yang mendukung itu serasa harus dimiliki. Segala harus serba instan; makan, minum, proses kerja, hingga mobilisasi. Yang lemot, apalagi menghambat, ditinggalkan.

Beberapa tahun terakhir, hampir di setiap malam kita disuguhi acara televisi berupa referendum populer untuk memilih penyanyi terbaik dengan format pemilihan via pesan pendek (sms) melalui ponsel. Sebut saja Indonesian Idol, AFI dan KDI, atau yang lainnya. Di setiap malam tayangan tersebut, terjadi pemilihan cepat yang melibatkan penonton tanah air. Dalam hitungan menit, Sang Idola, bisa diketahui.

PEMILU 2008, tinggal menghitung bulan. Genderang kampanye telah bergema. Ini Pemilu ke-3 setelah gelombang reformasi 1998. Entah (malas saya menghitungnya) yang keberapa semenjak negara ini merdeka-berdiri. Yang pasti, secara umum, format penyelenggaraannya sama saja: kampanye di lapangan atau gedung, pawai dan arak-arakan di jalanan, tempel dan pasang sana-sini gambar calon (spanduk, poster, stiker dll.), pendirian TPS, pemilihan, perhitungan suara di setiap TPS –kemudian digabung di penyelengara pusat, dan menunggu hasil sampai berhari-hari. Terasa lama, menguras tenaga dan dana.

Saya membayangkan, kita bisa memilih presiden sebagaimana kita memilih idol dalam referendum populer memilih penyanyi terbaik. Kita tinggal sedikit menggerakan jari kita untuk menekan tombol ponsel, mengirimkan pesan pada siapa kita menjatuhkan pilihan. Lalu, beberapa menit kemudian, Presiden RI yang baru telah terpilih. Kita tak perlu datang ke TPS. Kita tak perlu berlama-lama menunggu hasil pemilihan. Semuanya serba cepat.

Kampanye pun tak perlu menggunakan waktu, tenaga dan biaya yang banyak. Kita tak perlu kampanye di lapangan atau gedung yang mengorbankan waktu aktivitas banyak orang. Kita tak perlu pawai dan arak-arakan di jalanan yang membuat macet serta hadirkan polusi udara. Kita tak perlu pasang dan tempel sana-sini gambar kandidat yang mengotori wajah kota/daerah. Kampanye cukup dengan mengirimkan informasi para kandidiat seputar visi-misi, program, biografi dan lain-lain, ke kotak e-mail para konstituen.

Saya tak tahu kapan semua hal tersebut bisa dilakukan. Yang pasti, perlu kondisi yang jauh lebih maju dari kondisi masyarakat Indonesia sekarang ini. Jangankan memiliki hand phone, komputer ataupun e-mail, penduduk Indonesia masih banyak yang berpendidikan rendah atau pun yang buta huruf. Jaringan telepon dan internet pun belum cukup merata.

Tapi bagaimana bila konsep cepat pemilihan idol diterapkan di kampus? Di kampus Universitas Indonesia, dari kegiatan lembaga mahasiswanya, ada rutinitas tahunan bernama PEMIRA (Pemilihan Raya) UI. PEMIRA UI merupakan bentuk penyelenggaraan pemilihan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (dll.), tingkat (kamspus) UI dan tingkat fakultas. Bagaimana kalo pemilihan via sms diterapkan dalam PEMIRA UI?

Kita tahu bahwa, Universitas Indonesia berbeda dengan Indonesia secara umum. Jika penduduk Indonesia masih banyak yang berpendidikan rendah atau buta huruf, UI dihuni oleh insan akademis yang terdiri dari banyak mahasiswa dan dosen. Komputer dan internet pun menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam beberapa kegiatan kampus. Jika penduduk Indonesia secara umum banyak yang tidak memiliki hand phone, mahasiswa UI sudah menjadikan hand phone sebagai “pendamping setia” dalam menjalankan aktivitasnya.

Jika PEMIRA UI mengadopsi sistem pemilihan idol penyanyi terbaik, kita tidak perlu menyita banyak waktu yang memungkinkan pengorbanan terhadap aktivitas kuliah kita. Kampanye juga tak perlu memakai tenaga dan waktu banyak, cukup mengirimkan informasi kandidat ke kotak e-mail atau sms ke mahasiswa UI. Tak perlu lagi ada bilik suara. Tak perlu lagi ada panitia yang menunggui kotak suara berjam-jam. Mahasiswa tinggal memencet tombol hand phone, dalam beberapa menit, Ketua BEM sudah terpilih.

Namun sayangnya, PEMIRA UI beberapa tahun belakangan ini terasa hambar. Jelasnya PEMIRA UI tidak lebih menarik dari pemilihan idol penyanyi terbaik. Kemasan kampanye PEMIRA UI sudah tidak diminati mahasiswa UI secara umum, bahkan ada kesan hanya diselenggarakan, dikampanyekan, dipilih oleh (dan untuk mempertahankan hegemoni) komunitas tertentu saja. PEMIRA UI pun sudah tidak dipandang lagi sebagai suatu harapan perubahan. PEMIRA UI hanya dianggap sebagai rutinitas tahunan pergantian kepengurusan yang dianggap tidak berdampak pada dinamika ataupun kebijakan kampus. PEMIRA UI tidak berpengaruh langsung pada tiap-tiap individu mahasiswa. Ditambah dengan ketatnya jadwal kuliah yang menyebabkan banyak mahasiswa menjadi kurang peduli dengan keadaan di sekitarnya. Karena semua itu, sulit rasanya mengajak mahasiswa UI untuk mengeluarkan pulsanya sebagai bentuk partisipasi pemilihan Ketua BEM.

Rasanya kita perlu belajar dari Indonesian Idol, AFI dan KDI. Belajar agar PEMIRA UI bisa lebih semarak, menarik, menghibur dan berlangsung cepat di setiap pemilihan idolanya.

Saya membayangkan di suatu hari, semua mahasiswa UI datang berbondong-bondong ingin menyaksikan, memahami dan mengkritisi para kandidat ketua BEM di Balairung UI. Di dalam Balairung UI, para kandidat mengkampayekan visi-misi dan program kerjanya untuk satu masa kepengurusan. Kampanye diselingi dengan berbagai macam hiburan yang melibatkan ragam civitas UI, disertai kemasan yang semarak dan menarik. Puncaknya, berdasarkan pemahaman yang didapat melalui e-mail dan kampanye, semua mahasiswa memilih kandidat ketua BEM yang dianggapnya baik dan pantas menjadi wakil mahasiswa. Tinggal menuggu beberapa menit, ketua BEM sebagai Sang Idola mahasiswa terpilih. Tak perlu lama-lama lah, karena kini dunia menggerakan semua isinya untuk bergerak cepat. []

USEP HASAN SADIKIN

Mahasiswa Geografi FMIPA UI

koordinator Forum Lintas Batas

http://sumaui.or.id/?pilih=lihat&id=430

Polemik UMB & SNMPTN: Elit yang Bertikai Masyarakat yang Terbengkalai

2008-06-15T04:01:00.000-07:00

Oleh Salman Farishi

Berbicara mengenai pendidikan, khususnya Pendidikan Tinggi tidak hanya berbicara mengenai Biayanya yang terjangkau, dan kualitasnya yang baik. Setidaknya ada point ketiga yang tidak kalah pentingnya, yakni aksesisbilatasnya. Di sini kita berbicara mengenai kemudahan mengikuti proses penyeleksiannya yang murah, nyaman, dan tidak berbelit-belit tanpa perlu kehilangan kualitas parameter penyeleksiannya (kualitas soalnya).

Konflik yang terjadi antara beberapa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) se-Indonesia dengan Perhimpunan Panitia SPMB (Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru) beberapa bulan yang lalu rupanya belum sepenuhnya selesai. Pertemuan di Bali yang difasilitasi oleh Departemen Pendidikan Menengah dan Tinggi (Dikmenti) yang dalam hal ini diwakili oleh dirjen Dikti (Pendidikan Tinggi) Faslih Djalal, rupanya belum benar-benar membuahkan solusi yang memuaskan semua pihak. Bahkan berpotensi menjadi masalah yang lebih besar lagi jika tidak diseleseaikan secara bijak.

Ambiguitas pemicu Konflik

Konflik ini, berdasarkan berita yang dimuat di KOMPAS (13 maret 2008) diawali dari kekhawatiran sebagian besar Rektor PTN (41 PTN) peserta SPMB terhadap system keuangan SPMB yang sudah bertahun-tahun menerapkan system non PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak). Padahal, menurut persatuan PTN-PTN yang dikoordinatori oleh UNAIR (Universitas Airlangga, Surabaya) tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan no.115 tahun 2001 pemerintah telah memasukkan sektor pendidikan, khususnya penyelenggaraan ujian masuk ke Perguruan Tinggi negeri ke dalam PNBP.

PTN-PTN tersebut sebenarnya lebih memilih agar SPMB dimasukkan sebagai non PNBP karena penyelenggaraannya yang selama ini tidak meilbatkan Pemerintah secara langsung. Sehingga pengelolaan keuangannya dianggap wajar jika dilakukan secara swa kelola. Seperti yang diungkapkan Rektor UNAIR, Fasichulisan kepada detiksurabaya. com. Namun tampaknya keberanian PTN-PTN tersebut masih kurang untuk menuntut pemerintah mengubah peraturan dan memasukkan SPMB ke dalam non PNBP. Selain itu BPK yang saat ini sedang giat-giatnya “mencari mangsa” membuat para Rektor itu semakin khawatir akan adanya anggapan penyelewengan secara berjamaah selama bertahun-tahun ini.

Jikalau memang hanya karena perbedaan pemahaman terhadap SK Menkeu tersebut yang menjadi satu-satunya alasan keluarnya 41 PTN tersebut dari SPMB, nampaknya ada yang janggal dalam hal ini. Meskipun hal tersebut memang cukup beralasan. Pasalnya , SK tersebut telah lahir sejak 7 tahun yang lalu, dan selama itu pula SPMB telah terselenggara dengan lancarnya. Agaknya aneh jika hal ini disadari dan diributkan baru-baru ini saja. Bukankah dari awal seluruh PTN yang tergabung dalam SPMB telah bersepakat untuk menyelenggarakan ujian masuk yang bersifat swa kelola dengan membentuk organisasi tetap yang berpusat di Jakarta ?

Ada dua alasan lainnya yang menurut analisa penulis juga menjadi pemicu dari konflik yang terjadi, namun tidak banyak terekspose secara eksplisit di media massa . Pertama adalah kekhawatiran PTN-PTN tersebut terhadap kemungkinan dianggapnya pelaksanaan SPMB ini sebagai tindakan korupsi secara berjama’ah oleh BPK. Hal ini terungkap dalam diskusi informal yang penulis dan beberapa teman dari Mahasiswa UI lakukan bersama Dirjen Dikti, Faslih Djalal, di Jakarta pada tanggal 20 Mei yang lalu. Kedua, adanya anggapan dari panitia lokal terhadap ketidaktransparanan pengelolaan keuangan oleh panitia pusat. Hal ini juga pernah sempat mencuat di beberapa media massa yang mengangkat isu ini sebelum akhirnya masalah PNBP dan non PNBP dijadikan fokus utama pemicu konflik tersebut.

Permasalahan perbedaan pandangan terkait PNBP/non PNBP, kekhawatiran terhadap BPK, hingga ketidaktransparanan Pengelolaan keuangan oleh panitia pusat adalah permasalahan yang hanya berlaku pada tataran elit (dalam hal ini Paguyuban Rektor Se-Indonesia dan Panitia Penyelenggara SPMB. Dan jika kita perhatikan semuanya it’s all about the money, hanya permasalahan keuangan. Rasanya kurang bijak kalau alasan-alasan tersebut dijadikan alasan bubarnya SPMB yang telah establish selama 7 tahun. Bukannya berarti SPMB itu “suci” sehingga tidak mungkin berganti/bubar. Tetapi permasalahannya yang terjadi adalah keputusan yang diambil saat itu tampak tergesa-gesa dan reaktif, dan tidak mempertimbangkan efek psikologis yang akan berkembang di masyarakat nantinya.

SNMPTN, UMB, dan Aksesibilatasnya

Pertemuan Paguyuban Rektor di Bali yang difasilitasi oleh Dikti sesungguhnya hanya menunjukkan betapa masing-masing pihak tidak mampu memanage egonya masing-masing dan mengedepankan solusi dengan ‘kepala dingin’, sehingga membutuhkan pihak ketiga (dalam hal ini Dikti) sebagai penengah. Hal tersebut juga sebenarnya menunjukkan betapa tidak percaya dirinya para PTN tersebut dengan status Otonomi kampus, khususnya para PTBHMN. Seharusnya para Rektor PTN/PTBHMN dan Panitia Penyelenggara SPMB tersebut bisa duduk bareng tanpa kehadiran pemerintah sebagai penengah di dalamnya. Jika mental PTN/PTBHMN masih terus seperti itu bagaimana mungkin mereka siap menyambut status BHP yang saat ini masih sedang dibahas di DPR.

Buktinya adalah Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tidak bisa memuaskan semua pihak. UI dan 4 PTN lainnya (UIN, UNJ, USU, dan UNHAS) adalah pihak yang tidak puas dengan keputusan itu, dan menyelenggarakan Ujian Masuk Bersama (UMB) sebagai bentuk ketidak puasan tersebut. Alasannya UI ingin menjaga kualitas Mahasiswa yang masuk. Rektor UI, Gumilar Rusliwa Somantri, dalam sebuah kesempatan di acara ‘NgoBar (Ngobrol Bareng)’ Mahasiswa UI dan Rektorat (di mana penulis juga menjadi salah satu narasumbernya) mengungkapkan bahwa UMB nantinya akan dijalankan dengan sistem SPMB yang lama, sehingga akan lebih siap dalam menyelenggarakan ujian.

Lahirnya UMB, sebagaimana bisa dibayangkan sebelumnya, telah menimbulkan reaksi keras dari Mahasiswa-mahasiswa UI. Mereka menuntut UMB dan SNMPTN disatukan kembali menjadi SPMB. Pasalnya para mahasiswa mempermasalahkan aksesibilatas yang sangat rendah bagi calon mahasiswa yang berasal dari daerah dan pelosok-pelosok pedalaman. Banyak calon-calon mahaiswa yang berkualitas secara intelektual namun terbatas secara finansial dan geografis untuk menjangkau tempat ujian. Alih-alih berkuliah di UI dengan biaya yang disesuaikan dengan kemampuan mereka, untuk mengikuti ujian saja mereka telah dipupus harapannya dengan akses yang sulit.

Jaminan Perlakuan yang sama terhadap jalur UMB dengan jalur regular lainnya (SNMPTN dan PPKB) dalam hal biaya kuliah dan sistem pendidikan tidaklah cukup memuaskan bagi Mahasiswa-mahasiswa UI yang menolak UMB dan SNMPTN tersebut. Aksesibilatas yang seluas-luasnya (minimal seluas jangkauan SPMB) dan Informasi yang valid dan massif menjadi harga mati bagi para mahasiswa tersebut.

Hilangkan Ego, Dahulukan kepentingan Masyarakat.

Nampaknya memang hampir menjadi budaya di negeri ini menjadikan masyarakat sebagai korban atas pertikaian dikalangan elit. Para Rektor PTN/PTBHMN yang bisa jadi merupakan representatif wajah pendidikan tinggi negeri ini seharusnya menjadi contoh yang baik dengan menghindarkan hal tersebut dan mendahulukan kepentingan masyarakat. Sektor pendidikan seharusnya menghindarkan diri dari ego-ego pribadi yang tidak memperdulikan kepentingan masyarakat luas, khususnya para anak didik.

Untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada sangat dibutuhkan jiwa besar pada setiap pihak terkait untuk meredam egonya masing-masing, duduk bersama kembali mencari dan lebih mengedepankan solusi yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Jika permasalahan utmanya adalah PNBP/non PNBP maka dibutuhkan satu hal lagi. Yaitu keberanian untuk menuntut pemerintah mengubah/mencabut SK Menkeu no.115 th.2001 tersebut dan memasukkan sektor pendidikan sebagai non PNBP.

Jika melihat mekanisme PNBP yang berbelit-belit birokrasinya sebenarnya agak merugikan memasukkan Pendidikan kedalam PNBP. Selain birokrasi yang berbelit-belit, PNBP yang mengharuskan adanya mekanisme tender juga berpotensi terjadinya korupsi, serta keprofesionalitasan Panita Penyelenggara yang diperytanyakan karena memungkinkan berganti system dan kepanitiaan tiap tahunnya.

Saya percaya elit-elit pendidikan di Negeri ini masih memiliki jiwa besar dan keberanian untuk lebih mendahulukan kepentingan masyarakat di atas kepentingan dan egonya masing-masing. Serta mampu menjadi contoh bagi elit-elit negeri ini di sektor lainnya. Semoga

Anggota Majelis Wali Amanah UI Unsur Mahasiswa, mahasiswa Fisika UI th.2004

Email: al_jahadussalman@yahoo.com / bee_16_one@yahoo.com

Phone: 085694859595

Membincangkan Peran Mahasiswa

2008-06-04T01:21:00.000-07:00

Oleh USEP HASAN SADIKIN

Membincangkan peran mahasiswa, merupakan usaha untuk merumuskan apa saja laku atau tindakan seorang mahasiswa, baik itu secara individu maupun kolektif. Mahasiswa ibarat tokoh dalam sandiwara yang memiliki rangkaian hal yang menjadikan si tokoh berlaku atau bertindak. Di sini saya mengartikan peran mahasiswa sebagai kumpulan bentuk tindakan seorang atau suatu kelompok mahasiswa. Adanya tindakan itu, menjadikan mahasiswa terlihat, terdengar dan terasakan keberadaannya, yang biasa disebut sebagai eksistensi mahasiswa. Pertanyaannya, ”apa peran mahasiswa?”. Atau lebih jelasnya ”apa saja tindakan yang termasuk dalam peran mahasiswa?”.

Menjawab pertanyaan itu, bagi saya tidak mudah. Jika seorang mahasiswa mencuri sepatu di masjid kampus, atau ada mahasiswa yang melakukan pesta seks bebas, sepertinya kita semua sepakat bahwa, itu bukan merupakan bentuk peran mahasiswa. Jadi kalau misalnya mahasiswa M melakukan tindakan itu, tidak ada sangkut pautnya dengan peran mahasiswa. Meski pun si M dalam melakukannya menggunakan jaket almamater.

Tetapi banyak hal-hal di mana kita sulit membedakan mana yang termasuk peran mahasiswa dengan yang bukan. Misalnya, ada kegiatan mahasiswa yang bernama Jazz Goes to Campus (JGTC) (atau acara musik lain); aktivitas bermain kartu, gitar, futsal atau yang lainnya; acara seminar dan pelatihan yang diselenggarakan mahasiswa di hotel-hotel berbintang, dengan memungut biaya besar (senilai ratusan ribu s/d jutaan rupiah) dari masyarakat; aksi demonstrasi mahasiswa dengan cara-cara ”anarkis”; aksi ”militan” mahasiswa dengan mengatasnamakan sebuah identitas agama yang memperjuangkan sebuah (sistem) ideologi agama; atau juga rutinitas perkuliahan yang cenderung ”datar-datar saja”. Manakah aktivitas tersebut yang bisa dibilang sebagai bentuk peran mahasiswa?

Bagi saya, aktivitas mahasiswa tersebut sulit dibedakan mana yang bisa dibilang sebagai bentuk peran mahasiswa dan mana yang bukan. Dan bila kita bertanya kepada masing-masing pelaku tindakan tersebut, (sepertinya) masing-masing akan mengkleim bahwa tindakannya merupakan bagian dari peran mahasiswa. Masing-masing punya alasan dan penjelasan atas tindakannya.

Dari keadaan itu, perlu bagi kita menentukan batasan untuk dijadikan acuan penilaian terhadap peran mahasiswa. Diperlukan batasan untuk bisa membedakan mana yang memang merupakan bentuk peran mahasiswa dan mana yang bukan. Tak hanya sebagai acuan, tetapi juga sebagai koridor dalam menentukan dan menjalankan peran mahasiswa; sekaligus dalam mengkritik suatu bentuk peran mahasiswa.

Dahulu, sebagian dari kita begitu mengagungkan peran mahasiswa dengan tiga jargon: agent (/ direct) of change; middle-class; dan iron-stock. Saya pikir peran sebagai pengantar (/ pengarah) perubahan; penyambung kaum alit dan kaum elit; serta sebagai generasi penurus, masih relevan untuk dijadikan sebagai batasan dalam menentukan tindakan kita sebagai mahasiswa. Hanya saja tiga batasan (peran) itu identik dimiliki oleh kalangan mahasiswa yang aktif dalam pergerakan (demonstrasi). Sehingga perlu adanya batasan lain yang bisa diterima oleh semua civitas akademik, khususnya mahasiswa.
Mahasiswa yang mengenyam pendidikan tinggi formal di kampus (perguruan tinggi), sebaiknya juga menjadikan landasan perguruan tinggi sebagai batasan yang dipakai untuk merumuskan perannya. Kita mengenalnya dengan istilah Tridharma Perguruan Tinggi; pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Jadi, jawaban dari pertanyaan "apa peran mahasiswa?" adalah, mahasiswa memiliki peran dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi (TPT). Bentuk peran mahasiswa harus sesuai dengan proses pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
TPT bagi saya merupakan landasan yang sejalan bagi manusia yang diartikan sebagai insan kamil (insan yang sempurna). Insan kamil adalah insan yang dalam setiap lakunya merupakan perwujudan dari potensinya sebagai makhluk yang selalu berusaha untuk belajar, berkarya dan bermanfaat. Sehingga tak salah -setidaknya bagi saya- jika TPT (pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat) merupakan pengistilahan (lain) dari semangat belajar, berkarya dan bermanfaat.

Dengan landasan TPT, kita bisa membedakan mana yang merupakan bentuk peran mahasiswa dan mana yang bukan. Ketika kita mengadakan atau menilai kegiatan JGTC, maka acuannya adalah TPT. Adakah semangat pem(belajar)an di dalamnya? Adakah semangat berkarya di sana? Dan, adakah manfaat (bersama) yang bisa dirasakan dari kegiatannnya? Ini pun berlaku bagi kegiatan mahasiswa yang lainnya.

Lalu, siapa yang berhak menilai suatu kegiatan bisa dikatakan sebagai bentuk peran mahasiswa? Bagi saya, semua berhak menilainya. Kita yang menjadi bagian dari civitas akademik kampus berhak memberikan pandangan (beserta penjelasannya) bahwa suatu kegiatan sesuai/ tidak dengan TPT. Artinya, pihak birokrat kampus tidak bisa seenaknya (sendiri) melarang suatu kegiatan atau menilai suatu kegiatan lebih penting dibandingkan kegiatan yang lain. Misalnya, pihak birokrat tidak bisa (secara sepihak) menilai perkuliahan lebih penting dibandingkan aksi demonstrasi turun ke jalan. Karena, aksi demontrasi bisa memiliki dimensi TPT. Aksi demonstrasi bisa saja mengandung semangat belajar, berkarya dan bermanfaat. Sebaliknya, bisa juga perkuliahan merupakan aktivitas yang secara sistemik bukan merupakan aktivitas yang berorientasi TPT.

Lalu, bagaimana proses penilaiannya? Saya pikir kita perlu menciptakan iklim kebebasan berpendapat di dalam kampus. Lembaga-lembaga mahasiswa (BEM Fakultas & UI; BO & BSO; atau mungkin juga lembaga mahasiswa ekstra kampus) perlu menciptakan iklim kebebasan berpendapat melalui program-program yang menekankan kepada semangat kebebasan. Misalnya dengan media tulis dan gambar (buletin, tembok grafiti, poster, dll.), Mading dan forum, yang terbuka terhadap berbagai macam pandangan dan pihak. Sedangkan untuk pendapat (publik) secara umum bisa dengan cara melakukan poling atau wawancara.

Untuk mencapai proses dan hasil yang optimal, perlu adanya dukungan dari pihak birokrat kampus dalam menyediakan fasilitas kampus yang memadai. Misalnya dengan menerapkan prosedur pemakaian auditorium, aula dan ruang kelas yang mudah dan terbuka. Atau dengan menyediakan panggung kebebasan di setiap kantin fakultas untuk digunakan sebagai penyampaian ekspresi dan aspirasi (seni-budaya, diskusi, orasi dll.) mahasiswa.

Di sini saya menempatkan proses penilaian bentuk-bentuk peran mahasiswa sebagai (bagian dari) pengkondisian sekaligus pengendalian dinamika kehidupan kampus. Dinamika kehidupan kampus akan berjalan ”sehat” dan optimal bila berada dalam iklim yang bebas. Iklim yang bebas akan mendorong kita untuk lebih kreatif dalam menentukan dan melaksanakan suatu bentuk tindakan yang kita anggap sebagai bagian dari peran mahasiswa. Selain itu, iklim yang bebas akan mengendalikan dinamika kehidupan kampus melalui kritik dan otokritik (yang bebas) dari kita. Baik atas nama individu, lembaga atau kolektivitas mahasiswa.

Dengan memegang batasan TPT dan penciptaan iklim kebebasan berpendapat, kita (bisa lebih memungkinkan) terhindar dari stigma kelompok yang mengatakan bahwa suatu tindakan/ aktivitas bukan bagian dari peran mahasiswa; atau stigma yang ditujukan kepada individu/ kelompok sebagai bukan bagian atau satu-satunya yang merepresentasikan (gerakan) mahasiswa. Dan kita pun terhindar dari pelarangan sepihak terhadap suatu tindakan/ aktivitas. Dengan begitu, (apa itu) peran mahasiswa bisa kita pahami dan sepakati bersama. Hebatnya, dalam perumusan dan pelaksanaan peran itu, kita menjadi bagian yang terlibat aktif. Dan tentu saja, kita pula yang harus bertanggung jawab. [6/1'08]

USEP HASAN SADIKIN
koordinator Forum Lintas Batas
Mahasiswa Geografi FMIPA UI
http://suma.ui.edu/?pilih=lihat&id=130

Quo Vadis Pendidikan Tinggi Negeri (BHMN): Tarik Menarik Kepentingan antara Pelayanan Publik & Privatisasi*)**)

2008-05-25T09:11:00.000-07:00

Oleh RIMAS KAUTSAR

Saat ini marak sekali diberitakan mengenai mahalnya biaya pendidikan tinggi di Indonesia, beberapa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang sudah menyandang status Badan Hukum Milik Negara (BHMN) seakan-akan saling berlomba-lomba untuk menetapkan “tarif” biaya bagi calon mahasiswa baru yang berniat untuk masuk ke dalam PTN yang bersangkutan [1]. Fenomena ini membuat shock masyarakat Indonesia karena pada situasi saat ini mereka sedang dihadapkan kepada sulitnya kondisi perekonomian, dengan kata lain bagi sebagian besar rakyat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, dalam hal pangan, sandang, dan papan sudah berat apalagi jika ditambah untuk memikirkan biaya-biaya yang lainnya seperti biaya pendidikan, tentu akan semakin menambah berat beban yang diderita masyarakat.

Dalam konsepsi kenegaraan di Republik Indonesia secara yuridis pendidikan pada dasarnya adalah hak dari setiap warga negara, hal ini tercermin dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 Hasil Amandemen, yang berbunyi ”Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”, dan tanggungjawab penyelenggaraannya ada di pundak pemerintah sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 Hasil Amandemen, ”Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.” Demikian halnya dalam tanggung jawab pendanaan adalah juga merupakan tanggungjawab konstitusi dari negara sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai”; dan (4) “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. Ini menunjukkan terdapat kesadaran bahwa pendidikan merupakan salah satu tugas dari negara yang harus diwujudkan secara konkrit dalam bentuk pelayanan publik (public sevice) kepada rakyat untuk memenuhinya.

Secara filosofis apabila kita telaah dalam pembukaan UUD Tahun 1945 salah satu tujuan diadakannya negara adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, artinya pendidikan adalah salah satu domain penting negara. Sedangkan secara sosiologis saat ini dalam konteks pendidikan tinggi negeri yang berstatus BHMN seakan-akan mengarah kepada perlombaan untuk menaikkan ”tarif” biaya kuliah. Ternyata konsepsi yang ideal mengenai pendidikan sebagai salah satu bentuk pelayanan publik jika dilihat dari aspek yuridis dan filosofis pada saat ini apabila dihadapkan pada aspek sosiologis ternyata jauh panggang dari api.

Di lain pihak saudara kembar BHMN, yaitu wacana mengenai Badan Hukum Pendidikan sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dipandang oleh pemerintah saat ini sebagai obat mujarab untuk mengatasi seluruh permasalahan pendidikan di Indonesia. UU Sisdiknas mengamanatkan bahwa perguruan tinggi harus otonom, yang berarti mampu mengelola secara mandiri lembaganya serta dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. Sedangkan sekolah/madrasah harus dikelola dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah, yang berarti otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan [2].

Antara status Badan Hukum Milik Negara dengan Badan Hukum Pendidikan memiliki benang merah, keduanya sama-sama mengarah kepada privatisasi. Meskipun istilah privatisasi di Indonesia masih sebatas dikenal di dalam bidang pengelolaan BUMN, namun secara esensi menurut John. D. Donahue, ia menyimpulkan bahwa privatisasi sebagai pendelegasian kewajiban publik kepada organisasi swasta [3], sedangkan di Amerika Serikat privatisasi diartikan sebagai minimalisasi peranan pemerintah dan maksimalisasi peranan sektor swasta, baik dalam aktivitas-aktivitas layanan publik maupun kepemilikan aset-asetnya sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Safri Nugraha (Guru Besar HAN Fakultas Hukum UI) yang menyimpulkan pendapat dari E.S Savas [4]. Di Indonesia menurut Prof. Safri Nugraha menganut dua konsep privatisasi sekaligus yaitu konsep privatisasi Amerika (yang memfokuskan pada layanan publik) dan konsep privatisasi Inggris (yang memfokuskan pada penjualan BUMN)[5].

Apabila ditelaah BHMN dan BHP dapat dikategorikan sebagai “organisasi swasta” karena adanya pemisahan entitas hukum antara negara dengan PTN Badan Hukum Milik Negara, dengan statusnya sebagai badan hukum maka PTN bersifat sangat otonom karena ia memiliki manajemen dan harta kekayaan yang terpisah dari negara. Bahkan nuansa “organisasi swasta” (badan hukum perdata/privat) dapat kita lihat dalam konsiderans mengingat PP No. 152 Tahun 2000 yang memasukkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad 1847:23) sebagai salah satu konsiderannya. Meskipun sebagai pemilik dari badan hukum tersebut peranan negara hanya sebatas diwakili oleh Menteri Pendidikan yang menjadi anggota Majelis Wali Amanat (organ tertinggi PT BHMN-Pasal 12 PP No. 152 Tahun 2000 [6]) dan memberikan kontribusi pendanaan, yang menjadi salah satu sumber dari empat sumber pendanaan PT BHMN yang lainnya (Pasal 12 ayat (1) PP No. 152 Tahun 2000), selebihnya pemerintah lebih memposisikan diri sebagai regulator bukan operator. Jadi dengan adanya perubahan status hukum PTN yang tadinya merupakan bagian dari unit pemerintah menjadi entitas badan hukum tersendiri merupakan suatu bentuk privatisasi.

Di Inggris, menurut Heidi Abromeit terdapat dua motivasi adanya privatisasi, yaitu: pengurangan peranan pemerintah dan peningkatan peran pasar bebas di negara kesejahteraan (welfare state) Inggris (motif ekonomi)[7]. Sedangkan di Amerika Serikat motivasi tersebut menurut para ahli disebabkan oleh adanya sentimen “anti negara” yang dianggap gagal dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas [8]. Kemudian untuk negara-negara berkembang motivasi adanya privatisasi menurut Prof. Safri Nugraha adalah karena mereka ingin mencontoh keberhasilan negara-negara Eropa Barat dalam melaksanakan privatisasi di kawasan tersebut [9]. Indonesia sendiri privatisasi menurut Prof. Safri Nugraha lebih dikarenakan adanya motif ekonomi, yang ia simpulkan dari pendapat Bacelius Ruru mengenai tiga motivasi utama privatisasi di Indonesia yaitu: kondisi keuangan negara, pemberlakuan kesepakatan perdagangan bebas, dan peningkatan pengharapan dari masyarakat [10].

Kemudian, apakah manfaat ideal dari privatisasi? Menurut Prof. Safri Nugraha ada lima manfaat dari adanya privatisasi [11]:

1. Mengurangi beban negara, baik berupa pekerjaan, subsidi, kerugian, jaminan keuangan, dana investasi dan lain sebagainya; serta berkurangnya intervensi pemerintah dalam pengelolaan BUMN.

2. Meningkatkan pendapatan negara; dari penjualan saham BUMN, penjualan aset yang tidak produktif, perolehan pajak, dan lain sebagainya.

3. Peningkatan partisipasi swasta dalam pengelolaan public service dan BUMN.

4. Peningkatan kinerja BUMN dan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat (public service), dan pada akhirnya menciptakan BUMN yang efisien, transparan dan menghasilkan laba yang signifikan.

5. Hapusnya monopoli yang dimiliki BUMN dan timbulnya kompetisi di pasar yang pada akhirnya akan menguntungkan konsumen, karena memiliki banyak pilihan dan harga yang bersaing dalam menentukan service dan product yang diinginkannya.

Jika manfaat privatisasi sedemikian baik, lalu kenapa terjadi tren mahalnya biaya kuliah di PTN yang berstatus BHMN? Untuk menjawab hal ini ada baiknya kita melihat pendapat Prof. Safri Nugraha juga menyebutkan mengenai resiko privatisasi, yaitu [12]:

1. Di berbagai negara, privatisasi justru menciptakan kenaikan harga dari public service yang disediakan kepada masyarakat.

2. Di banyak negara, privatisasi ditentang oleh serikat buruh karena sering menciptakan PHK massal di BUMN yang diprivatisasi. Hal ini disebabkan karena BUMN yang diprivatisasi harus efisien, dan ini berarti jumlah pekerja dalam BUMN tersebut harus dirasionalisasi.

3. Privatisasi sering diartikan sebagai pesan sponsor dari perusahaan-perusahaan transnasional (MNC) untuk memperluas jaringan bisnis mereka dan mengambil alih BUMN-BUMN yang ada.

4. Seringkali BUMN yang diprivatisasi masih memiliki monopoli sehingga yang terjadi adalah pengalihan monopoli dari negara ke swasta.

5. Privatisasi sering diartikan sebagai komersialisasi public service karena di banyak negara, untuk menciptakan efisiensi di sektor public service, privatisasi mengenakan tarif atau biaya-biaya baru yang tidak dikenal pada saat public service tersebut dikelola oleh pemerintah.

Jadi tidaklah mengherankan akibat yang nyata dari privatisasi PTN adalah kenaikan biaya kuliah karena hal tersebut adalah merupakan resiko dari adanya privatisasi.

Di sisi lain Prof. Safri Nugraha [13] juga memberikan catatan mengenai adanya privatisasi yang apabila kita cermati relevan dengan adanya peristiwa tranformasi hukum PTN yang sebelumnya merupakan unit pelaksana pemerintah menjadi BHMN atau BHP (nantinya), yaitu adanya transformasi hukum Perusahaan Negara/Daerah menjadi Perseroan Terbatas (Terbuka) belum tentu menjamin peningkatan kinerja perusahaan yang bersangkutan menjadi lebih baik dan efisien dan transparan selama faktor-faktor lain yang menentukan keberhasilan privatisasi tidak dilaksanakan, faktor-faktor tersebut adalah paling tidak empat syarat utama yang harus dipenuhi, yaitu: deregulasi dan debirokratisasi; kompetisi; transparansi; dan no intervensi. Sayangnya sampai dengan saat ini dalam konteks PT BHMN hal tersebut masih belum terlaksana sepenuhnya, sebagai contoh dalam hal transparansi saat ini belum pernah tersiar kabar kalau PT BHMN memberikan laporan keuangannya yang merupakan hasil audit (terpercaya) kepada publik. Dengan demikian tidaklah mengherankan jika apa yang terjadi terhadap kondisi PT BHMN adalah seperti yang kita lihat sekarang ini.

Daftar Pustaka

Biaya Masuk PTN Bisa Lebih dari Rp 100 Juta. Kompas edisi Senin 12 Mei 2008.
Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Indonesia. Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. No. 20 Tahun 2003. LN 78 Tahun 2003, TLN No. 4301.
Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Penetapan Universitas Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara, PP No. 152 Tahun 2000, LN No. 270 Tahun 2000.
Kata Pengantar. http://pih.diknas.go.id/bhp/ , diakses pada tanggal 15 Mei 2008.
Nugraha, Safri. 2002. Privatisasi Di Berbagai Negara: Pengantar Untuk Memahami Privatisas. Jakarta: Lentera Hati.
-------------. Beberapa Catatan Tentang Privatisasi. Makalah pada Seminar Permasalahan Yuridis Penyediaan Tenaga Listrik di Indonesia yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UI, Depok, 15 September 2004.
-------------. Privatisasi BUMN/BUMD, Manfaat dan Kerugian Bagi Daerah. Makalah pada Seminar Privatisasi: Sebuah Diskursus di Era Globalisasi, yang diselenggarakan oleh Asian Labor Network on International Finance Institutions (ALNI) Indonesia, Jakarta, 20 Januari 2003.

*oleh Rimas Kautsar, mahasiswa FH UI angkatan 2003, mantan Ka.Dept. Kesejahteraan Mahasiswa BEM UI periode 2006-2007 dan Korbid. Kemahasiswaan BEM UI periode 2007. Penggiat Forum Lintas Batas.

**tulisan ini dimuat dalam Majalah Suara Mahasiswa edisi khusus 10 Tahun Reformasi.

[1] Biaya Masuk PTN Bisa Lebih dari Rp 100 Juta. Kompas edisi Senin 12 Mei 2008 hal. 1.

[2] Kata Pengantar. http://pih.diknas.go.id/bhp/ , diakses pada tanggal 15 Mei 2008.

[3] Safri Nugraha. Privatisasi Di Berbagai Negara: Pengantar Untuk Memahami Privatisasi. Hal. 10.

[4] Ibid. Hal. 15.

[5] Ibid. Hal. 20.

[6] PP No. 152 Tahun 2000 Tentang Penetapan Universitas Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara.

Pada saat ini selain UI, PTN yang sudah ditetapkan sebagai PT BHMN adalah UGM, ITB, IPB, dan UPI.

[7] Safri Nugraha. Privatisasi Di Berbagai Negara: Pengantar Untuk Memahami Privatisasi. Hal. 30.

[8] Menurut E.S Savas terdapat empat hal motif privatisasi di AS, yaitu motif pragmatis, ideology, komersial, dan populis, di mana keempat motif tersebut mengklaim bahwa pemerintah yang efisien dan efektiflah yang dapat kesis pada masa globalisasi sekarang ini, di sisi lain program-program pemerintah tidak sesuai lagi dengan tingkat kehidupan yang layak masyarakat AS. Ibid Hal. 34-36.

[9] Ibid. Hal. 26.

[10] Ibid. Hal. 41.

[11] Safri Nugraha. Beberapa Catatan Tentang Privatisasi. Makalah pada Seminar Permasalahan Yuridis Penyediaan Tenaga Listrik di Indonesia yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UI, Depok, 15 September 2004. Hal. 5-6.

[12] Ibid. Hal. 6.

[13] Safri Nugraha. Privatisasi BUMN/BUMD, Manfaat dan Kerugian Bagi Daerah. Makalah pada Seminar Privatisasi: Sebuah Diskursus di Era Globalisasi, yang diselenggarakan oleh Asian Labor Network on International Finance Institutions (ALNI) Indonesia , Jakarta , 20 Januari 2003.

INDONESIA(-ku)

2008-05-23T09:25:00.000-07:00

Oleh USEP HASAN SADIKIN

Menjalani hari demi hari, beraktivitas, sesekali menonton televisi, aku memandang realitas masyarakat negara ini, Indonesia. Berbagai macam permasalahan bidang sosial, ekonomi, budaya, hukum dan lainnya, yang banyak terjadi di masyarakat beserta ketimpangannya, membuat rasa ke-Indonesiaanku surut.

Tapi, di saat aku menonton pertandingan Tim Indonesia di Thomas-Uber Cup 2008 melalui layar kaca, aku merasakan ada semangat ke-Indonesiaan yang menyeruak menembus layarkaca. Kata “Indonesia” yang berkali-kali diteriakan, lengkap dengan sorak, tepuk tangan serta kibaran bendera merah putih, hadirkan rasa ke-Indonesiaan dalam diri. Ke-Indonesiaan hadir bagai gelombang pasang, membawa harapan (kemenangan) dan kebanggaan.

Tim Thomas-Uber Cup Indonesia tak juara. Harapan tak sampai, dan kebanggaan pun tak terpenuhi. Ke-Indonesiaanku yang tadinya hadir dalam gelombang pasang, malah (kembali) surut.

Ke-Indonesiaanku memang surut. Tapi, kenapa ke-Indonesiaanku tak pernah dirasakan hilang? Malah, surutnya ke-Indonesiaanku membentuk keinginan untuk membuat dorongan terhadap ke-Indonesiaanku agar kembali pasang.

Kenapa aku masih mencintai ke-Indonesiaanku? Kenapa aku masih mau tinggal di negara Indonesia? Kenapa aku masih mau berada di antara masyarakat yang dinilai suka korup, suka ngaret, suka buang sampah sembarangan, suka melanggar lalulintas, tak sadar hukum, tak peduli lingkungan, dan tindakan negatif lainnya? Kenapa? Perlu renungan untuk menjawabnya, meski sejenak.

Sepertinya, tidak hilangnya ke-Indonesiaanku, karena aku lahir dan dibesarkan di Indonesia. Ya, sepertinya karena itulah aku mencintai Indonesia. Bagiku itu alamiah.

Tapi, apa iya karena itu. Atau, apa iya cuma itu. Apa tak ada yang lain?

Yang pasti, ke-Indonesiaanku bukan dibentuk oleh rasa senasib sepenanggungan atas jajahan bangsa asing yang ingin menguasai Indonesia. Proses pembentukan ke-Indoneisaanku bukan seperti yang dikatakan buku sejarah. Indonesia (mungkin) dibentuk dengan proses itu, tapi maaf, ke-Indonesiaanku tidak.

Kini beberapa orang mengatakan, penjajahan masih berlangsung (sampai sekarang) di Indonesia, sehingga ke-Indonesiaan dibangun dan dijaga untuk melawan ”penjajah” yang mau menguasai Indonesia. Tapi sekali lagi maaf, ke-Indonesiaanku juga bukan didasari itu. Bolehkan kalau dasar ke-Indonesiaanku berbeda, karena di negara ini aku bebas berpendapat.

Mmm, iya. Sepertinya itu yang membuatku tetap memegang ke-Indonesiaanku. Ke-Indonesiaanku bisa hadir dan tumbuh dalam diri, karena aku sebagai diri bisa bebas, merdeka. Aku bisa bebas berpikir. Aku bebas memilih. Aku bebas berkeyakinan. Aku bisa berkata bebas. Aku bisa bebas berpendapat. Aku bisa bebas menulis. Aku bisa bebas bertindak. Aku bisa bebas berserikat.

Mungkin keadaan negara lain damai dan sejahtera. Tapi, apakah warga negaranya bisa menjadi diri yang bebas? Aku membaca bahwa, warga di negara raksasa ekonomi seperti Cina dan Singapura, tak bebas berbicara; tak bebas menulis; tak bebas berpendapat, apa lagi bebas berserikat. Ku dengar, warga perempuan di negara-negara timur tengah, tak mempunyai pilihan sebebas laki-laki. Mereka semua ”sejahtera”; mereka hidup dalam ”damai”, tapi otak mereka terkubur; mereka membisu; diri mereka terbelenggu.

Indonesia sebagai negara, memang carut-marut. Tapi aku, sebagai warga negara Indonesia, adalah diri yang bebas. Negara menjamin kebebasanku, aku merdeka. Itulah mengapa ke-Indonesiaanku hadir, tumbuh dan tetap kujaga.

Tapi belakangan ini aku gelisah. Kebebasan yang aku rasa, tak dirasakan oleh warga Indonesia yang lain. Mereka tak bisa bebas memilih; tak bebas berkeyakinan; tak bisa berkata bebas; tak bisa bebas berpendapat; tak bisa bebas menulis; tak bisa bebas bertindak; tak bisa bebas berserikat.

Maka, menjadi kewajibanku yang ”bebas” ini untuk membebaskan warga Indonesia yang belum ”bebas”. Sebelum mereka kehilangan ke-Indonesiaannya, atau sebelum mereka menanggalkan ke-Indonesiaannya. []

USEP HASAN SADIKIN

warga ”INDONESIA”

http://suma.ui.edu/?pilih=lihat&id=298

Absurditas Program ”Kelas Khusus”

2008-05-20T00:44:00.000-07:00

Oleh Eki Ridlo Na'im

Saat ini, kita kembali disuguhkan oleh pemberitaan seputar dunia pendidikan kita yang ”aneh”. Kali ini mengenai adanya "kelas khusus". Kelas ini elit, sebagaimana namanya. Mengapa demikian? Karena, penerapan kelas ini didapat bagi mereka yang (orangtuanya) mampu secara finansial.

Jelas hal itu ”aneh”, karena merupakan aksioma bahwa, proses pendidikan seharusnya lebih menekankan pada sebuah capaian prestasi yang didasari oleh kemampuan dan keahlian. Pemberian pelajaran seharusnya diberikan secara merata tanpa adanya perbedaan pada status, prestise ataupun kedudukan sosial di masyarakat.

Salah satu kota di Indonesia yang menyelenggarakan "kelas khusus" di sekolah-sekolah adalah Pemerintah Kota Bekasi. Kelas khusus diterapkan di 14 sekolah (empat SD Negeri, lima SMP Negeri, empat SMA Negeri serta satu SMK). Kapasitas siswa per kelasnya di SD sebanyak 30 siswa, 40 siswa per kelas untuk SMP, dan rata-rata untuk SMA 120 siswa).

Mereka yang menerapkan dan menerima konsep "kelas khusus", beralasan bahwa, program tersebut akan lebih memberikan potensi pada anak peserta didik, terbina dengan maksimal. Program "kelas khusus" di sekolah akan membawa dampak positif terhadap anak didiknya dengan menerapkan kurikulum yang khusus. Padahal, dasar dari konsep "kelas khusus" tidak lain merupakan upaya sekolah untuk memaksimalkan kas perbendaharaan di sekolah.

Jelas, dengan adanya program "kelas khusus" ini, dunia pendidikan kita seolah menunjukkan disparitas sosialnya secara terbuka dan berhadapan dengan kenyataan pendidikan anak didik yang diterapkan. Kelas khusus akan memberikan dampak psikologis yang cukup besar pada anak didik yang tidak masuk dalam kategori anak kelas khusus di sekolahnya. Apalagi mereka yang berbeda kelas berada pada satu komunitas sekolah yang setiap hari bertemu dan bertatap muka pada lingkungan sekolahnya.

Selain itu, "kelas khusus" pun dikhawatirkan oleh banyak pihak karena akan terjadinya pungutan liar di luar biaya program yang ditetapkan di sekolah tersebut.

Apakah mungkin program tersebut benar-benar layak dimunculkan? Apakah tepat jika status sosial dan ekonomi rumah tangga orang tua anak didik yang berbeda latar belakang diimplementasikan secara bersamaan dalam ruang dan waktu pada masa pelajaran di sekolah?

Absurd

Fenomena yang terjadi di dunia pendidikan di negeri ini sungguh terasa absurd, dan akan membuat kita untuk mengerutkan dahi. Kebijakan pendidikan yang ada saat ini, terasa sungguh membuat orang tua yang berpenghasilan rendah akan merasa keberatan dan berat hati dengan adanya kebijakan ini. Mereka melihat kenyataan pendidikan kita semakin menciptakan kesenjangan sosial dalam memperoleh hak pendidikan bagi anak.

Secara realita, dunia pendidikan kita disuguhkan pada keadaan dan fakta absurd. Di satu sisi, Pemerintah sedang gencar-gencarnya berkonsentrasi untuk menggratiskan sekolah untuk anak, dengan program wajib belajar 9 tahun. Di sisi lain, terdapat sekolah-sekolah yang membuka program "kelas khusus", yang tidak lain adalah akan membuka pembiayaan sekolah kepada anak dengan biaya yang cukup mahal.

Orang tua bisa menerima adanya pembayaran uang masuk sekolah dengan nilai yang bervariatif, walaupun semua sepakat biaya pendidikan untuk masuk sekolah digratiskan. Akan tetapi pada kenyataannya, orang tua anak didik harus dibebani lagi dengan adanya pembelian seragam sekolah, uang buku paket, sumbangan sekolah di luar program sekolahnya dan hal lain sejenisnya (yang serupa tapi tak sama) dengan wujud ”uang pengembangan sekolah”.

Sebagian besar masyarakat Indonesia, hidup di bawah garis kemiskinan. Namun apakah karena status yang mereka miliki, mereka tidak mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan? Secara hati nurani kita, tentu mengamini bahwa pendidikan adalah hak setiap manusia, tanpa memandang simbol, status, SARA, dan kultur yang ada. Biaya yang cukup besar dan nilainya bervariatif di sekolah-sekolah akan membuat mereka berpikir ulang memasuki anaknya di bangku sekolah.

Maka sudah selayaknya semua pihak, untuk lebih meningkatkan perhatiannya kepada dunia pendidikan di negeri ini. Bangsa ini sangat menaruh harapan besar terhadap masa depan pembangunan negeri ini. Di tangan anak, keberadaan masa depan dipertaruhkan sebagai tulang punggung bangsa saat nanti. Bagaimana bangsa ini dapat maju dan beradab, sejajar dan dipandang hormat oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Maka dengan menaruh perhatian yang lebih besar terhadap pendidikan, berarti membangun masa depan ke arah yang lebih baik.

Refleksi

Membangun bangsa dengan pendidikan, akan berarti membangun jiwa dan raga manusia seutuhnya. Manusia akan lebih mudah dididik sejak dini, dengan anak sebagai investasi bangsa secara moral dan intelektual. Pendidikan membuat manusia akan cerdas dan berwawasan luas-intelek, dengan dibekali ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kita agaknya harus lebih berkaca, terutama berbicara tentang dunia pendidikan kita yang terasa absurd. Hidup memang absurd, tetapi bukan berarti kenyataan hidup yang selalu ingin membuat kita bergerak maju secara cerdas dan intelek, lantas bersusah diri dalam membina dan mengembangkan dunia pendidikan kita.

Semua berharap agar pendidikan di negeri ini, dapat merengkuh semua anak manusia memperoleh pendidikannya, secara formal maupun informal. Secara formal, lembaga-lembaga sekolah agar berbaik hati menerima mereka masuk sekolah bagi anak-anak dari para orang tua mereka yang tidak mencukupi secara finansial. Dan secara informal, pendidikan anak diluar sekolah, mampu membina dan menumbuhkembangkan potensi anak agar dirinya mempunyai eksistensi dan jati dirinya, layaknya seorang manusia dengan segala absurditasnya. []

Eki Ridlo Na'im

aktivis lintas batas

Aktivis Forum Angkatan Muda Peduli Pendidikan,

Tergabung dalam PSP.

Tinggal Di Serang

Relatif

2008-05-18T09:55:00.000-07:00

Oleh Wicky Prameshwari

Setiap orang dalam hidup ini diciptakan tentulah dengan maksud tertentu. Setiap orang lahir dan menempati posisi sendiri-sendiri dalam ruang dan waktu, untuk kemudian bertugas sesuai dengan posisinya masing-masing. Itulah sebabnya mengapa setiap orang dilahirkan dengan karakter yang berbeda-beda, karena karakter seseorang pastilah disesuaikan dengan posisinya masing-masing di dunia ini. Perbedaan karakter tersebut kemudian memberikan warna dalam perspektif personal terhadap dunia.

Cara pandang dan penilaian tiap orang terhadap segala sesuatu, baik yang prinsipil maupun non-prinsipil, memiliki keistimewaan tersendiri sesuai dengan karakter orang tersebut. Karena itu, tidaklah mengherankan jika apa yang dianggap sebagai nilai kebaikan, kebenaran, keadilan, maupun kebahagiaan, menjadi relatif sifatnya. Kerelatifan tersebut hendaknya diterima dengan hati yang lapang sebagai suatu keniscayaan.

Namun kerelatifan tersebut sebaiknya tidak lantas dijadikan alasan bagi kita untuk menempatkan diri di tengah-tengah dan senantiasa mengikuti arus tanpa mempertanyakan pada diri sendiri, mana yang sesuai bagi pribadi saya?

Saya memperhatikan ada banyak faktor yang menyebabkan nilai-nilai kebaikan, kebenaran, keadilan, maupun kebahagiaan, menjadi relatif sifatnya. Selain faktor perbedaan karakteristik tadi, ada juga lima faktor lain yang mempangaruhi, tiga faktor internal dan dua faktor eksternal. Faktor internal meliputi akal, nurani, dan perasaan (hawa nafsu). Sedangkan dua faktor eksternal meliputi kepercayaan yang dianut serta pengaruh lingkungan sekitar.

Faktor kepercayaan mempengaruhi cara pandang manusia dalam menentukan baik-buruknya sesuatu hal. Faktor nurani mempengaruhi cara pandang manusia dalam menentukan benar-salah. Faktor akal dan lingkungan (norma-norma yang berlaku di masyarakat) mempengaruhi cara pandang manusia dalam menentukan adil-timpang. Sedangkan faktor perasaan mempengaruhi cara pandang manusia dalam menentukan bahagia-nestapa.

Dari kelima faktor tadi, ditambah perbedaan karakteristik, pengaruhnya terhadap tiap orang tidak pernah sama. Pastilah ada satu-dua faktor yang lebih menonjol, sehingga sudut pandang seseorang dalam menentukan prioritas terhadap mana yang lebih penting antara kebaikan, kebenaran, keadilan, dan kebahagiaan juga tidak akan sama.

Saya tertarik dengan perkataan seorang bijak: “Tujuan seseorang dalam hidup sesungguhnya adalah kebenaran. Karena kebenaran lebih dari sekedar kebahagiaan. Seseorang yang benar dapat mengenakan perasaan yang diingini. Ia juga dapat bergaul dengan baik tanpa perasaan sama sekali. Kebohongan terdapat dalam usaha seseorang untuk mencapai kebahagiaan padahal sesungguhnya ia dapat berusaha untuk mencapai kebenaran”.

Dari semua itu, bagi saya perlu adanya pemahaman kita mengenai perbedaan sudut pandang. Hal ini akan membantu kita untuk bisa menjalin hubungan yang lebih harmonis antar manusia dan mencegah terjadinya pemaksaan satu sudut pandang yang dapat berakibat pada munculnya perpecahan. []

Wicky Prameshwari

aktivis lintas batas

Mahasiswa Geografi FMIPA UI

Kebebasan, Akal dan Hawa Nafsu

2008-05-18T09:43:00.000-07:00

Oleh EKI RIDLO N

Tuhan telah menciptakan manusia dengan segala kesempurnaan dan kekurangan manusia itu sendiri. Kesempurnaan yang tertinggi di alam semesta yang dimiliki oleh makhluk-Nya. Kelebihan manusia terhadap makhluk lain dari ciptaan-Nya tersebut berupa akal yang mampu berpikir dan berperan dalam mengelola kehidupan alam. Dengan akal pikirannya, manusia diberikan kebebasan, pilihan-pilihan secara rasional dalam hidupnya, guna memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan bagi dirinya.

Akan tetapi, adanya akal yang ada pada diri manusia membawa tanggung jawab yang besar terhadap kehidupan alam. Superioritasnya mampu mengendalikan setiap ujung dunia. Setiap keputusannya, akan berdampak pada perubahan yang terjadi pada lingkungannya secara fisikal. Hal ini berarti eksistensi manusia diperlukan kesadaran secara rasional dalam mengambil setiap keputusannya. Pilihan-pilihan secara rasional pada manusia harus tetap menyertai setiap langkah dan sikapnya. Agar perdamaian, kebaikan-kebaikan di muka bumi ini selalu tercipta kesetimbangan alam secara harmonis.

Manusia pada hakikatnya telah diberikan kekuatan oleh Tuhan, yakni kreatifitas manusia itu sendiri untuk berpikir secara bebas sebagai amunisi dalam mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan tersebut terwujud manakala kebebasan manusia itu digunakan secara rasional.

Kita tentu dapat membayangkan apabila dunia ini sepenuhnya dikendalikan oleh hasrat dan nafsu manusia yang pada akhirnya akan membawa pada penderitaan. Kemiskinan bukanlah tercipta dari kehendak Tuhan, karena Tuhan menginginkan setiap manusia memperoleh kebahagiaan dan kebaikan melalui kebebasannya dengan menggunakan kesadaran rasionalnya. Jerat kemiskinan tersebut diakibatkan oleh keserakahan dan ketamakan manusia yang cenderung menggunakan nafsu dari pada rasionya dalam melihat segala sesuatu. Ditambah dengan kekuasaan yang disalahartikan, hawa nafsu akan menindas kebebasan manusia lainnya atas dasar kepentingan diri yang terlalu egois untuk hidup berkuasa dalam kebebasan.

Pada dasarnya kebebasan pada manusia yang diberikan oleh Tuhan tidak lain untuk kebaikan dan kebahagiaan manusia itu sendiri. Dengan kebebasan ini tinggal bagaimana, atas dasar apa manusia bersikap, kesadaran akal atau hawa nafsu? []

EKI RIDLO N

aktivis lintas batas

Tinggal di Serang, Banten

Membaca Surat-Surat Kartini: “Dari Kegelapan Menuju Pencerahan!”

2008-04-19T01:39:00.000-07:00

Oleh USEP HASAN SADIKIN

Kenapa Kartini? Kenapa harus Kartini yang hari kelahirannya (21 April) diperingati bangsa Indonesia di setiap tahunnya? Kenapa bukan Cut Nyak Dien atau Kristina Marta Tiahahu yang berjuang langsung ke medan perang untuk melawan dan gugur di tangan penjajah? Kenapa harus Kartini yang hidupnya hanya 25 tahun, gugur di saat melahirkan anak pertamanya? Mungkin dari kita ada juga yang bertanya seperti itu.
Ada beberapa jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tetapi saya tak ingin terjebak dalam pola pikir yang konspiratif dan terjerembab pada pandangan politik sejarah yang lekat dengan banyak kepentingan “pihak-pihak”. Bagi saya Kartini tetap bisa kita jadikan sebagai (salah satu) model sosok perempuan pejuang bangsa. Memperingati hari kelahirannya penting untuk dijadikan pemicu semangat perubahan terhadap kondisi masyarakat kita yang masih dilanda “kegelapan”.
Kenapa Kartini? Karena Kartini telah meninggalkan banyak tulisan kepada kita. Tulisan-tulisan itu bisa kita jadikan acuan (langsung) ketika kita bertanya, “siapa Kartini?” –ini yang tidak dimiliki oleh pahlawan perempuan lain. Terutama tulisannya yang berbentuk surat. Dalam suratnya Kartini tak hanya berbicara mengenai hak dan peran perempuan, tetapi juga mengenai adat, keningratan, eksistensi diri, agama dan juga hal penting lainnya. Jika kita tarik semangat serta ide dari surat-surat itu ke dalam konteks sekarang, sebagian besar masih relevan, dan menarik untuk diperbincangkan.
Mari kita mencoba membaca beberapa suratnya. Mencoba (kembali) untuk mengetahui dan memahami, siapa itu Kartini? Apa yang mendorong dirinya berjuang? Seperti apa pemikirannya dan apa cita-citanya? Semoga hal ini bisa menjadi bagian dari pemicu semangat perubahan bagi kita. Perubahan ke arah lebih baik: ”habis gelap terbitlah terang!”; yang dalam tulisan ini saya rubah redaksinya (semoga tidak merubah maknanya) menjadi, “dari kegelapan menuju pencerahan!”.

Surat Kartini mengenai adat dan (gelar) keningratan
Seorang gadis harus perlahan-lahan jalannya, langkahnya pendek-pendek, gerakannya lambat seperti siput. Bila berjalan agak cepat, dicaci orang, disebut kuda liar.
…Peduli apa aku dengan segala tata cara itu, segala peraturan, semua itu bikinan manusia, dan menyiksa diriku saja. Kau tidak dapat membayangkan bagaimana rumitnya etiket di dunia keningratan Jawa itu.
Tapi sekarang mulai dengan aku, antara kami (Kartini, Roekmini dan Kardinah) tidak ada cara lagi. Perasaan kami sendiri yang akan menentukan sampai batas-batas mana cara liberal boleh dijalankan.
(Surat kepada Stella, 18 Agustus 1899)

Bagi Kartini, adalah sebuah hal yang prinsipil bahwa setiap manusia sederajat. Manusia berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Sepertinya Kartini memandang bahwa prinsip itu merupakan nilai (keluhuran) universal. Ketika prinsip itu didialogkan dengan adat, ternyata adat Jawa banyak yang tidak memenuhi prinsip itu.
Adat di sini, adalah kumpulan (bentuk) kegiatan kolektif yang dipertahankan karena nilainya. Bentuk kegiatan suatu adat adalah perwujudan suatu nilai, tetapi bentuk kegiatan itu tak bisa dikatakan sebagai nilai itu sendiri. Karena bentuk kegiatan itu terkait dengan kondisi dan cara pandang suatu masyarakat, sehingga seiring dengan waktu bentuk kegiatan tersebut dapat dirubah ketika kondisi dan cara pandang masyarakat berubah.
Salah satu bentuk adat di masa Kartini adalah perlakuan istimewa terhadap keningratan seseorang. Keningratan seseorang diukur dengan darah. Semakin biru darah seseorang maka akan semakin ningrat dan terpandang kedudukannya.
Mungkin dulu keningratan (atas dasar pola pikir dan kondisi masyarakat), dibuat dan dijalankan sebagai bentuk perwujudan (nilai) penghormatan dan penghargaan. Tetapi Kartini menghendaki penghapusan keningratan. Karena keningratan bukan merupakan pengejawantahan nilai penghormatan dan penghargaan seseorang, tetapi merupakan wujud sikap merendahkan manusia.
Sekarang, keningratan darah sudah menjadi barang antik yang dimuseumkan. Sebagai gantinya muncul keningratan-keningratan baru. Keningratan titel atau gelar, keningratan pangkat, keningratan jabatan, dan puncak dari keningratan itu adalah keningratan finansial. Siapa yang paling banyak mengantongi uang, dialah yang paling ningrat. Dan semua pun dapat diatur olehnya. Keputusan dan kebijaksanaan semua orang akan berjalan merunduk-runduk di hadapan keputusan dan kebijakan orang tersebut.
Tapi anehnya, banyak dari mereka yang mengaku sebagai “Kartini Muda” masa kini, tidak menentang keningratan-keningratan tersebut. Bahkan mereka menjadi pemujanya yang mungkin akan menjadi abdi setia dan siap berkorban. Banyak yang mengaku “Kartini Muda”. Ya, “Kartini Muda” yang belum membaca surat R. A. Kartini ini:
“Bagi saya hanya ada dua macam keningratan: Keningratan Pikiran dan Keningratan Budi. Tidak ada yang lebih gila dan bodoh menurut saya daripada melihat orang yang membanggakan asal keturunannya (keningratannya). Apakah berarti sudah beramal sholeh, orang-orang yang bergelar Graaf atau Baron?
(Surat Kartini kepada Stella, 18 Agustus 1899)

Surat Kartini mengenai (pilihan) diri dan (tradisi) keluarga
Membaca riwayat hidup Kartini bagi saya menambah kayanya pesan modernis(me) dalam tradisi bangsa Indonesia. Pesan-pesan akan pentingnya pengakuan atas hak-hak individu. Perlunya pemberian kebebasan terhadap individu untuk menentukan pilihan hidup, dan keluarga (juga masyarakat/ kelompok) harus menghormati pilihan tersebut.
Dalam kisah fiksi kita mengenal tokoh Siti Nurbaya. Kisah ini setting-nya tradisional, tetapi pesan yang disampaikannya modern. Kita memahami bagaimana menderitanya seorang Siti yang tak bisa memilih.
Begitu juga dengan Kartini. Semasa kecil dia harus merasakan kesedihan ibunya yang dimadu. Karena keterbatasan perempuan, ibunya hanya bisa merelakan Bapak Kartini yang harus menikah lagi dengan seorang ningrat sebagai syarat menjadi Gubernur Jepara. Ketika dewasa, Kartini pun harus mau menikah dengan pilihan orangtuanya untuk dinikahkan dengan Bupati Rembang yang sudah beristri tiga.
Bagaimana sepatutnya membuat kebajikan yang sebesar-besarnya bagi manusia? Apakah dengan mengabaikan diri sendiri ataukah dengan mewujudukan kehendak diri sendiri? Apakah harus mengundurkan diri demi dua orang yang sangat dicintai, ataukah mewujudkan kehendak diri sendiri berbakti kepada keluarga besar masyarakat?
(Surat kepada Prof. Dr. Anton dan Nyonya, 4 Oktober, 1902)

Kartini (dan juga Siti Nurbaya), “takluk” dengan tradisi patriarki. Ia mencari argumen positif (atau pembenaran?) bahwa, “kerelaannya” adalah bentuk sikap berbakti terhadap orangtua.

Surat Kartini mengenai perempuan (dan laki-laki)
Kalau memang benar pada diri kami ada sifat yang dapat membentuk anak laki-laki yang cakap dan tangkas, mengapa kami tidak dapat menggunakannya untuk meningkatkan diri menjadi perempuan yang demikian pula? … dan tidak bergunakah perempuan Jawa terutama sekali wajib bersifat menurut dan menyerah. Kami harus seperti tanah liat yang dapat dibentuk sekendak hati.
(Surat kepada Nyonya M.C.E Ovink-Soe; Agustus 1900)

Alangkah bahagianya laki-laki, bila istrinya bukan hanya menjadi pengurus rumah tangganya dan ibu anak-anaknya saja, melainkan juga menjadi sahabatnya, yang menaruh minat akan pekerjaannya, menghayatinya bersama suaminya. Ini bila dia tidak angkuh dan picik pandangannya. Sedikit demi sedikit, saya memasuki bidang emansipasi perempuan. Mohon dengan sangat supaya diusahakan pengajaran dan pendidikan bagi anak-anak perempuan, bukanlah karena kami hendak menjadikan perempuan menjadi saingan laki-laki dalam perjuangan hidup ini. Kami hendak menjadikan perempuan menjadi lebih cakap dalam melakukan tugas besar yang diletakan oleh Ibu Alam sendiri ke dalam tangannya agar menjadi ibu –pendidik umat manusia yang utama!
….mereka mendapat anak bukan untuk dirinya sendiri. Mereka harus mendidiknya untuk keluarga besar, keluarga raksasa yang bernama Masyarakat, karena anak itu kelak akan menjadi anggotannya!
…ciptakanlah ibu-ibu yang cakap serta berpikiran, maka tanah Jawa pasti akan mendapat pekerja yang cakap. Peradaban dan kepandaiannya akan diturunkannya kepada anak-anaknya. Anak-anak perempuannya akan menjadi ibu pula, sedangkan anak-anak yang laki-laki kelak pasti akan menjadi kepentingan bangsanya…
(Surat kepada Prof. G.K. Anton dan Nyonya, 4 Oktober, 1902)

Sekarang ini, kita mengenal banyak model “ibu”. Sebagiannya berpandangan bahwa perempuan tak perlu menjadi istri. Dengan segala ”kemapanannya” mereka menganggap kehadiran suami malah menjadikannya penghalang dalam menjalankan hidup. Mereka pun berpandangan untuk menjadi ibu, mereka tak perlu hamil- mengandung-melahirkan-menyusui, karena bagi mereka semua fase itu akan menghambat karir atau membuang waktu dalam hidupnya untuk beraktualisasi. Untuk menjadi ibu dengan mempunyai anak, cukup dengan mengadopsi anak, dan mereka tinggal membesarkannya saja tanpa harus merasakan mualnya kehamilan, capeknya mengandung anak, dan sakitnya melahirkan serta repotnya menyusui.
Kartini menolak pandangan itu. Bagi Kartini (menjadi) ibu merupakan peran dan posisi yang strategis bagi perempuan. Dan peran dan posisi sebagai ibu bagi perempuan adalah anugrah dari Tuhan. Potensi yang dimiliki perempuan untuk bisa mengandung anak, melahirkannya, menyusuinya dan membesarkannya haruslah dioptimalkan.
Dan Kartini memandang laki-laki bukanlah saingan perempuan. Tetapi merupakan mitra sejajar yang mempunyai peran, fungsi dan posisi yang berbeda. Mitra harus saling mendukung dan melengkapi kekosongan satu sama lain, bukan melawan, apalagi menguasai.

Surat Kartini mengenai agama dan al-Qur’an
“Ya Tuhan, kadang-kadang saya berharap, alangkah baiknya, jika tidak pernah ada agama. Sebab, agama yang seharusnya justru mempersatukan semua manusia, sejak berabad-abad menjadi pangkal perselisihan dan perpecahan, pangkal pertumpahan darah yang sangat ngeri. Orang-orang seibu-sebapa ancam-mengancam berhadap-hadapan, karena berlainan cara mengabdi kepada Tuhan yang Esa dan Yang Sama. Orang-orang yang berkasih-kasihan dengan cinta yang amat mesra, dengan sedihnya bercerai-berai. Perbedaan gereja, tempat menyeru kepada Tuhan Yang Sama, juga membuat dinding pembatas bagi dua hati yang berkasih-kasihan. Betulkah agama itu berkah bagi umat manusia? Agama yang harus menjauhkan kita dari berbuat dosa, justru berapa banyaknya dosa yang diperbuat atas nama agama itu!
(Surat Kartini kepada Ny. Van Kol, 21 Juli 1902)

Bagi kita yang beragama, mungkin merasakan juga ”kegelisahan” yang dialami Kartini. Agama (Tuhan) yang ”mengajarkan” kepada kita untuk saling menyayangi dengan cara menebar kasih sayang kepada alam dan makhluk lainnya, ternyata (juga) ”memiliki wajah kekerasan”.
Agama pun mempunyai sifat eksklusif serta diskriminatif. Agama telah menjadi pembatas bagi kita. Dinding-dinding ”rumah suci-Nya” membatasi kita untuk berdoa dan berserah diri. Status identitas agama menghalangi kita untuk menebar dan memadu kasih (menikah) dengan pemeluk agama lain.
Selain itu, Kartini pun mempunyai pengalaman yang tidak menyenangkan ketika belajar mengaji (membaca al-Qur’an). Ibu guru mengajinya memarahi dia dan menyuruh Kartini keluar ruangan ketika Kartini menanyakan makna dari kata-kata dalam al-Qur’an yang diajarkan kepadanya untuk membacanya. Sejak saat itu timbullah beberapa penolakan pada diri Kartini:
“mengenai agamaku Islam, Stella, aku harus menceritakan apa? Agama Islam melarang umatnya mendiskusikannya dengan umat agama lain. Lagi pula agamaku Islam karena nenek moyangku Islam. Bagaimana aku dapat mencintai agamaku, kalau aku tidak mengerti, tidak boleh memahaminya? Al-Qur’an terlalu suci, tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa apa pun. Di sini tidak ada orang yang mengerti bahasa Arab. Di sini orang diajar membaca al-Qur’an tetapi tidak mengerti apa yang dibacanya. Kupikir pekerjaan orang gilakah, orang diajar membaca tetapi tidak diajar makna yang dibacanya itu. Sama saja halnya seperti engkau mengajar aku membaca buku bahasa Inggris, aku harus hafal kata demi kata, tetapi tidak satu kata pun yang kau jelaskan kepadaku apa artinya. Tidak jadi orang sholeh pun tidak apa-apa, asalkan jadi orang yang yang baik hati, bukan begitu Stella?”
(Surat Kartini kepada Stella, 6 November 1890)

“dan waktu itu aku tidak mau lagi melakukan hal-hal yang aku tidak tau manfaatnya. Aku tidak mau lagi membaca al-Qur’an, belajar menghafal perumpamaan-perumpamaan dengan bahasa asing yang tidak aku mengerti artinya. Dan jangan-jangan ustadz dan ustadzahku pun tidak mengerti artinya. Katakanlah kepadaku apa artinya, nanti aku akan mempelajari apa saja. Aku berdosa, kitab yang mulia itu terlalu suci sehingga kami tidak boleh mengerti apa artinya.”
(Surat Kartini kepada E. E. Abendanon, 15 Agustus 1902)

Dalam surat itu Kartini memiliki pandangan yang tidak menerima pemahaman dan prilaku beragama yang dogmatis. Kita beragama adalah untuk mengetahui, mendapatkan, dan memahami nilai dan makna yang terkandung di dalam ajaran-ajarannya. Dari itu semua, harus ada pengupayaan untuk bisa diterapkan dalam kehidupan dengan bentuk tindakan yang bermanfaat. Beragama bukanlah hanya membaca teks-teks agama yang tidak dimengerti dan dipahami pesan/ maknanya. Untuk itu, teks-teks agama harus diartikan atau dipelajari bahasanya untuk dipahami pesan/ maknanya, bukan sekedar dibaca!

Penutup
Sebetulnya masih banyak hal-hal lain mengenai Kartini yang menarik untuk dituliskan (kembali). Tetapi media tulis ini tak cukup untuk menampungnya. Sama halnya dengan usia Kartini yang singkat, tak bisa menampung realisasi ide, pemikiran dan cita-citanya. Tetapi yang pasti, kehidupan Kartini adalah proses (menjadi) seorang Kartini, bukan akhir. Proses menuju pencerahan. Dan kita hendaklah belajar dari proses itu. Sebagai pemicu perubahan kita dan masyarakat; dari kegelapan menuju pencerahan. []

USEP HASAN SADIKIN
koordinator Forum Lintas Batas
Mahasiswa Geografi FMIPA UI

Bahan Bacaan:

Arbaningsih, Dri. Kartini dari Sisi Lain: Melacak Pemikiran Kartini Emansipasi “Bangsa”. Penerbit Buku Kompas, Jakarta 2005;
Karimah, Asma. Tragedi Kartini: Sebuah Pertarungan Ideologi. Penerbit Hanifah, Jakarta 1994;
Toer, Pramoedya Ananta, Panggil Aku Kartini Saja. Lentera Dipantara 2003.

http://sumaui.or.id/?pilih=lihat&id=242

Kontroversi ”Fitna” dalam Perspektif Islam Phobia

2008-04-12T21:01:00.000-07:00

Oleh Rimas Kautsar

Melihat perkembangan isu mengenai diputarnya film Fitna melalui internet dan disutradarai oleh Geert Wilders, seorang anggota parlemen Belanda, banyak orang yang menyayangkan bentuk provokasi yang Wilders lakukan karena sikapnya yang Islam phobia. Ketakutannya yang berlebihan ini muncul karena ia menganggap bahwa Islam merupakan agama intoleran dan mengancam keberadaan peradaban Eropa yang ia simbolkan dengan freedom (kebebasan). Sikap Geert Wilders provokatif dan menghasut (menebar kebencian) ini dikecam oleh tidak hanya kalangan Islam namun juga oleh kalangan non-Islam, seperti Perdana Menteri Belanda Jan Pieter Balkenende, bahkan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon. Sungguh menarik melihat permasalahan ini karena ternyata di Eropa sendiri Islam dianggap oleh sebagian kalangan sebagai kekuatan yang akan bangkit dan mengancam Eropa.

Islam Phobia Geert Wilders lahir karena ia takut bahwa perkembangan Islam saat ini akan mengancam peradaban Eropa ditambah adanya persepsi salah yang ia anut bahwa Islam adalah agama intoleran.

Kebangkitan Islam meskipun terlihat berjalan dengan tertatih-tatih saat ini oleh sebagian kalangan Eropa dianggap sebagai suatu keniscayaan, namun persepsi negatif bahwa hal ini akan mengancam peradaban Eropa adalah hal yang perlu dipertanyakan kembali. Karena, apabila kita menengok ke belakang pada zaman abad kegelapan Eropa, Eropa mengalami penderitaan. Peradaban Eropa tidak berkembang terutama di bidang filsafat dan ilmu pengetahuan, sehingga rakyatnya mengalami penindasan oleh pihak penguasa dan kemalangan karena dilanda berbagai musibah, seperti wabah penyakit dan kelaparan.

Di lain pihak, terdapat peradaban Islam yang berkembang. Salah satunya adalah Granada yang berada di jazirah Spanyol yang terkenal sebagai pusat ilmu pengetahuan kala itu. Pada masa itu pula banyak mahasiswa di universitas-universitas Granada adalah orang-orang Eropa sendiri, sehingga cendikiawan Islam kala itu seperti Ibnu Rusd (Averos), Ibnu Sina (Avicena), Al Jabar dan lain sebagainya adalah sarjana-sarjana Islam yang tidak asing di telinga mereka.

Pada saat peradaban Islam mengalami kemunduran, para sarjana-sarjana Eropa menerapkan ajaran-ajaran para sarjana Islam guna menginspirasi renaissans atau abad kebangkitan di Eropa.

Dengan melihat fakta sejarah ini, maka dapat dikatakan bahwa adalah tidak beralasan jika Islam akan mengancam peradaban Eropa bahkan sebaliknya Islam telah membawa pengaruh positif terhadap kemajuan peradaban Eropa.

Mengenai persepsi Islam sebagai agama intoleran dan bersikap destruktif hal ini dikarenakan Geert Wilders tidak melihat Islam secara utuh. Jelas bahwa, ajaran Islam mengajarkan umatnya untuk bersikap toleran (QS.109/6) dan menjauhi sikap yang destruktif (QS.7/74). Bahkan, persepsi itu dengan adanya film Fitna ditengarai sebagai bentuk provokasi kepada umat Islam agar terpancing untuk bersikap emosional, sehingga bertindak destruktif, yang selanjutnya dapat dijadikan alat legitimasi bagi adanya persepsi Islam sebagai agama intoleran dan cenderung kepada kekerasan. Sedangkan di sisi lain ia menggunakan argumen bahwa perbuatannya adalah sah karena itu merupakan suatu bentuk kebebasan berekspresi, hal ini adalah sebuah strategi jebakan yang patut diwaspadai oleh umat Islam.

Meskipun demikian bukan berarti umat Islam harus bersikap pasif dalam menangani permasalahan yang dihadapi. Umat Islam dituntut untuk responsif dalam bersikap sehingga menunjukkan adanya kewibawaan dan kepedulian terhadap masalah tersebut. Namun perlu diingat setiap langkah yang diambil untuk menyikapi permasalahan ini haruslah memperhatikan aturan-aturan hukum yang berlaku (baik hukum nasional yang berlaku di mana umat Islam tersebut berada maupun hukum Internasional) serta menghindarkan diri dari tindakan yang bersifat anarkhis dan destruktif sebagaimana cerminan dari ajaran Islam itu sendiri.

Harus ada dua pendekatan guna menangani persoalan ini, yang pertama pendekatan Government (G) to Government (G), yakni Pemerintah negara-negara muslim (termasuk di dalamnya Indonesia) harus bersikap responsif menyikapi masalah ini dengan sekuat tenaga secara kompak dan bersama-sama menggunakan seluruh kemampuan diplomatiknya terhadap Pemerintah Belanda dengan memperhatikan prinsip-prinsip Hukum Internasional. Yang kedua, pendekatan People (P) to People (P), hal ini tidak hanya terbatas dilakukan oleh umat Islam di negara-negara Islam dan mayoritas beragama Islam melainkan juga dapat dilakukan oleh umat Islam di negara-negara yang mayoritasnya adalah non-muslim. Sebagai contoh di antarnya adalah negara-negara Eropa maupun Amerika Serikat, di mana meskipun secara presentase adalah minoritas namun secara jumlah cukup besar. Amerika Serikat misalnya, penduduk yang beragama Islam diperkirakan berjumlah 6 (enam) juta orang dan konon kabarnya seiring dengan berjalannya waktu terus bertambah. Jumlah ini bisa jadi lebih banyak dari jumlah penduduk negara-negara Arab Islam yang memliki jumlah penduduk sedikit seperti Kuwait. Umat Islam dapat melakukan suatu aksi berupa tindakan counter opini terhadap persepsi yang salah mengenai ajaran Islam, sehingga masyarakat non-muslim memperoleh gambaran yang utuh mengenai Islam. Hal ini juga harus secara kompak dan bersama-sama dilakukan dengan memperhatikan hukum yang berlaku sehingga umat Islam tidak terjebak pada perilaku anarkis dan destruktif. Etika-etika dalam berdakwah bisa dijadikan rujukan oleh umat Islam dalam melakukan counter opini.

Bagi umat Islam yang berada di Belanda, sangat dianjurkan untuk dapat melihat masalah ini secara jernih dengan perspektif hukum pidana. Apa yang diperbuat oleh Geert Wilders dengan melaporkan hal ini kepada pihak Kepolisian Belanda dengan alasan bahwa film Fitna yang dibuat oleh Geert Wilders adalah perbuatan pidana berupa haatzaaien (menyebarkan kebencian) sebagaimana diungkapkan oleh advokat top Belanda Gerard Spong (detik.com/2008/03/28). Dengan demikian ia dapat diadili di depan pengadilan sesuai hukum yang berlaku.

Patut diingat bahwa kebangkitan umat Islam saat ini tampaknya memang terus terlihat seiring berjalannya waktu. Hal ini ternyata tidak hanya disadari oleh internal umat Islam itu sendiri, melainkan juga oleh kekuatan-kekuatan di luar umat Islam. Bahkan lebih daripada itu, ada sebagian kalangan yang memandang negatif kebangkitan Islam ini dengan bersikap Islam Phobia sehingga berupaya menebarkan benih-benih kebencian terhadap Islam.

Tampaknya umat Islam saat ini menghadapi tantangan untuk dapat menunjukkan konsep ajaran ”rahmatan lil alamin” kepada pihak-pihak di luar Islam. Dakwah ”rahmatan lil alamin” ini tentunya tidaklah akan mengurangi wibawa umat Islam, melainkan akan dapat menarik simpati pihak-pihak di luar Islam yang selama ini sudah terlanjur dijejali berbagai macam persepsi yang salah mengenai ajaran Islam. Namun berhasil tidaknya tentu kembali kepada umat Islam itu sendiri sebagai pengemban risalah dakwah Islam yang mulia.

Wallahualam bi sawwab; hanya Tuhan yang tahu kebenaran sesungguhnya. []

Rimas Kautsar

Mahasiswa Fakultas Hukum UI

aktivis lintas batas

Menilai Islam dalam film Ayat-Ayat Cinta

2008-04-12T20:43:00.000-07:00

Oleh USEP HASAN SADIKIN

Belakangan ini, film Ayat-Ayat Cinta yang diadaptasi dari novel Ayat-Ayat Cinta karya Habiburrahman El Shirazy (Kang Abik) mengisi bioskop-bioskop Tanah Air.

Mengisahkan Fahri bin Abdillah (diperankan Fedi Nuril), seorang mahasiswa Universitas Al-Azhar (Mesir) berkewarganegaraan Indonesia yang mengalami rumitnya perasaaan cinta. Perilaku, kecerdasan, wawasan yang baik serta keluwesan bergaul, membuat Fahri disukai, termasuk para perempuan.

Pilihannya menikahi Aisha (Rianti Cartwright), hadirkan dilema dan konflik. Berkat pemahamannya terhadap ajaran Islam beserta orang-orang yang mendukungannya, semua bisa dilalui dan menghadirkan banyak hikmah.

Dibandingkan film pada umumnya, film yang mengadaptasi novel memiliki tantangan tersendiri. Tantangan itu berupa kecenderungan sikap penonton yang membandingkan isi film dengan apa yang ada di novel. Sehingga bagus/buruknya, memuaskan/mengecewakan-nya film, umumnya lebih ditekankan pada sama/tidak-nya dengan apa yang ada di novel.

Sehingga penyampaian cerita secara audio-visual dalam film kerap dianggap sebagai ‘perusak’ imajinasi yang dihasilkan dari bacaan. Misalnya, sosok karakter tokoh dan gambaran setting tak sesuai dengan apa yang dibayangkan.

Tapi bagi film Ayat-Ayat Cinta (A2C) tak sebatas itu. Hal-hal yang bersifat ideal (menyangkut ideologi) dalam novel menjadi variabel tambahan untuk membandingkan film dengan novel. Di antaranya adalah perbandingan corak Islam yang ada di novel dengan yang ditampilkan di film.

Dalam novel, Kang Abik memunculkan Islam dalam diri Fahri (sebagai tokoh utama) dengan corak fundamentalis yang toleran. Fundamentalis saya artikan sebagai sifat-sikap seseorang yang menjadikan konsepsi nilai-ajaran (Islam) sebagai sesuatu yang harus dan selalu dijadikan acuan diri dalam ber-pikir, rasa dan sikap.

Ada pun toleran adalah sikap penghormatan sekaligus pemisahan jelas antara doktrin suatu agama dengan doktrin agama yang lainnya. Dengan kata lain, seorang toleran dalam pergaulannya bersikap sama terhadap orang yang seagama maupun yang berbeda agama, selama tidak menyangkut doktrin (keyakinan) agama.

Fahri di dalam novel menolak untuk menikahi Maria (yang beragama Kristen Koptik) dengan alasan perbedaan keyakinan. Pernyataanya yang berbunyi: “Aku mencintai kalian semua, tapi aku lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya. Budak hitam yang muslimah lebih baik dari pada yang bukan muslimah,” merupakan penegasan bahwa perbedaan keyakinan merupakan hal yang tidak bisa ditolerir. Batas toleransi yang cukup halus diperlihatkan Fahri ketika dirinya memohon pertolongan kepada Maria dengan pernyataan, “Kumohon, demi cintamu pada Al-Masih, kumohon!”

Selain itu, corak “fundamentalisme Islam yang toleran” dengan penekanan pesan “Islam sebagai jalan keselamatan dunia-akhirat (selain Islam tidak selamat)”, sepertinya merupakan pesan utama yang ingin disampaikan Kang Abik. Ini bisa dilihat dari bagian penutup novel yang menceritakan Maria yang tak bisa masuk ke “surga” karena belum mengucapkan “dua kalimat syahadat”.

Di dalam film, hal tersebut tak tampak. Islam dalam film tampil dengan corak yang cenderung liberal. Liberal saya artikan sebagai sifat-sikap yang menekankan penilaian baik-buruknya seseorang dari perilaku dan tindakannya. Semua bebas menjadikan konsepsi nilai ajaran suatu agama sebagai acuan, tetapi penekanannya bukan pada apa yang dijadikan acuan itu.

Fahri dalam film adalah orang yang tak mempermasalahkan keyakinan Maria (Carissa Putri). Ketika diminta tolong Aisha untuk menikahi Maria, yang dipermasalahkan Fahri hanyalah kesetiaannya terhadap Aisha. Di sini, pesan “cinta” sebagai subtema A2C bukanlah cinta yang sifatnya (teo /ideo) logis, melainkan “cinta” yang melintasi batas-batas perbedaan, dan mendorong kita untuk bersikap tidak membedakan terhadap perbedaan itu.

Sisi liberal

Sisi liberal Fahri dalam film pun bisa dilihat pada adegan yang menceritakan bentuk pergaulannya dengan perempuan. Di film Fahri tampak lebih “cair” dengan mempersilahkan Maria masuk ke kamarnya dan mengobrol bersama teman-temannya Fahri.

Bandingkan dengan Fahri dalam novel yang selalu berusaha menjaga jarak dan menundukan pandangan saat bertemu/berbincang dengan perempuan. Di sini, liberal saya artikan sebagai sifat-sikap yang mengadopsi nilai kebebasan modernitas, yang tentunya berbeda dengan nilai (Islam) tradisional.

Selain itu, corak Islam liberal dalam film pun terlihat dengan adanya penyertaan pesan kritik terhadap praktek ta’aruf dan poligami.

Kurang lebih seperti itulah perbedaan corak Islam A2C antara novel dan film. Umumnya pembaca novel A2C merasa kecewa terhadap film A2C, karena mereka merasa corak Islam yang dianggapnya ideal di dalam novel, malah berbeda (bahkan berseberangan) dengan yang ada di film. Sepertinya mereka berharap bahwa, apa yang selama ini mereka anggap ideal bisa disebarkan dan dipopulerkan melalui film; namun apa mau dikata.

Kecewa atas ketidaksesuaian harapan ideal dalam novel dengan yang ada di film, bukan merupakan sikap yang salah. Tetapi yang perlu dicatat adalah, ketika cerita film mengadaptasi cerita novel, bukan berarti film hanya harus meng-audiovisual-kan sama persis dengan semua yang ada di novel. Film adaptasi novel, bukan berarti identik sama dengan novel. Bisa saja, mengadaptasi cerita sebuah novel berarti menempatkan cerita novel tersebut sebagai referensi utama cerita film, yang disertai penambahan kreasi dan sebagainya.

Memang, novel A2C mungkin merupakan usaha penggambaran suatu realita atas suatu yang ideal, di mana ketika banyak orang yang hanyut dan terombang-ambing dalam sisi buruk modernitas, masih ada orang-orang yang tetap menjaga tradisi-nilai keyakinan agama. Tetapi apa yang ada dalam film (terlepas dari kemungkinan adanya kepentingan bisnis hiburan), juga merupakan usaha untuk menyeritakan realita lain. Novel mungkin ingin memperlihatkan sebuah corak Islam, tetapi yang digambarkan dalam film pun merupakan salah satu dari banyaknya corak Islam yang ada.

Yang perlu kita sadari adalah, realita dibangun atas ragam corak yang ideal. Sehingga, janganlah memandang ragam corak yang ideal itu seperti membandingkan novel dan film, dengan menempatkan film sebagai cerminan novel. Jika begitu, kita akan membandingkan novel dengan gambarannya yang muncul di dalam cermin; memeriksa setiap sisinya; bahkan halaman demi halaman pun kita hadapkan pada cermin. Tentu saja kita akan kaget jika gambaran yang muncul dalam cermin berbeda dengan benda aslinya.

Maka, ketika kita yang mengidealkan suatu corak Islam, menemukan corak Islam lain, janganlah kaget; apa lagi sampai tidak menerimanya sebagai bagian dari Islam karena corak Islam-nya lain dengan yang kita yakini. Membaca dan menonton A2C, kemudian membandingkan keduanya, semoga bisa membuat kita sadar bahwa sesungguhnya Islam itu tidak tunggal, melainkan plural. Di antaranya yang bercorak toleran ala novel ‘Ayat-Ayat Cinta’, dan yang cenderung liberal ala film ‘Ayat-Ayat Cinta’. []

Penulis adalah koordinator Forum Lintas Batas, mahasiswa UI
http://www.monitordepok.com/news/opini/18735.html

kota kita

2008-03-12T09:26:00.000-07:00

kita punya kota kotor, paling kotor

sana sini dar der dor

tingkah polisi semua slebor

apel pagi pns paling molor

bicara gosip semua paling bocor

pantas jadi negara koruptor.....

pemuda bodoh sejarah

hilang segala arah

pegang buku paling gerah

budak liberal sapi perah

ujungnya senang lihat darah....

pemudinya gemar takhayul

tiap bulan bintang datang tersenyum simpul

aah,,,cari pasangan kok banyak yang cabul....

sehari semalam tenggak botol

jaket kulit gaya rock 'n roll

soal duit paling getol

lihat saja otaknya tolol...

jidat hitam sujud tiap malam

katanya hafal kalam

tahunya punya simpanan haram...

akhir masa peradaban jatuh tenggelam

seperti kita sebentar lagi karam...

Hanjar Gigih

Mahasiswa

Manajemen Trisakti 2005

Mahasiswa UI dan Pemanasan Global

2007-12-23T20:54:00.000-08:00

Oleh RIMAS KAUTSAR

Semenjak tahun 1960-an para ilmuwan telah membuat sebuah prediksi mengenai akan munculnya suatu bencana global. Disebutkan bahwa sumber-sumber alam dikhawatirkan telah dikonsumsi dalam jumlah yang melampaui batas, sementara polusi merusak keseimbangan ekologis yang menjamin kelestarian alam-Anthony Giddens. Jalan Ketiga: Pembaruan Demokrasi Sosial. Hal. 62. Pembangunan ekonomi berhasil meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat. Tetapi di sisi lain kemajuan ekonomi yang umumnya berlandaskan pada industrialisasi telah mengikis persediaan sumber daya alam dan merusak lingkungan hidup. Pencemaran udara, tanah dan air, kegaduhan serta kerusakan fisik bumi, merupakan produk sampingan pembangunan ekonomi yang sukar dihindari. Makin cepat laju pertumbuhan ekonomi makin cepat penyusutan sumber daya alam dan makin parah pencemaran lingkungan dan kerusakan bumi-Hananto Sigit. Aspek Lingkungan Dalam Produk Domestik Bruto (PDB) Dan Dampaknya.

Saat ini, dengan melihat kenyataan yang ada telah muncul berbagai kesadaran dari masyarakat akan bahaya yang mengancam terhadap kelestarian lingkungan hidup sebagai akibat dari aktifitas manusia yang merusak. Salah satu isu yang muncul saat ini yang terkait dengan hal tersebut adalah mengenai pemanasan global (global warming), aktifitas manusia (terutama di bidang perekonomian) yang sedemikian rupa berkembang sejak zaman revolusi industri, telah merubah pola perilaku manusia di dalam pemanfaatan energi dan sumber alam, dulu sebelum era revolusi industri manusia masih mengandalkan tenaga hewan, manusia, dan alam untuk mempermudah aktifitas hidupnya.

Pada masa sebelum revolusi industri manusia dalam menggarap ladang ia membajak ladangnya dengan bantuan sapi atau kuda, untuk memproduksi kain saja masih dikerjakan dengan mengandalkan tangan-tangan manusia, dan bahkan juga memanfaatkan alam, misalnya memanfaatkan tenaga angin untuk menggerakkan kapal layar. Hal ini kemudian berubah saat memasuki era revolusi industri, tenaga hewan, manusia, dan alam banyak digantikan oleh mesin-mesin guna mempermudah manusia di dalam menjalankan aktifitas hidupnya. Sejak saat itu dampak yang timbul adalah mulai digunakannya sumber-sumber daya alam tak terbarukan (seperti minyak bumi, batubara, dan gas alam) secara besar-besaran untuk digunakan sebagai bahan bakar guna mengggerakkan mesin-mesin tersebut.

Efek positif dari revolusi industri adalah meningkatkan taraf perekonomian manusia karena dengan digunakannya tenaga mesin dapat meningkatkan produktifitas dan efisiensi. Efek negatifnya adalah saat ini terjadi berbagai macam kerusakan lingkungan yang diakibatkan aktifitas perekonomian mulai dari tahap produksi, seperti penambangan, penebangan hutan, polusi hasil buangan pabrik-pabrik, tahap distribusi, seperti penggunaan sarana transportasi kendaraan bermotor yang mengeluarkan polusi, dan juga tahap konsumsi, seperti adanya buangan limbah rumah tangga, pemakaian alat-alat elektrik dan elektronik yang menggunakan energi listrik, dimana energi listriknya diperoleh dari pembangkit-pembangkit listrik.

Aktifitas manusia yang demikian saat ini dianggap sebagai sumber utama terjadinya efek rumah kaca. Efek rumah kaca terjadi di saat sinar ultraviolet dari cahaya matahari yang masuk ke bumi kemudian seharusnya dipantulkan kembali oleh permukaan bumi ke luar angkasa tertahan oleh zat carbondioksida (CO2) yang ada di lapisan atmosfir bumi, sehingga radiasi dari sinar ultraviolet masih tertahan di permukaan bumi karena tidak dapat terpantul secara sempurna ke angkasa, peristiwa ini kemudian mengakibatkan meningkatnya suhu di permukaan bumi. Dampaknya keseimbangan iklim di bumi terganggu sehingga mengakibatkan berbagai fenomena alam seperti pencairan es-es di kutub, banjir, kebakaran hutan, dan lain-lain. Di sisi lain zat carbondioksida ini sebagian besar berasal dari polusi udara yang dihasilkan dari berbagai aktifitas manusia (terutama di bidang ekonomi yang terindustrialisasi), sedangkan bumi yang sebenarnya dapat menjaga keseimbangan ekologisnya dengan sendirinya, ternyata kemampuan ekologis bumi yang dimiliki untuk menjaga keseimbangannya telah terganggu oleh aktifitas manusia seperti pengrusakan lahan-lahan hutan yang untuk dijadikan hutan tanaman industri (terutama yang dilakukan secara membabibuta dan illegal), padahal seharusnya seharusnya lahan-lahan hutan ini berfungsi sebagai paru-paru dunia karena mampu merubah zat CO2 menjadi 02. Kondisi demikianlah yang saat ini kita pahami sebagai fenomena pemanasan global..

Mahasiswa sebagai kalangan terpelajar karena memiliki kapasitas keilmuan yang memadai dan tingkat rasionalitas yang tinggi, sudah selayaknya memberikan perhatian dan kepedulian terhadap apa yang terjadi di lingkungannya baik di tingkat lokal maupun global. Ada dua macam perspektif yang dapat digunakan untuk melihat peran mahasiswa, yang pertama dalam perspektif gerakan mahasiswa, mahasiswa memiliki tiga fungsi, yaitu sebagai agen perubahan (agent of change), kontrol sosial (social control), dan sebagai calon-calon pemimpin di masa yang akan datang (iron stock). Yang kedua dalam perspektif perguruan tinggi, perguruan tinggi (atau civitas academica, di mana mahasiswa menjadi salah satu bagiannya) memiliki tiga fungsi (tri dharma perguruan tinggi), yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Fungsi-fungsi itulah yang kemudian menjadi tanggung jawab moral bagi mahasiswa di dalam kiprahnya di tengah-tengah masyarakat.

Langkah strategis apa yang dapat diambil oleh mahasiswa UI dalam menunaikan tanggung jawab moralnya tersebut apabila dikaitkan dengan isu pemanasan global tentu akan sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut. Gerakan mahasiswa UI saat ini tengah dalam proses tranformasi gerakan, dimana terjadi perubahan paradigma bahwa gerakan mahasiswa yang dahulu adalah semata-mata gerakan moral, saat ini tengah ditransformasikan menjadi suatu gerakan moral sosial, artinya secara sederhana gerakan mahasiswa tidak dirumuskan lagi secara reaksioner di dalam mengadapi isu-isu yang berkembang, melainkan secara serius mengamati dan mempelajari isu-isu yang tengah berkembang di masyarakat untuk kemudian secara strategis dapat ditentukan isu manakah yang akan menjadi skala prioritas untuk digarap demi mendapatkan kemaslahatan yang lebih tinggi bagi masyarakat secara umum, sehingga peran gerakan mahasiswa dalam menjalankan fungsinya akan lebih terasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sasaran tembaknya pun mengalami pergeseran, dimana porsi isu-isu yang terkait dengan hak-hak sipil dan politik dikurangi dan porsi isu-isu yang terkait dengan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya lebih ditingkatkan. Hal ini terjadi dengan melihat realitas bahwa akibat dari reformasi telah membuka kesadaran masayarakat akan pemenuhan hak-hak sipil dan politiknya, namun di sisi lain ternyata sampai dengan saat ini pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masih cenderung diabaikan. Sebagai contoh masyarakat telah memperoleh kebebasan untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi politiknya, namun tetap saja di lain pihak tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum tidak meningkat bahkan terkadang cenderung menurun. Apabila diambil benang merahnya, isu kepedulian akan lingkungan hidup dan pemanasan global sangat terkait erat dengan isu pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Namun perlu diingat bahwa hal-hal tersebut di atas memerlukan suatu prasyarat, yaitu peningkatan kompetensi keilmuan dari mahasiswa itu sendiri, karena apabila ditelaah lebih lanjut isu-isu ekonomi, sosial, dan budaya jauh lebih tinggi tingkat kompleksitasnya dibandingkan dengan isu-isu sipil dan politik.

Universitas Indonesia sebagai suatu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini telah mencanangkan program Research University sebagai orientasi strategis pengembangan universitas. Mahasiswa UI sudah selayaknya melihat secara kritis dengan kacamata tri dharma perguruan tinggi, karena apabila dilihat celahnya, maka ada suatu keterkaitan yang strategis antara kepentingan gerakan mahasiswa yang menggarap isu lingkungan hidup dan pemanasan global dengan orientasi program Research University yang dikembangkan UI, dalam hal menggarap isu tersebut tentu mahasiswa tidak hanya sekedar bergerak dengan mendengungkan slogan-slogan saja, karena meskipun hal itu penting namun apabila tidak dilakukan suatu tindak lanjut yang nyata maka dengan sendirinya gerakan mahasiswa yang mengangkat isu lingkungan hidup dan pemanasan global akan terhenti langkahnya, mengingat di tengah dinamika yang berkembang di masyarakat terdapat isu-isu lain yang lebih “seksi” untuk diangkat menjadi sasaran tembak gerakan mahasiswa.

Budaya riset (research culture) yang ingin dikembangkan oleh UI, hendaknya dapat dijadikan momentum strategis oleh gerakan mahasiswa UI. Riset-riset yang dilakukan dapat dijadikan sarana efektif untuk meningkatkan kompetensi keilmuan dari mahasiswa UI itu sendiri. Selain itu melalui berbagai riset yang dilakukan, output yang dihasilkan dapat dijadikan materi untuk menganalisa isu-isu lingkungan hidup dan pemanasan global, bahkan juga dapat digunakan untuk menemukan solusi dari permasalahan isu-isu lingkungan hidup dan pemanasan global. Dengan demikian dapat tercipta suatu gerakan mahasiswa UI yang berbasis riset sebagai tindak lanjut yang nyata, guna menyikapi isu-isu lingkungan hidup dan pemanasan global.

Di tengah dinamika masyarakat yang berkembang dan arus globalisasi yang menjadi keniscayaan, gerakan mahasiswa UI tidak perlu bersikap ragu-ragu dan tidak percaya diri dalam menghadapi isu lingkungan hidup dan pemanasan global. Dengan sarana yang cukup memadai saat ini dan momentum yang tengah berjalan di lingkungan Universitas Indonesia, membangun suatu gerakan yang berbasiskan riset dapat menjadi salah satu cara yang efektif yang dapat dilakukan oleh mahasiswa UI guna menjalankan taggung jawab moralnya sebagai mahasiswa. []

RIMAS KAUTSAR

Mahasiswa FH UI

aktivis lintas batas

Tuhan dalam Alam Pikir Manusia

2007-12-23T20:52:00.000-08:00

Oleh HARRY BAWONO

Karen Amstrong, seorang pakar religious studies, dalam salah satu karyanya yang fenomenal, History of God, melukiskan bahwa Tuhan dalam perjalanan sejarah umat mesti dibaca dengan memperhatikan konsepsi-konsepsi yang dinisbatkan manusia pada diri-Nya.
Konsepsi-konsepsi ini tak lain tak bukan adalah upaya manusia dalam memahami sosok yang serba misterius ini. Armstrong sendiri melacak melalui garis historis tradisi keagamaan ibrahimistik yang bercorak monotheistik. Dalam uraiannya Armstrong berbicara perihal perkembangan konsep mengenai Tuhan dalam tradisi Yahudi, Kristen dan Islam. Guna menambah kaya guratan analisanya, Armstrong tidak lupa mengangkat konsepsi-konsepsi Tuhan versi para filsuf, reformer dan kaum mistik.
Dari sini lantas Armstrong mengkontraskan dan coba menerjemahkan Tuhan dalam konteks kekinian. Dalam pandangannya, Tuhan yang selama ini digambarkan sebagai sosok personal sudah tidak relevan lagi. Tuhan yang meski dijelaskan melalui logika nalar manusia. Yang mungkin dan jauh lebih relevan adalah ketika Tuhan dalam konteks dunia yang semakin absurd ini dipandang sebagi Tuhan yang mistycal. Tuhan yang tidak lagi dipandang sebagi sesuatu wujud yang lain, yang mesti ditundukan pada dalil-dalil rasionalitas. Namun, Ia adalah wujud yang subyektif yang hadir melalui imajinasi, penuh dengan misteri dan tak terlukiskan.
Dan tampaknya pandangan Armstrong terkait dengan Tuhan yang mystical ini tengah bersambut. Futurolog John Naisbitt dan Patricia Aburdene dalam Megatrend 2000 mengungkapkan bahwa tengah terjadi sebuah perubahan besar yang melanda dunia Barat, khususnya Amerika Utara, yakni mulai muncul “kemuakan” terhadap insitusi agama formal, yang justru bergeliat adalah gelombang spiritual yang enggan diidentikan dengan formalitas agama tertentu. Slogan yang mengawal fenomena ini adalah spirituality yes, organized religion no!
Kelompok yang larut dalam gelombang spiritualitas sini biasa disebut sebagai the new age. Salah satu landasan yang di pegang oleh para new ager (penganut new age) adalah kesadaran akan ultimate reality sebagai satu-satunya realitas yang eksis. Agama-agama, yang selama ini menjadi salah satu tembok demarkasi terkuat, tak lain hanyalah sebuah jalan-jalan menuju kepada ultimate reality.
Disinilah Tuhan tak lagi dipahami sebagai sesuatu yang eksklusif yang hanya dimonopoli oleh jalur agama formal. Tuhan diwujudkan sebagai sosok esoteris yang emoh pada jubah formalitas agama. Tuhan dalam pandangan para new ager merupakan sosok cair yang terbuka bagi siapa pun. Misteri terdalam yang tak lekang dan terjamah oleh nalar kerdil manusia, yang hidup secara nyata dalam pengalaman-pengalaman spiritual individual.
Nah, untuk melihat lebih jauh perihal konsepsi Tuhan, dalam tulisan ini penulisan akan melihat konsepsi-konsepsi manusia perihal Tuhan yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua kutub; Tuhan transenden dan Tuhan imanen.
Dari dua kutub konsepsi mengenai Tuhan ini lantas penulis menariknya pada tataran pengalaman guna memberikan gambaran konkret perihal konsep Tuhan, dengan mengacu pada kerangka Peter L. Berger, pengalaman manusia atas Tuhan paling tidak dapat direduksi dalam dua kategori; konfrontasi dan interioritas.

Tuhan Transenden & Pengalaman Konfrontasi
Tuhan transenden dibayangkan sebagai Tuhan yang mengatasi atau melampaui alam raya. Implementasi dari konsepsi ini antara lain paham penciptaan. Tuhan sebagai pencipta alam raya tidak memiliki ketergantungan pada segala ciptaan-Nya. Tuhan telah hadir sebelum alam raya terbentuk.
Disinilah Tuhan dipandang sebagai sosok personal yang seutuhnya digambarkan sebagai sosok yang berpengetahuan, berkemauan, memperhatikan bangsa-Nya, membimbing manusia, bahkan setiap orang secara pribadi. Relasi yang berlangsung antara Tuhan dan manusia bersifat dialogal. Kepasrahan penuh dengan hormat kepada Tuhan menjadi capain tertinggi bagi manusia dalam menghayati Tuhan transenden yang personal ini.
Tuhan transenden ini biasanya dinisbahkan pada tradisi agama-agama Asia Barat, khususnya iman ibrahimistik (Yahudi, Kristen dan Islam). Pesona Tuhan yang transenden ini memiliki tiga ciri pokok:
Pertama, unsur personal. Tuhan mengikatkan dirinya dan mengutus seseorang untuk menerjemahkan pesan-Nya guna mewujud sebagai bentuk penyelematan. Secara personal Tuhan memilih orang dan bangsa tertentu dan berdialog dengannya.
Kedua, pengakuan terhadap satu-satunya Tuhan. Dalam iman Yahudi, Yahweh menjadi satu-satunya Tuhan maha kuasa yang tidak memerlukan ilah lainnya. Begitupun dalam Islam dan Kristen, Allah menjadi satu-satunya penguasa yang memungkinkan segala hal dalam dunia ini terjadi.
Ketiga, Tuhan bertahta di atas langit dan bumi, Ia tidak menjadi bagian darinya. Ia tidak terurai ke dalam alam raya, melainkan ia yang menciptakan langit dan bumi.
Tuhan transenden ini mewujud dalam pengalaman manusia secara konfrontasi. Konfrontasi ini sendiri dimaksudkan bahwa Tuhan dialami sebagai sebuah realitas eksternal yang acapkali dianggap mengancam dan mengerangkeng kesadaran individu. Dalam pengalaman ini Tuhan hanya berhubungan dengan manusia dari luar dunia. Dapat dilihat misalnya; ketika Nabi Musa menerima firman dengan berbicara langsung dengan Tuhan; Paulus yang menemui Kristus yang dibangkitkan dalam perjalanan menuju Damskus; Nabi Muhammad saw ketika menerima wahyu di Goa Hira atau ketika beliau berbicara secara langsung kepada Allah pada saat isra miraj.

Tuhan Imanen & Pengalaman Interioritas
Jauh berbeda dengan Tuhan transenden yang mengatasi dan melampaui alam raya, Tuhan imanen justru dikonsepkan sebagai Tuhan yang menyerapi alam. Antara Tuhan dan alam tidak terdapat garis demarkasi yang ketat. Tuhan sebagai sumber awal secara dinamis menyerap dalam keseluruhan aspek dalam alam raya.
Tuhan imanen biasa dikaitkan kepada tradisi iman Asia Selatan dan Timur. Dalam tradisi iman Asia Selatan dan Timur yang memandang Tuhan sebagai sesuatu yang imanen, terdapat satu prinsip dasar, Brahman. Kemajemukan yang ada dalam semesta hanyalah maya, karena Brahmann-lah satu-satunya realitas. Brahmann memancarkan diri ke dalam alam semesta sampai ke kehidupan mikro di sekitar manusia. Realitas yang banyak, dewa-dewi, roh-roh, lalu manusia dan alam raya, merupakan emanasi (aliran dari zat satu yang menjadi dasar segalanya). Yang ilahi mengalirkan atau menjabarkan diri menjadi kenyataan majemuk. Alam raya, termasuk manusia merupakan eksteriorisasi zat ilahi. Dalam semadi, orang seakan-akan kembali ke asal-usul, meskipun zat itu sendiri, Brahmann, tidak dapat tercapai. Karena segala-galanya adalah satu. Pandangan seperti ini juga dikenal sebagai monisme.
Tuhan yang imanen masuk ke pengalaman dalam bentuk interioritas. Interioritas merujuk pada bentuk pengalaman tentang Tuhan, ketika Tuhan dan lebih luas lagi obyek pengalaman relijius lainnya, dipandang atau dipercaya bisa ditemukan di kedalaman kesadaran individu itu sendiri. Dalam interioritas, mistisme menjadi jalan batin menuju ilahi atau realitas mutlak. Dapat dilihat misalnya pencerahan yang dialami oleh Sang Budha. Pada tradisi Hindu terungkap dalam Vishnu Purana ayat 18; ...Dia menerima-Ku semata sebagai tujuannya yang tertinggi. Oleh karenanya, tanpa dia, aku tidak bisa menopang diriku-Ku sendiri. Oleh karenanya, sesungguhnya dia adalah diri-Ku.

Hibriditas
Dalam kenyataanya, konsepsi antara Tuhan transenden dan Tuhan imanen tidak dapat dipandang sebagai oposisi biner, yang memiliki kejelasan batasan secara ketat. Begitupun dengan pengalaman yang bersifat konfrontasi dan interioritas, apalagi hanya dibekukan seakan-akan tradisi iman Barat mutlak bersifat konfrontasi dan Iman Timur bersifat interioritas. Terdapat hibdritas dalam pemaknaan akan Tuhan yang transenden dan imanen. Begitupun dengan pengalaman, antara yang konfrontasi dan interioritas.
Transendensi dan imanensi Tuhan selalu bersamaan. Karena Tuhan sama sekali transenden, Tuhan juga sama sekali imanen. Atau dengan kata lain, Tuhan itu, sebagai Yang transenden, di mana-mana tidak ada, dan sekaligus, Yang imanen, di mana-mana ada. Tuhan itu di mana pun tidak dapat ditemukan sebagai salah satu obyek atau salah satu unsur, akan tetapi di mana pun Ia dapat ditemukan sebagia dasarnya.
Contoh konkrit, dalam ajaran Hindu yang menganut Tuhan Imanen, juga memiliki pandangan tentang transendensi (personal), seperti misalnya agama bhakti di mana cinta kasih kepada Krisna merupakan intinya.
Terkait dengan pengalaman, relasi antara Tuhan dan manusia, antara konfrontasi dan interioritas pun saling bercampur. Dalam tradisi Islam, dimana monotheisme yang merujuk pada transendensi Tuhan yang bercorak konfrontasi, dalam salah satu wajahnya mengenal tradisi imanensi yang bercorak interioritas melalui jalur mistisme yang erat kaitannya dengan kalangan sufi. Misalnya saja, (contoh ekstrim) ajaran syech siti jenar mengenai manungaling kawula gusti. Begitupun dengan Kristen, terutama dalam tradisi gnosis Kristen awal sebagaimana tercatat dalam Injil (apokrif) Thomas Sang Pendebat; ....”Orang yang mengenal dirinya”. Karena orang siapapun yang tidak mengenal dirinya berarti tidak mengetahui apa pun, tetapi ia yang mengenal dirinya pada saat yang sama telah mencapai pengetahun tentang kedalaman segala hal (Thomas Sang Pendebat 138: 7-18).
Dari sini terlihat jelas, bahwa konsepsi mengenai Tuhan transenden dan Tuhan imanen, pengalaman konfrontasi dan interioritas bukanlah merupakan konsep yang saling tertutup dan mengecualikan antara satu dengan lainnya. Melainkan bersifat hibrid dengan penekanannya pada lingkup-lingkup tertentu dengan kekhasannya masing-masing.

Kesimpulan
Uraian mengenai konsepsi-konsepsi mengenai Tuhan pada dasarnya hanyalah sekedar sebuah konsep sebagai bentuk upaya manusia mengenal Tuhan-Nya. Penting kiranya untuk merujuk pendapat tokoh sufi ternama, Jalaludin Rumi. Rumi menandaskan, dengan mengrikitik pandangan-pandangan yang meredusir Tuhan pada logika nalar, bahwa Tuhan diketahui melalui pengabdian, bukan pemikiran; melalui cinta, bukan kata; melalui taqwa bukan hawa. Para Sufi tidak ingin mendefinisikan Tuhan; mereka ingin menyaksikan Tuhan. Dengan menggunakan intelek, kita hanya akan mencapai pengetahuan yang dipenuhi keraguan dan kontroversi. Melalui mujahadah dan 'amal, kita dapat menyaksikan Tuhan dengan penuh keyakinan.
Tidak jauh berbeda, dalam tradisi Yahudi pun dikemukakan bahwa Ketika Nabi Musa melihat semak-semak yang menyala di Gunung Sinai, yang pada dasarnya merupakan bentuk ”penampakan” Tuhan kepada Musa. Kemudian, Musa bertanya kepada Tuhan tentang nama-Nya dan Tuhan menjawab:
"Ehyeh asyer Ehyeh" (Keluaran 3:14). Terjemahan yang biasa dari ungkapan Ehyeh asyer Ehyeh adalah "Aku adalah Aku" ("I am that I am") atau "Aku akan jadi Aku" ("I will be that I will be").
Dari jawaban ini dapat ditafsirkan bahwa Tuhan menunjukkan diri-Nya sebagai sesuatu yang tidak dapat begitu saja dipahami oleh akal manusia. Karena itu, Tuhan memperingatkan Musa untuk tidak bertanya tentang diri-Nya, Dzat-Nya.
Ibn al-'Arabi berpandangan bahwa pengetahuan yang benar tentang Tuhan, adalah pengetahuan yang tidak terikat oleh bentuk kepercayaan atau agama tertentu. Ibn al-'Arabi berujar bahwa, Barangsiapa yang membebaskan-Nya dari pembatasan tidak akan mengingkari-Nya dan mengakui-Nya dalam setiap bentuk tempat Dia mengubah diri-Nya.
Namun, perlu disadari, sebagai manusia tampaknya konsepsi-konsepsi tentang Tuhan merupakan hal yang tak bisa lepas dari sosok seorang manusia. Bahkan mengajukan sebuah pemahaman bahwa Tuhan itu adalah hal yang tak terdefinisi tak lain merupakan bentuk pendefenisian dan konsepsi atas Tuhan. Karena memang begitulah manusia, makhluk yang tak pernah bisa lepas dari simbol-simbol, lambang-lambang, dan konsepsi-konsepsi. []

HARRY BAWONO
Mahasiswa Sosiologi UI

Referensi:
v Armstrong, Karen, A History of God, http://esnips.com/web/ebooks4u
v Berger, Peter. L, The Other Side of God, Alih bahasa: Ruslani, Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2005.
v Adian, Donny Gahral, Pilar-Pilar Filsafat Kontemporer, Yogyakarta: Jalasutra, 2002.
v Naisbit, John and Patricia Aburdene, Megatrends 2000, Megatrends ltd, 1990.
v Noer, Kautsar Azhari, Tuhan Yang Diciptakan dan Tuhan Yang Sebenarnya, artikel dalam Jurnal Pemikiran Islam Paramadina
v Suseno, Franz Magnis, Menalar Tuhan, Yogyakarta: Kanisius, 2006.

”Memahami” Imam Samudra

2007-12-03T23:49:00.000-08:00

“Manusia tidak pernah berbuat jahat sesempurna yang mereka
perbuat karena keyakinan agama.”
(BLAISE PASCAL, dalam ”Batas Nalar” karya Donald B. Calne)

Terlepas dari keraguan bahwa kasus Bom Bali memang dilakukan oleh Imam Samudra dkk., mengingat, dan membicarakan kejadian Bom Bali selalu memunculkan pertanyaan: benarkah aksi Bom Bali adalah jihad?
Tak salah memang Abdul Azis ‘Imam Samudra’–selanjutnya hanya ditulis Imam- dalam bukunya yang berjudul ”Aku Melawan Teroris!” (Jazera: 2004) menuliskan secara khusus mengenai penjelasan jihad Bom Bali di dalam bab “Bom Bali, Jihadkah?”.
“Bom Bali, Jihadkah?” Bagi Imam sendiri pertanyaan itu memang serius untuk dibahas. Memahaminya tidak bisa hitam putih begitu saja. Ada spektrum permasalahan dengan segenap wacananya yang harus dimengerti secara mendasar. Menurut Imam, seorang yang terdidik tidak akan mengatakan: “ngapain, jihad kok di Bali? Itu sih bukan jihad, soalnya menghacurkan ekonomi Indonesia. Kalau mau jihad ya di Amerika sana! Masa iya, jihad kok membunuh sesama muslim?” Itu asbun!
Untuk bisa memahami mengapa Imam bisa melakukan pemboman sedahsyat itu di mana banyak korban sipil dan tak sedikit di antaranya beragama Islam tentu tidak bisa dilepaskan dari pemahaman Imam sebagai muslim. Apa arti jihad bagi Imam? Mengapa Imam harus berjihad? Mengapa menggunakan bom? Mengapa di Bali?
Saya coba meringkas jawaban dan alasan Imam terhadap pertanyaan-pertanyaan itu yang memang Imam tulis dalam buku ”Aku Melawan Teroris?” (AMT).

Arti jihad menurut Imam
Imam mengartikan jihad ke dalam tiga segi, yaitu:
1. Dari segi bahasa (etimologi), jihad berarti bersungguh-sungguh, mencurahkan tenaga untuk mencapai satu tujuan.
2. Dari segi istilah, jihad berarti bersungguh-sungguh memperjuangkan hukum Allah. Mendakwahkannya serta menegakannya.
3. Dari segi syar’i, jihad berarti berperang melawan kaum kafir yang memerangi Islam dan kaum muslimin. Pengertian syar’i ini lebih terkenal dengan sebutan “jihad fi sabilillah”.
Dari tiga pengertian itu, Imam memahami bahwa arti jihad dari segi syar’i merupakan pengertian jihad yang sempurna. Dua pengertian jihad sebelumnya merupakan tahapan dan penyusun untuk capaian berperang melawan kaum kafir yang memerangi Islam beserta kaum muslimin. Kafir diartikan oleh Imam sebagai orang (individu dan kelompok/ bangsa) yang bukan beragama Islam. Dan kerap kali Imam menyamakan pengertian kafir dan musyrik. Mungkin lahir dari buah pikir bahwa setiap kafir menyembah tuhan selain Allah.

Mengapa Imam (/ muslim) harus berjihad?

Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu (telah menjadi janji) yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka, bergembiralah dengan jual beli itu, dan itulah kemenangan yang besar.
(At Taubah:111)
Apakah kamu menyangka bahwa kamu akan masuk surga padahal Allah belum melihat (dalam kenyataan) siapa yang berjihad di antara kamu dan belum nyata siapa yang bersabar.
(Ali Imran: 142)
Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah berserta orang-orang yang bertakwa.
(At Taubah: 36)
Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi firnah, dan supaya agama itu semata-mata untuk (keunggulan) Allah.
(Al Anfal: 39)
Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah (Tuhan) selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, dan mereka mendirikan shalat serta menunaikan zakat.
(HR. Bukhari-Muslim)
”ketahuilah, bahwa surga berada di bawah bayang-bayang pedang.”
(HR. Bukhari-Muslim)

Ayat dan hadist tersebut, bagi Imam merupakan perintah langsung dari langit tujuh yang ditujukan kepada semua umat Islam. Berjihad (memerangi) kaum kafir merupakan cerita utama kehidupan umat manusia di dunia. Jihad (dan sabar) merupakan syarat yang harus dijalani dan dipenuhi setiap muslim untuk mencapai surga.
Berjihad pun merupakan kewajiban bagi setiap (muslim yang) mukmin. Sebagaimana diwajibkannya berpuasa bagi setiap mukmin.

Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal amat buruk bagimu; Allah mengetahui sedangkan kamu tidak.
(Al Baqarah: 216)

Jadi, menjadi muslim bukan sekedar sholat, puasa, zakat, haji atau yang lainnya. Semua itu bagi Imam, belum sempurna tanpa disertai turut sertanya kita dalam memerangi kaum kafir.

Mengapa menggunakan bom?
Bagi Imam konsep perang adalah bagaimana kita membunuh atau terbunuh. Artinya, teknis dan peralatan (senjata) disesuaikan dengan konsep itu. Dalam Al Quran memang tidak ada istilah bom. Meski demikian, pada zaman nabi ada teknis cara bertempur yang bernama ”manjaniq”. Fungsi manjaniq seperti martir yang memiliki daya rusak sangat tinggi. Fungsi martir pada manjaniq ini yang diasosiasikan sebagai bom. Ada pun beberapa pendapat ulama yang Imam pegang adalah sebagai berikut:

Dalam pengepungan terhadap kaum Banu Hawazin dan sekutunya, Rasulullah saw. menggunakan manjaniq selama empat puluh hari.
(Ibnu Katsir. Tafsir al Quran, Juz 2/ 357)

”Diperbolehkan menembakan manjaniq terhadap kaum kafir, dengan menghantamkan batu-batu dan api serta mengirim air bah pada mereka sekalipun di antara kaum kafirin itu terdapat kaum muslimin yang tertawan, karena hal ini merupakan kepentingan peperangan.”
(Al Khatib Asy Syarbini dikutip oleh Imam Asya Syahid Ibn Nuhas dalam Tahzib Masyariqul Asywaq) hal 150 dan 151.

Mengapa di Bali?
Sebetulnya tidak ada keharusan melakukan jihad di Bali. Karena setiap jengkal tanah adalah kepunyaan Allah. Mereka yang beragama di tanah Allah, tetapi tidak sesuai dengan agama Allah maka harus diperangi. Imam berpegang pada ayat:

Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka.
(Al Baqarah: 191)

Target jihad adalah orang-orang kafir. Kafir yang harus diperangi dalam artian negara adalah Amerika dan para sekutunya (Israel, Australia dll.). Di mana terdapat orang kafir berkewarganegaraan tersebut, maka itulah target. Menyerang target pada wilayah yang homogen (Amerika dan sekutunya) tentulah lebih efektif dan efisien dari pada menyerang wilayah yang heterogen. Setelah dipertimbangkan, Sari Club dan Pady’s Pub, Legian, Bali merupakan target yang tepat (Hal. 120).

Mengapa sipil yang jadi sasaran?
Imam yang begitu ”membenci” negara kafir Amerika (dan sekutunya) tentulah akan bisa kita mengerti jika kebenciannya dia luapkan dengan aksi kekerasan terhadap tentara Amerika, atau Bush misalnya. Tetapi yang Imam serang malah pihak sipil, yang notabene tidak tahu menahu, apa itu pertarungan ideologi Barat dan Islam?; apa itu konflik Israel-Palestina?; dsb. Ini menimbulkan keheranan bagi kita.
Tetapi Imam mempunyai dasar dan alasan yang menarik. Imam memulai penjelasan dengan menggambarkan keadaan bahwa selama ini Amerika dan sekutunya telah banyak melakukan peperangan di beberapa negara. Imam menuliskan bagaimana serangan Amerika terhadap Irak, telah membunuh 1,5 juta bayi Irak. Serta kebiadaban sikap Israel terhadap rakyat (sipil) Palestina yang masih berlangsung hingga sekarang.
Dari keadaan itu Imam menilai bahwa, kafir Amerika dan sekutunya adalah teroris. Para Kafir telah melampaui batas. Maka Imam mengacu pada ayat:

Barang siapa melampaui batas terhadap kami maka balaslah serangan mereka seimbang dengan yang mereka lakkukan terhadap kamu...
(Al Baqarah: 194)
Dan jika kamu mengadakan pembalasan, maka balaslah dengan balasan yang setimpal dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu...
(An Nahl: 126)

Dengan begitu, sipil bangsa-bangsa kafir (penjajah) yang semula tidak boleh diperangi, berubah menjadi boleh diperangi dengan adanya tindakan melampaui batas oleh kafir penjajah terhadap kaum sipil muslim. Bagi Imam, ini merupakan usaha pencapaian keseimbangan hukum dalam perlawanan (Hal. 116). Bom Bali hanyalah setitik reaksi terhadap sekian banyak aksi yang dilakukan oleh bangsa-bangsa kafir (Amerika dan sekutunya) penjajah terhadap umat Islam di seluruh dunia. Perang dibalas perang; darah dibalas darah; nyawa dibalas nyawa, sipil dibalas sipil, pelampauan batas dibalas dengan setimpal!

Bagaimana dengan korban yang beragama Islam?
Setiap tindakan manusia sangat memungkinkan untuk tak luput dari kesalahan (human error). Jatuhnya korban yang beragama Islam merupakan bentuk dari human error aksi bom Imam dkk. Sebelumnya mereka telah memperhitungkan dan memahami situasi lapangan bahwa, antara jam 21.00 s/d 24.00 merupakan waktu para kafir aktif bermaksiat. Dan pada waktu itu, hampir bisa dipastikan tidak ada penduduk lokal yang berkeliling di daerah itu. Ternyata kenyataan lain. Tak sedikit muslim yang menjadi korban (Hal. 121).
Adanya human error itu sangat disesali Imam. Dirinya bertaubat kepada Allah atas hal itu.

”Hilangnya dunia masih lebih ringan di sisi Allah dari pada terbunuhnya seorang muslim.”
(HR. Nasai dan Al Baihaqi)

Tapi, berkenaan dengan ketaksengajaan membunuh kaum muslim, bagi Imam Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan solusi tersendiri melalui firman Allah:

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh mukmin yang lain kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Dan barangsiapa membunuh mukmin karena bersalah (hendaklah ia) memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat (denda) yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika keluarga si terbunuh bersedekah (membebaskan pembunuh dari membayar diyat). Jika si terbunuh dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka hendaklah (si pembunuh), memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Dan jika (si terbunuh) dari kaum kafir yang ada perjanjian (damai) anTara mereka dengan kami, maka hendaklah (si pembunuh) membayar diat yang diserahkan pada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barang siapa yang tidak memperolehnya maka hendaklah (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut, sebagai cara taubat kepada Allah dan adalah Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. (An Nisa; 92)

Bagaimana dengan grasi?
Bagi Imam, hanya kepada Allah lah seluruh manusia wajib memohon ampun. Dialah Pemilik Neraka dan Surga. Dialah Maha Pengampun, Pengasih dan Penyayang. Grasi, ampunan, pengampunan atau yang lainnya merupakan bentuk pembelaan hukum yang dibuat oleh hukum-hukum manusia. Hukum-hukum yang jauh dari syariat Islam/ hukum Allah. Mengajukan grasi berarti tunduk kepada hukum buatan manusia.
Memohon grasi pun berarti membenarkan hukum kafir dan mengingkari kebenaran hukum Allah (Hal. 198 s/d 202).
Dan pengajuan grasi merupakan bentuk sikap penyesalan atas perbuatan. Padahal aksi bom Bali bagi Imam tak ada penyesalan dan memang didasari oleh keyakinan yang kuat yang bersumber dari kebenaran Allah, Al Quran dan Hadist. Untuk apa memohon ampun, padahal Imam telah menjalankan kebenaran.

Benarkah jihad ala Imam tidak seusai dengan Islam?
Jika kita dihadapi, ditanya, melihat dan/ atau membahas adanya kekerasan yang mengatasnamakan agama, umumnya kita selalu memisahkan antara ajaran agama dengan pemeluk agama. Seperti memisahkan cawan dengan anggur. Agama ibarat cawan sedangkan (perilaku) pemeluk agama adalah anggur. Ketika dirasakan pahit dalam mereguk anggur, maka yang disalahkan adalah anggurnya. Terorisme beragama ibarat rasa pahit yang berasal dari para pemeluk agama, bukan berasal dari ajaran agama. Bukan agama yang mengajarkan pemeluknya melakukan kekerasan, tetapi pemeluknya yang salah dalam memahami dan menjalankan ajaran agamanya.
Benarkah seperti itu? Benarkah agama adalah cawan kristal suci yang kuat-bersih-bening-mengkilat tak luput dari kerapuhan dan noda? Benarkah pemeluk adalah anggur yang sangat memungkinkan menjadi masam dan pahit, tanpa dipengaruhi cawan bernama agama?
Ulil Abshar Abdallah berpendapat bahwa, ketika Bom Bali Imam dkk. kita nilai sebagai tindakan di luar ajaran Islam, maka sebetulnya di sini kita menjumpai permasalahan yang mendasar dalam bingkai pluralitas agama. Karena dengan penilaian itu kita sedang membuat dua kleim sekaligus:
1. Kita menganggap bahwa para pembom Bali itu tidak paham Islam yang sebenarnya, sehingga tindakan mereka jelas salah;
2. Kita mengkleim bahwa pemahaman kitalah yang benar karena sesuai dengan Islam.
Dua kleim itu bagi Ulil, jelas tidak tepat. Kleim pertama tidak tepat karena para Imam dkk. bukanlah para “orang lugu” yang sekedar mengebom karena sebuah orientasi yang rendah. Imam dkk. adalah Al Ustadz (guru agama), yang sepanjang hidupnya berada dalam tradisi ajaran Islam. Dan dalam AMT, jelas bahwa Imam dkk. mempunyai argumentasi kuat yang dibangun oleh rangkaian ayat, hadist dan fatwa ulama disertai dengan penafsiran mereka.
Kleim kedua pun ditolak, karena kita memposisikan pemahaman kita hanya berasal dari satu spektrum penafsiran di antara sekian banyak penafsiran. Islam itu multi tafsir, salah satu di dalamnya ada tafsir yang membentuk pemahaman keras ala Imam Samudra.
Maka untuk menyikapi kasus aksi bom Bali Imam dkk., yang harus kita lakukan adalah kita tidak hanya mengkritik pemahaman Imam Samudra–di samping sikap kritik intropeksi pada diri kita-, tetapi juga kita mengkritik (ajaran) Islam yang kita yakini. Tindakan kekerasan pemeluk agama yang mengatasnamakan ajaran agama, bagi saya bisa juga ibarat rasa pahit dalam mereguk anggur melalui media cawan. Untuk mencari tahu sebab timbulnya rasa pahit, kita tidak hanya memeriksa apakah anggurnya pahit atau tidak. Tetapi juga, kita harus periksa cawan yang mewadahi anggur itu. Perlu adanya otokritik bagi umat Islam terhadap isi sumber ajarannya, Al Quran dan Hadist.
Itulah sikap beragama yang dewasa. Ketika kita memahami diri kita sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan, namun kita juga bisa memilah-milih melalui olah pikir dan rasa terhadap kebutuhan kita untuk memiliki konsep ajaran hidup. Beragama secara dewasa adalah ketika kita sadar bahwa, kita berada dalam apitan ajaran yang toleran dan keras; yang berisi pesan perdamaian atau yang mengajarkan berperang ala Imam Samudra. Maka, selamatlah kita jika bisa mencegah potensi dan dampak negatif dari agama yang kita yakini. []

USEP HASAN SADIKIN

Wawancara FLB dengan Kontestan Miss Indonesia 2006

2007-11-20T20:30:00.000-08:00

Setiap tahun kita selalu disodorkan tayangan dan acara pemilihan (kontes) ratu kecantikan. Ada Putri Indonesia, Miss Indonesia serta kontes serupa dalam skup daerah seperti Abang None Djakarta atau yang lainnya. Perlu rasanya mencoba mengetahui dan memahami, kenapa dan untuk apa kontes seperti itu ada? Apakah ini merupakan bentuk upaya dalam aktualisasi perempuan atau malah bentuk eksploitasi perempuan? Dan bagaimana jika dibandingkan dengan konteks Internasional? Perlukah Indonesia mengikuti kontes tersebut di tingkat internasioal? Pro dan Kontra selalu terjadi.

Untuk itulah Usep Hasan Sadikin dari Forum Lintas Batas (FLB) mencoba berbincang-bincang dengan Berlian Dewirani, Finalis (5 Besar) Miss Indonesia 2006 dalam Diskusi Santai FLB, membahas pengalaman dan pandangan Miss Maluku Utara ini di kontes ratu kecantikan.

Tujuannya tentu saja untuk mencoba memahami secara luas dan mendalam apa itu kontes ratu kecantikan (dari sudut pandang kontestan), sehingga kita tidak menilai sesuatu tanpa dasar. Dan juga, semoga prestasi yang dicapai oleh teman kita Berlian Dewirani bisa memberikan inspirasi, motivasi dan pelajaran dalam kehidupan kita untuk melangkah lebih baik di hari esok.

Berikut petikan bincang-bincang kami, Jumat, 1 September 2006 di kantin DALLAS FMIPA UI:

FLB : sepengetahuan Berlian apa tujuan diadakannya kontes ratu kecantikan, khususnya Miss Indonesia yang diikuti oleh Berlian?

BERLIAN DEWIRANI : tujuannya adalah untuk mencari icon perempuan Indonesia yang berpenampilan, berwawasan dan berprilaku, Beauty, Brain and Behavior yang mencirikan Indonesia. Nantinya perempuan tersebut akan ditugasi menjadi duta negara untuk memperkenalkan budaya, pariwisata dan kekayaan Indonesia lainnya di mata dunia.

FLB : kalau tujuan Berlian sendiri menjadi kontestan di kontes Miss Indonesia apa?

BERLIAN DEWIRANI : saya orang yang berpandangan bahwa nama besar merupakan hal yang penting untuk dimiliki. Saya senang melakukan kegiatan sosial. Dengan adanya nama besar berarti akan mendatangkan suatu kepercayaan dari orang lain kepada kita sehingga kita bisa optimal dalam melakukan kegiatan sosial atau yang lainnya. Sering kali kita terbentur masalah dana dalam melakukan kegiatan sosial, kekurangan SDM, dan yang lainnya. Kepercayaan terhadap diri kita dari orang lain akan mengatasinya dan kita pun akan merasa memiliki rasa tanggung jawab dalam menjaga kepercayaan itu dengan berbuat sebaik-baiknya.
Ini sudah saya sadari dan lakukan dari SMP dengan menjadi ketua OSIS. SMU pun juga menjabat sebagai ketua OSIS, dengan hal tersebut saya lebih bisa melakukan dan berbuat banyak hal untuk orang lain. Di kampus, saya coba jadi KABIR DANUS di skup jurusan tepatnya di Himpunan Mahasiswa Departemen Farmasi. Di skup kampus saya jadi DANUS BEM UI dan HUMAS Kelompok Studi Mahasiswa (KSM) Eka Prasetya UI. Di skup nasional saya terlibat di Ikatan Senat Farmasi se-Indonesia. Keikutsertaan saya di Miss Indonesia adalah agar bisa terlibat dalam aktivitas yang skupnya nasional juga. Saya bisa berhubungan dengan banyak orang dan juga mendapatkan teman baru. Sekarang saya lagi memikirkan apa yang menjadikan saya untuk bisa terlibat pada kegiatan yang skupnya internasional.

FLB : luar biasa!

FLB : sebenarnya persyaratan apa sih, seseorang bisa mewakili dan mengatasnamakan Propinsi atau Daerahnya?

BERLIAN DEWIRANI : itu bisa karena kita lahir di daerah yang kita wakilkan, karena keturunan daerah tersebut yaitu karena orang tua kita memang asal daerah yang akan kita wakilkan, dan juga karena kita memiliki wawasan seputar daerah yang akan kita wakilkan. Saya sendiri adalah kontestan yang memenuhi persyaratan yang ketiga. Saya bukan dari Maluku Utara, saya lahir di Jawa, Malang, orang tua juga lahir di Jawa.

FLB : oh gitu, Lalu kenapa milih Maluku Utara?

BERLIAN DEWIRANI : sebenarnya saya mendaftarkan diri sebagai kontestan Jawa Barat, karena saya tinggal di Depok dan juga karena saya besar di Depok. Tapi setelah saya lolos seleksi dari 6600 (enam ribu enam ratus peserta) menjadi 33 peserta saya ditawarkan pihak Miss Indoenesia untuk mewakili Propinsi Maluku Utara. Ada juga yang menelpon saya agar saya lebih memilih Propinsi Banten atau Propinsi Jakarta. Tapi saya lebih memilih Maluku Utara, udah deh dari situ saya browsing terus di internet cari informasi seputar Maluku Utara. Bahasanya apa, kekayaannya alamnya apa dan lain-lain. Hikmahnya saya bisa tahu daerah atau bagian lain dari Indonesia. Karena Maluku Utara juga bagian dari Indonesia, bukan Indonesia jika Maluku Utara tidak ada. Kendatipun Indonesia ada tanpa Maluku Utara, bukan merupakan sebuah Indonesia yang utuh. Seperti halnya dengan telapak tangan kita, bila jempol kita tidak ada bukan merupakan telapak tangan yang utuh yang akan mengalami kesulitan jika telapak tangan ini menulis.
Hikmah yang lainnya, saya jadi punya new family, yaitu orang Maluku Utara. Karena dalam mempelajari dan mengetahui budaya dan kekayaan alam Maluku Utara, saya harus ngobrol dengan orang-orang yang berasal dari sana. Saya belum pernah ke Maluku Utara.

FLB : bisa sedikit dijelaskan tidak, bagaimana proses pensleksian dari 6600 orang menjadi hanya 33 orang?

BERLIAN DEWIRANI : penilaian awal berdasarkan CV kita, apakah calon kontestan merupakan orang yang memiliki keahlian dan pengalaman berorganiasi, apakah calon kontestan bisa berbahasa Inggris atau tidak, dan yang lainnya. Kemudian seleksi berikutnya adalah pengetahuan umum berupa tes tulis. Lalu interview dengan banyak juri, yang mana pada tahap inilah calon kontestan “dibantai” dengan pertanyaan dan kritikan yang tajam dan sulit. Terakhir sesi pemotretan, apakah kami fotogenik atau tidak. Kata orang-orang disitu sih, sesi ini gak ngaruh-ngaruh amat.
Memang sengaja dari 33 kontestan itu dipilih penekanannya bukan pada dari mana calon kontestan itu berasal. Karena bagi pihak Miss Indonesia, yang terpenting bukanlah dari mana asal kami, melainkan tahu dan pahamkah daerah yang kita wakili.
Ini juga yang jadi pertanyaan juri kepada saya, kenapa kamu mau menjadi Miss Maluku Utara padahal kamu bukan berasal dari sana? Bagi saya mengangkat Indonesia bukan berarti menunjukan dari suku apa kita berasal, melainkan memperkenalkan kekayaan dan keindahan Indonesia yang terdiri dari banyak daerah dan sukunya. Nasionalisme lebih tinggi dari pada sukuisme.

FLB : misalnya saya sebagai juri dalam kontes ratu kecantikan. Bagi Berlian, apakah bijak jika saya kemudian lebih memilih kontestan yang tidak terlalu pintar tetapi secara fisik cantik dibandingkan dengan kontestan yang pintar tapi secara fisik tidak terlalu cantik?

BERLIAN DEWIRANI : aduh maaf, saya tidak bisa memposisikan saya dalam keadaan itu, karena penilaian cantik itu relatif dan juga penilaian juri bersifat privat dan subjektif.

FLB : oh maaf, mungkin pertanyaannya yang tidak bijak?

BERLIAN DEWIRANI : mmm, saya juga minta maaf karena saya tidak bisa menjawab secara bijak. Tapi berdasarkan pengalaman saya, pada dasarnya dalam pemilihan dan penilaian berdasarkan 3B, Beauty, Brain dan Behavior. Artinya masing-masing memiliki bobot 1/3, siapa yang mempunyai atau mendapat nilai dari ketiga itu dengan baik maka dialah yang dipilih. Memang sih ada beberapa kontestan yang kurang pintar atau kurang berwawasan, tapi mereka tidak sampai lolos ke 15 besar.

FLB : sebenarnya bagaimana proses seorang pemenang kontes kecantikan di Indonesia bisa kemudian mewakili dan mengatasnamakan Indonesia dalam kontes kecantikan tingkat dunia? Apakah dia izin dulu dengan pemerintah pusat? Apakah memang ada instansi pemerintah yang menangani hal ini sebagaimana PSSI menangani kesebelasan Indonesia untuk tampil di kancah internasional?

BERLIAN DEWIRANI : pastinya saya kurang tahu mengenai hal ini, yang saya tahu pihak Miss Indonesia melakukan kunjungan ke beberapa tokoh dan instansi seperti ketua DPR Bapak Agung Laksono, Ibu Shinta Mulya, Menlu, Kedubes dan lain-lain.

FLB : misalnya Berlian menang dalam kontes Miss Indonesia, maka otomatis Berlian akan dikirim mengikuti kontes ratu kecantikan tingkat internasional, bersediakah Berlian, karena di sini ada sesi memakai pakaian renang?

BERLIAN DEWIRANI : selama ini yang diributkan adalah sesi pakaian renang dalam kontes Miss Universe yang merupakan jalur intenasional untuk kontes Putri Indonesia karena memang lisensinya dari Miss Universe, dan Miss Universe sponsor utamanya adalah merek pakaian renang. Yang saya tahu, dalam kontes Miss World yang merupakan jalur internasional untuk kontes Miss Indonesia, keputusan diberikan kepada kontestan untuk menggunakan pakaian renang seperti apa. Indonesia pernah memakai kain Bali untuk pakaian bawah sebagai penutup dan penghias. Tetapi saya tidak akan pernah bersedia untuk ikut kontes yang mengharuskan saya mengenakan pakaian renang dengan modifikasi apapun.

FLB : apakah hal ini juga yang menjadi pertimbangan Berlian untuk lebih memilih mengikuti kontes Miss Indonesia dibandingkan kontes Putri Indonesia?

BERLIAN DEWIRANI : ya. Dalam kontes Miss World, yang ditekankan adalah nilai-nilai budaya dan keunikan Negara. Dalam Miss World ada sesi yang mana masing-masing Negara memberikan batu khas dan tanaman khas negaranya yang kemudian dijelaskan apa namanya dan dimana letaknya. Bagi saya semua hal ini menjadikan kontes Miss World lebih baik dibandingkan dengan Miss Universe.

FLB : bagi Berlian dengan adanya sesi pakaian renang dalam Miss Universe, apakah Indonesia tidak perlu menjadi salah satu kontestan sebagaimana Malaysia atau negara-negara yang mempunyai latar belakang agama Islam, toh masih banyak cara lain untuk bisa memperkenalkan Indonesia di kancah internasional? Atau biarkan saja Miss Universe tetap menjadi salah satu jalur untuk memperkenalkan Indonesia di kancah internasional?

BERLIAN DEWIRANI : bagi saya ini sama halnya dengan mereka yang mewakili negara dalam Olimpiade Fisika, atlet suatu cabang olahraga dalam olimpiade dan yang lainnya. Semua berhak melakukan yang terbaik bagi dirinya dengan nama Indonesia.

FLB : mungkin ini pertanyaannya kaya di kontes ratu kecantikan. Bagi Berlian pengertian cantik itu apa sih?

BERLIAN DEWIRANI : cantik atau fisik yang baik merupakan anugrah dari Tuhan. Tetapi bukan itu yang membuat kita mulia di mata Tuhan dan sesama. Bagi saya kecantikan dalam berprilaku dengan wawasan yang luas merupakan kecantikan yang sebenarnya. Pasti kalian punya temen yang secara fisik dia tidak menarik, tapi dia enak di ajak ngobrol dan baik dalam bersikap, sehingga kita seneng. Orang-orang terdekat saya sampe heran, ko Berlian kalo punya temen cowok aneh-aneh sih.

FLB : maaf tadi sepertinya ada pernyataan Berlian yang kontradiktif. Di satu sisi Berlian berpendapat bahwa cantik merupakan anugrah dari Tuhan, seakan-akan Tuhan membedakan nilai ciptaannya. Ada manusia yang diciptakan Tuhan dengan fisik yang cantik dan ada manusia yang diciptakan Tuhan dengan fisik yang tidak cantik. Tapi di sisi lain Berlian berpendapat bahwa kecantikan dalam berprilaku membuat kita mulia di mata Tuhan. Maksudnya?

BERLIAN DEWIRANI : ketika kita diberikan oleh Tuhan fisik yang cantik bisa ga kita menjaganya dan kita tetap bisa berbuat baik dengan sesama, tidak membuat terlena dan sombong akan kecantikan kita.

**Dalam diskusi ini, Djohan anggota Forum Lintas Batas dari Fakultas Ekonomi juga memberikan tanggapan dan pertanyaan,

DJOHAN : maaf, yang saya baca, dulu sebelum renaisains, pada saat itu perempuan cantik itu yang gemuk-gemuk. Artinya cantik di sini adalah penilian kolektif suatu kelompok masyarakat. Sekarang cantik itu adalah yang ramping.

FLB : dengan kata lain, bagi Djohan penamaan cantik pada suatu bentuk fisik perempuan adalah pengaruh dari peradaban yang berkuasa pada masanya. Sekarang dengan Barat yang menghegemoni dunia, penamaan cantik diperuntukan untuk mereka yang memiliki bentuk fisik yang ramping, berkulit putih dan berhidung mancung. Bagaimana Berlian setuju dengan pendapat ini?

BERLIAN DEWIRANI : ya, kecantikan itu relatif. Orang yang satu dengan orang yang lain berbeda dalam menilai kecantikan seseorang, atau menilai seseorang itu cantik atau tidak.

FLB : bagi Berlian aktualisasi dan peran perempuan dalam ruang publik itu seperti apa?

BERLIAN DEWIRANI : wah, pertanyaannya tentang gender nih. Bagi saya yang paling penting dalam kesetaran gender adalah kesetaraan dalam hak menikmati hasil kemerdekaan. Perempuan secara luas harus disadarkan akan pentingnya menuntut ilmu, berkarya dan sebagainya dalam menikmati dan mengisi kemerdekaan.

DJOHAN : pendapat Berlian mengenai perempuan yang menjadi pemimpin?

BERLIAN DEWIRANI : saya sependapat dengan jawaban dari salah satu kontestan di Miss Indonesia 2006, bahwa ada hal-hal yang menjadikan perempuan dalam bersikap sebagai pemimpin lebih baik dibandingkan laki-laki. Perempuan bisa lebih bijak dalam bersikap karena landasan perasaannya. Pada dasarnya perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin, tinggal bagaimana kualitas dari masing-masing personal yang menentukan apakah dia layak menjadi pemimpin atau tidak. Perbedaan bahwa perempuan lebih berkecendrungan mengedepankan perasaan dibandingkan laki-laki yang lebih mengedepankan pikirannya, bukanlah menjadi alasan perempuan tidak lebih layak menjadi pemimpin. Biarlah kemudian kelebihan dari masing-masing tersebut mendorong perempuan dan laki-laki untuk saling melengkapi.

FLB : selama ini ada dua pendapat yang berbeda mengenai fungis dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam konteks berkeluarga. Yang pertama berpendapat bahwa Tuhan telah mengatur fungsi dan peran laki-laki sebagai suami adalah mencari nafkah sedangkan perempuan mengasuh anak dan mendidik keluarga. Yang kedua berpendapat bahwa fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan merupakan kesepakatan antara keduanya, artinya bentuk fungsi dan peran laki-laki dan perempuan yang ada sekarang ini merupakan hasil bentukan masyarakat yang bisa berubah dan berbeda antara masyarakat satu dengan yang lain sejalan dengan perubahan dan perbedaan waktu. Berlian cenderung yang mana?

BERLIAN DEWIRANI : bagi saya hak kemerdekaan perempuan dan laki-laki pada dasarnya adalah sama. Tetapi hal tersebut ada batasan dan tanggung jawab yang harus diprioritaskan, yaitu keluarga. Perempuan yang lebih cenderung mengedepankan perasaan dan emosinya lebih baik dalam menyampaikan dan menjalankan nilai-nilai pendidikan terhadap anak, untuk itulah perempuan lebih baik berperan lebih banyak pada wilayah domestik keluarga. Laki-laki pun harus memprioritaskan keluarga, hanya saja perannya berbeda, yaitu mencari nafkah.

FLB : dengan dasar kemerdekaan perempuan, Berlian memandang bahwa keikutsertaan perempuan di kontes ratu kecantikan adalah usaha perempuan untuk mengaktualisasikan dirinya sehingga bisa berperan lebih di ruang publik?

BERLIAN DEWIRANI : ya!

Catatan: Hasil tertulis wawancara ini sudah melalui proses pengeditan dengan sepengetahuan dan seizin Berlian.

Demi Keutuhan Bangsa

2007-09-13T23:35:00.000-07:00

Oleh ARIFULLAH IBN RUSYD

Ternyata apa yang dikenal dengan konsep integrasi nasional masih labil. Proses nation and character building sama sekali jauh dari selesai. Kita semua, terutama para pemimpin formal, sejak proklamasi telah lengah dan lalai dalam merawat dan memelihara rasa kekitaan anak bangsa ini karena berasumsi bahwa Indonesia adalah sebuah bangsa yang sudah mapan, kokoh, dan pasti tahan banting. Perkiraan ini jelas ahistoris, tidak berpijak atas fakta sejarah.

Mengapa? Alasannya sangat gamblang. Indonesia sebagai bangsa, bukan kumpulan suku bangsa, baru muncul awal 1920-an. Sebab itu, pendapat yang mengatakan bahwa Indonesia sudah muncul sejak zaman Kerajaan Kutai yang Hindu awal abad ke-5 atau sejak kerajaan maritim Sriwijaya yang Budis akhir abad ke-7, jelas mengada-ada. Tetapi, bahwa bekas kedua kerajaan itu kemudian menjadi bagian Indonesia modern, sepenuhnya didukung fakta sejarah.

Sebagai bangsa muda, kita harus ekstra hati-hati merawat Indonesia ini. Kecerobohan sentralistik selama empat dasawarsa yang lalu jangan diulang lagi pada masa depan, sebab risikonya adalah bahwa doktrin bhinneka tunggal ika bisa berantakan, dan bangsa muda ini dapat berkeping-keping, sesuatu yang harus dicegah. Kegagalan kita dalam upaya pencegahan proses disintegrasi ini pastilah akan berujung dengan malapetaka: Indonesia akan musnah dari peta sejarah. Sungguh suatu tragedi jika itu terjadi.

Sebab itu, pendekatan yang serba politik-legalistik dalam memperjuangkan suatu kehendak atau aspirasi politik hendaklah mempertimbangkan kondisi bangsa yang masih muda dan rentan ini. Keinginanan untuk memperjuangkan syariat Islam dalam perda, mengapa tidak diintegrasikan saja dalam PERDA biasa, tidak dalam PERDA (berbau) syariah simbolik yang dapat melemahkan pilar-pilar integrasi masyarakat dan bangsa, dan ini berbahaya sekali. Bukankah perjuangan antimaksiat pada hakikatnya adalah perjuangan semua golongan? Dan itu semua dapat dilakukan di bawah payung Pancasila, khususnya sila pertama.

Selain itu, perlu pula dipertimbangkan kenyataan yang berlaku selama ini. Berapa banyak undang-undang yang bertujuan melawan maksiat tetapi kandas dalam proses eksekusinya karena sebagian aparat penegak hukum merupakan bagian dari dunia gelap itu. Sebutlah misalnya masalah perjudian dan pelacuran. Sudah menjadi rahasia umum di mana-mana bahwa tempat-tempat maksiat itu pasti ada yang melindungi. Lingkaran setan semacam inilah yang harus dikaji secara sosiologis dengan kepala dingin melalui pemikiran dan pertimbangan yang matang. Cara-cara emosional, demo dengan teriakan 'Allahu Akbar', apalagi ditunggangi oleh kepentingan politik jangka pendek, pastilah akan bermuara pada kegagalan yang melelahkan.

Jika kenyataan ini berlaku, dari sisi dakwah, sungguh merupakan malapetaka (bumerang). Orang akan mencibir: ternyata produk yang serba syariah itu tidak membuahkan kenyamanan dan ketenteraman. Masalah ini jauh dari sederhana. Maka, otak-otak sederhana harus mau bertanya kepada ahl al-dzikr (para pakar) dari berbagai latar keilmuan melalui pendekatan interdisiplin. Tengoklah ia dari berbagai sudut pandang. Libatkan para pakar yang berkualitas dari UIN/IAIN di samping pakar dari perguruan tinggi umum. Hendaklah disadari benar bahwa proyek legalisasi syariah adalah sesuatu yang sangat serius. Saya tidak mau menyaksikan sebuah Islam yang gagal memperbaiki akhlak bangsa yang sedang rapuh ini, gara-gara kedunguan kita.

Secara umum, bukankah isi syariah yang diwarisi sekarang ini sebagian besar adalah hasil ijtihad abad pertengahan yang pasti terikat dengan ruang dan waktu? Bukankah kegagalan proyek negara Islam Pakistan yang sarat dengan korupsi itu adalah karena kegagalan ulama konservatif untuk berurusan dengan perkembangan zaman yang bergulir tanpa henti? Mereka mengharamkan kaum perempuan jadi pemimpin, sedangkan kaum lelakinya juga tidak becus mendaratkan pesan Alquran berupa rahmat bagi seluruh alam pada proyek negara Islam yang semula didukung oleh seluruh energi bangsa baru itu.

Dalam perspektif di atas, adalah sikap gegabah yang sia-sia bila orang dengan gampang menuduh orang lain sekuler jika tidak mendukung gagasan negara Islam, seperti yang kita alami tahun 1950-an. Pengalaman Indonesia menjelang dan pascaproklamasi tentang masalah dasar negara cukup kaya untuk kita buka kembali. Janganlah energi bangsa yang sudah hampir habis terkuras ini digunakan dengan serampangan, semata-mata karena ke-bahlul-an kita dalam membaca masyarakat Indonesia yang plural, heterogen, dan rentan ini. "Maka, ambillah pelajaran (secara sunguh-sungguh), wahai kamu yang diberi penglihatan tajam," seru Alquran dalam surat al-Hasyr (59): 2.

“Manusia yang selalu merasa dirinya benar, sejatinya telah kehilangan kemanusiaan” []

Agustus 2006

ARIFULLAH IBN RUSYD
aktivis lintas batas

Membutuhkan Pemimpin Ideal

2007-09-13T20:30:00.000-07:00

Oleh USEP HASAN SADIKIN

Pernah saya menyempatkan diri mendatangi satu sekolah dasar (SD) di salah satu daerah (pelosok) di Banten. Seperti biasanya, fisik bangunan SD di daerah-daerah yang jauh dari keramaian kota keadaannya jauh dari kelayakan. Di salah satu ruangan SD itu ada sesuatu yang menarik perhatian saya. Sesuatu itu adalah sebuah majalah dinding yang isinya belum pernah saya lihat di ruang-ruang kelas sekolah lain. Majalah dinding itu ada di antara majalah dinding lain seperti denah bangku kelas, daftar pelajaran, jadwal piket, peta Indonesia serta petuah-petuah bijak yang bertuliskan "rajin pangkal pandai", "hemat pangkal kaya" dan yang lainnya. Majalah dinding itu berjudul, "Jika Aku Seorang Presiden".

Ternyata majalah dinding itu berisi tulisan anak-anak kelas 5 yang berandai-andai menjadi Presiden Republik Indonesia. Coba simak tulisan anak bernama Humaeroh, jika aku jadi Presiden aku akan: 1. membantu orang miskin; 2. memberantas korupsi; 3. menolong korban banjir, 4. menurunkan harga BBM; dan 5. membasmi teroris. Atau Masturi yang jika dia jadi Presiden ingin: 1. membantu orang yang kesusahan; 2. membangun sekolah yang rusak; 3. menyekolahkan yang ga mampu sekolah; 4. menolong anak yatim; dan 5. menolong orang yang kena bencana alam. Atau tulisan anak yang lain yang ingin membangun jalan, menyumbang panti asuhan, bikin saluran air agar tidak banjir, pasang kabel telepon dan lain-lain.

Tulisan-tulisan tersebut membuat saya tersenyum sekaligus sedih. Tersenyum karena saya bangga. Dibandingkan saya sewaktu sekolah di kelas 5 SD yang hanya memikirkan bermain dan jajan, anak-anak tersebut sudah bisa berandai-andai serta menuliskan harapan dan cita-cita mereka, atau setidaknya guru mereka telah mengarahkan ke hal tersebut. Sedangkan saya sedih, karena apa yang mereka tulis merupakan curahan langsung dari apa yang mereka rasakan. Mereka berada dalam atau dekat dengan (realita) masalah tersebut. Kemiskinan, sekolah rusak, tidak/ putus sekolah dan anak yatim. Kemudian keadaan daerah yang rusak jalannya, tidak ada telepon dan yang lainnya. Ditambah berita-berita yang sering mereka lihat seperti korupsi di mana mereka menjadi korban dari dampaknya. Mungkin mereka masih bisa tersenyum, bermain dan bahagia, tetapi mereka berada dalam lingkaran ketidak sejahteraan.

Ya, harapan dan "andai-andai" mereka merupakan salah satu jawaban dari masalah tersebut. Kita membutuhkan presiden sebagaimana yang mereka harapkan. Kita membutuhkan presiden yang ideal. Atau dengan istilah umum, kita membutuhkan pemimpin ideal. Ideal di sini berarti, mau dan bisa secara optimal menyelesaikan permasalahan yang anak-anak itu tulis. Permasalahan yang begitu nyata di hadapan kita. Kemiskinan, kebodohan, korupsi, fasilitas dan infrastruktur yang tidak memadai, bencana alam, dan yang lainnya. Lalu pertanyaannya, bagaimana kriteria pemimpin ideal itu? Pemimpin yang mau dan bisa secara optimal menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu.

Kriteria pemimpin ideal
Banyak defenisi mengenai pemimpin, sepertinya hampir sama banyak dengan jumlah orang yang telah mencoba mendefinisikannya. Di antaranya, pemimpin adalah orang yang secara konsisten memberi kontribusi yang efektif terhadap orde sosial untuk melakukan sesuatu yang diharapkan dan dipersepsikannya (Hosking, 1988). Atau dalam defenisi lain, pemimpin adalah orang yang memberi pengarahan yang berarti terhadap usaha atau kerja kolektif dan yang mengakibatkan kesediaan untuk melakukan usaha yang diinginkan untuk mencapai sasaran (Jacobs dan Jacques, 1990). Pemimpin tidak sama dengan orang(-orang) yang dipimpinnya. Pemimpin mempunyai kriteria yang tidak dimiliki oleh orang yang dipimpinnya.

1. Visioner
Dari dua defenisi pemimpin di atas, kita bisa mendapatkan satu kriteria yang harus dimiliki seorang pemimpin. Kriteria itu adalah visioner. Pemimpin harus mempunyai visi. Pemimpin harus mempunyai pandangan dan impian, mau diapakan dan mau jadi seperti apa orang, komunitas dan/ pemerintahan yang dipimpinnya. Tentu hal ini merupakan satu paket yang di dalamnya terdapat langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai visi tersebut, inilah yang dinamakan misi.

2. Berwawasan
Kriteria berikutnya yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah wawasan yang luas. Agar visi bukan merupakan pandangan dan impian yang kosong dan juga agar visi bisa diterima oleh orang yang akan dipimpinnya, visi harus berangkat dari wawasan. Wawasan di sini meliputi wawasan yang sifatnya lokal dan juga global.
Wawasan lokal berarti, pemimpin mempunyai wawasan seputar siapa dan apa yang akan dipimpinnya. Ini bisa terwujudkan dengan mengakarnya seorang pemimpin. Pemimpin dikenal oleh orang yang (akan) dipimpinya. Pemimpin bisa mengetahui dan memahami serta merumuskan solusi terhadap masalah yang dialami oleh siapa dan apa yang dipimpinnya. Menurut almarhum Pramoedya Ananta Toer, syarat mutlak seorang Presiden adalah memahami geografi dan sosiologi. Artinya, seorang pemimpin harus memahami daerah dan orang-orang yang dipimpinnya.

Sedangkan wawasan global berarti, pemimpin mempunyai wawasan di luar wawasan yang sifatnya lokal. Pemimpin bukan merupakan sosok "katak dalam tempurung". Pemimpin merupakan orang yang kaya pengetahuan dan pengalaman dari berbagai macam tempat dan bidang. Inilah yang dikatakan oleh Amien Rais dengan istilah wawasan yang divergen. Pemimpin seperti ini memiliki banyak rumusan ide dan cara dalam memecahkan masalah, di samping banyaknya jaringan yang akan mendukung dan membantu kepemimpinannya.

3. "1% Visi, 99% Aksi!"
Thomas Alva Edison dalam riwayat hidupnya pernah berkata, "jenius adalah 1% inspirasi, 99% sisanya adalah keringat!". Mungkin inilah motto hidup yang mendorong dia melakukan ribuan kali percobaan dalam menemukan dan membuat lampu pijar. Jika perkataan Edison kita modifikasi menjadi, "keberhasilan adalah 1% visi dan 99% aksi!", mungkin bisa lebih mudah untuk kita dalam menentukan kriteria pemimpin ideal yang berikutnya, yaitu aksi atau tindakan nyata.

Benar, visi atau mempunyai visi merupakan hal penting. Tetapi itu tidak berguna tanpa adanya usaha untuk mewujudkannya. Seorang motivator muda bernama Danang Azis Akbarona berkata, "kita sering bermimpi tetapi kita tidak pernah menuju tahap selanjutnya, take action!". Visi memang penting, tujuan sangat dibutuhkan, tetapi itu hanya 1%. Visi menjadi "omong kosong" tanpa aksi dan usaha yang keras. Pemimpin ideal adalah pemimpin yang mewujudkan visinya dengan keringat, dengan aksi nyata yang optimal. Dan juga, pemimpin ideal adalah pemimpin yang terbentuk dari (akumulasi) tindakan dan aksi nyata yang memberikan dampak dan perubahan.

Dari sekian banyak kriteria pemimpin, itulah yang menurut saya merupakan kriteria yang paling penting. Kriteria inilah yang menjadi dasar seorang pemimpin untuk bisa menyelesaikan permasalahan seperti korupsi, kemiskinan, sekolah rusak, tidak/ putus sekolah dan anak yatim, fasilitas publik yang rusak dan minim serta masalah yang lainnya. Kriteria pemimpin yang bisa mewujudkan harapan anak-anak kelas 5 SD yang tertulis di majalah dinding ruang kelas. Kriteria pemimpin ideal yang kita butuhkan.

Tetapi idealita tidak lepas dari realita. Bahkan sering idealita bertolak belakang dan berbenturan dengan realita. Mungkin mereka yang memiliki kriteria pemimpin tersebut ada (dan mungkin banyak) di sekitar kita, tetapi mereka selalu terbentur oleh realitas masyarakat yang lengkap dengan kepentingan politiknya. Mereka yang layak menjadi pemimpin biasanya selalu terjegal oleh mereka-mereka yang hanya ingin mendapat "gelar pemimpin". Karena bukan rahasia bila orang yang mempunyai kekuasaaan (uang dan kekuatan) bisa mendapatkan posisi dan menjadi pemimpin.

Realitas itu harus kita lawan. Dengan cara apa? Mungkin banyak cara. Tetapi cara-cara tersebut sepertinya tidak lepas dari cara yang begitu mendasar ini. Cara yang akan memiliki efek luar biasa, yaitu dengan cara menjadikan kita sebagai pemimpin. Pe(/ me)mimpin diri kita sendiri. Jadikanlah diri-diri kita ini menjadi diri yang memiliki kriteria pemimpin. Visioner, berwawasan luas dan berusaha keras. Bukankah Nabi Muhammad menekankan perubahan dengan kalimat, "Ibda' bin nafsik", mulailah dari diri sendiri? Bukankah Abdullah Gymnastiar dengan komunitasnya yang hebat sering mengingatkan akan pentingnya 3M (mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil dan mulai dari sekarang)? Yakinlah, bahwa untuk membuat pemerintahan yang baik (dengan sistem yang baik), dimulai dengan kualitas individu-individu yang baik. Karena apa? Salah satunya karena kita selalu membutuhkan pemimpin ideal, untuk menuju kondisi yang ideal.

USEP HASAN SADIKIN
koordinator Forum Lintas Batas
penggiat di FORKOMA UI Banten

Demokrasi Ala Indonesian Idol

2007-09-12T19:43:00.000-07:00

Oleh USEP HASAN SADIKIN

Beberapa tahun terakhir, hampir di setiap malam kita disuguhi acara televisi berupa referendum populer untuk memilih penyanyi terbaik dengan format pemilihan via sms. Salah satu dari acara tersebut bernama Indonesian Idol di RCTI. Indonesian Idol merupakan acara yang memperoleh lisensi dari acara di Amerika Serikat yang bernama American Idol. Seperti di negara asalnya, Indonesian Idol pun merupakan acara yang banyak ditonton oleh jutaan pasang mata pemirsa.

Jika Indonesian Idol bisa menjadi penyederhanaan demokrasi yang maknanya hanya sebatas pemilihan langsung yang ditentukan oleh kehendak mayoritas, menurut saya Indonesian Idol bisa dijadikan referensi yang baik bagi Indonesia yang sedang "belajar" berdemokrasi. Dalam Indonesian Idol terkandung nilai serta semangat dari demokrasi yang (bagi saya) baik dicontoh dalam proses pemilihan pemimpin negara, PEMILU atau proses pemilihan kepala daerah langsung, PILKADAL.

Kontestan independen
Seperti yang kita ketahui bahwa dalam Indonesian Idol, semua orang bisa mendaftarkan diri menjadi kontestan. Tidak ada pembatasan yang diskriminatif. Semua yang merasa memiliki kemampuan menyanyi dan kepercayaan diri yang tinggi bisa mengikuti kompetisi ini. Proses penseleksian dengan sistem dan penjurian yang terbuka yang kemudian menentukan siapa yang layak menjadi kandidat pemenang merupakan salah satu nilai demokrasi di mana semua warga negara (yang memenuhi syarat) memiliki hak dipilih. Setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam berkompetisi. Dan setiap individu merupakan individu yang bebas, individu yang independen, individu yang tanpa disertai oleh unsur, pihak serta kepentingan lain.

Hal tersebut berbeda dengan yang berlaku di dalam PEMILU/ PILKADAL. Sistem perekrutan calon kandidat pemimpin PEMILU/ PILKADAL hanya mengenal mekanisme perekrutan melalui partai politik (Parpol). PEMILU/ PILKADAL belum menerapkan mekanisme perekrutan calon dari kalangan independen/ tidak lewat jalur Parpol. Padahal, mekanisme perekrutan calon dari kalangan independen lebih memungkinkan terbebas dari tarik-menarik kepentingan dari berbagai pihak.

Di samping itu, untuk mengoptimalkan hak mencalonkan dan hak dipilih beserta mengakomodir hak tersebut, dalam pemilihan pemimpin (negara/ daerah) secara langsung, perlu adanya asumsi bahwa masyarakat tidak lagi melihat dan memilih Parpol melainkan lebih melihat dan memilih figur dari calon kandidat. Saya yakin ada banyak calon pemimpin yang berkualitas yang layak mengikuti proses pemilihan yang kemudian bisa (terpilih) menjadi pemimpin. Sangat disayangkan jika hal ini harus dibatasi dengan mekanisme perekrutan melalui Parpol.

Tidak menjadikan ijazah sebagai persyaratan
Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa dalam Indonesian Idol semua orang bisa mendaftarkan diri sebagai kontestan. Artinya, persyaratan dalam Indonesian Idol tidak memberatkan siapa pun. Salah satunya dengan tidak adanya persyaratan pendidikan (formal) minimal. Siapa pun orangnya, entah Sarjana, lulusan SLTA, lulusan SLTP, lulusan SD, atau tidak pernah sekolah sekalipun, bukan merupakan hal penting. Yang penting adalah kualitas suaranya bagus dan menarik. Tidak peduli apakah calon pernah atau lulusan kursus olah vokal atau tidak.

Pada proses perekrutan calon dalam PEMILU/ PILKADAL, salah satu persyaratannya adalah ijazah pendidikan formal. Bagi saya ini merupakan pembatasan yang kurang substansial sifatnya. Karena, bukan berarti orang yang tidak memiliki ijazah formal tidak mempunyai pengetahuan yang luas serta tidak memiliki leadership skill. Sebaliknya, bukan berarti mereka yang gelarnya berderet pasti mempunyai pengetahuan yang luas serta mempunyai leadership skill. Paradigma gelar sebaiknya kita ganti menjadi paradigma kemampuan dan keahlian.

Di samping itu, gelar yang semula merupakan atribut penghargaan atas kemampuan, keahlian atau kinerja seseorang, kini telah berubah menjadi sebuah orientasi untuk mencapai posisi dan jabatan. Orang sekolah (secara asal) kemudian bergelar agar bisa mendapat posisi, naik jabatan, berubah status, berpenghasilan tinggi dan sebagainya. Bukan untuk menimba ilmu, membentuk kualitas pribadi berkemampuan dan berkeahlian yang bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menjadikan persyaratan ijazah pendidikan formal sebagai manifestasi kualitas calon, bagi saya terlalu formalistik. Karena sebagaimana yang kita ketahui tidak sedikit tokoh nasional dan tokoh dunia yang tidak mengenyam pendidikan formal bisa menciptakan perubahan bagi negara mereka dan dunia ini. Bisa jadi karena banyaknya gelar pendidikan formal, seseorang lebih banyak menghabiskan waktunya di intitusi pendidikan dibandingkan melakukan aksi nyata di masyarakat. Selain itu adanya persyaratan pendidikan formal sangat berpotensi munculnya pemalsuan, penipuan dan money politic dalam proses PEMILU/ PILKADAL. Belum lagi adanya praktek jual-beli gelar.

Sangat disayangkan jika ada seseorang yang telah banyak berkontribusi di masyarakat, memiliki jiwa sosial dan leadership skill yang tinggi serta berpengaruh dan dikenal di masyarakat, dibatasi hak berpolitiknya dengan adanya persyaratan pendidikan formal minimum. Biarlah masyarakat yang menyeleksi dan memilih siapa yang akan menjadi pemimpin negara/ daerah-nya. Mana yang (dianggapnya) berkualitas, apakah yang mempunyai gelar atau yang tidak bergelar.

Kedewasaan pemilih, pendidikan memilih dan pendidikan politik
Hal lain yang mencerminkan Indonesian Idol sebagai sebuah pemilihan yang demokratis adalah, para kontestan dipilih secara bebas (tidak diskriminatif) oleh para pemirsa (di studio dan di rumah) dengan cara yang jujur dan terbuka. Proses pemilihan dalam Indonesian Idol menggunakan asumsi bahwa pilihan pemirsa dengan suara terbanyak merupakan pilihan yang terbaik. Artinya, panitia Indonesian Idol percaya bahwa pemirsa bisa bersikap "cerdas" dalam memilih. Panitia percaya pemirsa adalah pemilih yang dewasa yang bisa menilai mana kontestan dengan kualitas suara serta penampilan yang baik dan mana yang buruk.

Tidak hanya itu saja, demokratisasi Indonesian Idol disertai dengan pendidikan memilih (vote education) bagi pemirsa, semacam panduan langsung dalam memilih. Ini diwujudkan dengan adanya juri yang kompeten di bidang tarik suara serta penampilan dan aksi panggung.

Kedua hal tersebut (beserta seleksi ketat yang dilakukan juri sebelum acara pemilihan) menjadikan kontestan yang terpilih sebagai pemenang dalam Indonesian Idol adalah pemenang yang memang memiliki kualitas suara dan penampilan yang luar biasa. Pemenang yang tidak hanya memiliki kemampuan bernyanyi tapi juga memiliki kemampuan menghibur. Itulah mengapa tidak ada yang meragukan/ memprotes kemenangan dan kemampuan dari seorang Joy/ Delon, Mike dan Ihsan atau (nanti) yang lainnya.

Keadaan itu belum tercipta dalam demokratisasi kita. Karena itu, sudah saatnya politik dijadikan sebagai diskursus publik. Salah satunya dengan menjadikan pendidikan politik yang berwawasan nasional dan lokal sebagai mata pelajaran di tingkat SLTA. Karena selain sudah merupakan usia memilih, siswa pada tingkat SLTA sudah bisa ditekankan pada pembelajaran yang sifatnya analisa. Siswa bisa aktif berdiskusi, berpendapat dan berwacana. Jika tiba waktunya siswa memperoleh hak memilih, siswa bisa tahu dan menentukan mana calon pemimpin negara/ daerah yang baik dan yang layak dipilih.

Ini sama halnya dengan pendidikan seni yang menjadi mata pelajaran kesenian di sekolah. Kita yang telah melewati pendidikan seni di sekolah, tentu setidaknya tahu mana (jenis) suara serta penampilan panggung yang bagus dan menarik. Menurut saya ini merupakan salah satu faktor yang menjadikan cerdasnya pemirsa dalam memilih kontestan (penyanyi) terbaik di acara Indonesian Idol.

Politik belum menjadi diskursus publik yang baik. Masyarakat pada umumnya adalah pemilih yang belum "cerdas" dalam menentukan pilihannya. Keadaan seperti ini yang kemudian berpotensi menimbulkan money politic. Para (tim sukses) kandidat memanfaatkan kebingungan pemilih dengan penawaran imbalan jika memilih mereka.

Dalam konteks multi partai, pendidikan politik yang dilakukan oleh partai pun belum berjalan baik. Bagi saya partai-partai yang ada seperti sekte-sekte agama yang lebih mengedepankan simbol-simbol dan ajakan untuk masuk dan beramal kepada sektenya dibandingkan menawarkan dan memberikan nilai-nilai kehidupan. Partai-partai yang ada lebih sering menonjolkan atribut partainya serta mengajak untuk masuk dan berkontribusi untuk partainya (setidaknya memilih atau meyakini bahwa partai saya paling sempurna dan yang lainnya penuh kekurangan) dibandingkan memberikan pendidikan (pengetahuan dan pemahaman) (ber)politik.

Itulah mengapa, tidak salah jika ada (atau banyak) masyarakat yang apatis terhadap PEMILU/ PILKADAL. Partai sebagai elemen penting dalam demokrasi tidak berfungsi sebagaimana mestinya -Bab IV Fungsi, Hak dan Kewajiban Partai Politik Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik. Masyarakat menjadi "muak" dengan kata politik. Politik diartikan sebagai sesuatu yang buruk dan kotor, janji-janji "surga" yang tidak tahu realisasi dan bentuknya seperti apa.

Dari hal tersebut kita dalam PEMILU/ PILKADAL membutuhkan lebih banyak yang berperan sebagaimana juri dalam pihak Indonesian Idol. Pihak yang bisa menilai secara objektif serta mengkritisi para calon pemimpin negara/ daerah. Pihak yang ahli dan kompeten di bidang politik, sosial, ekonomi, hukum dan tata negara, atau bidang-bidang lainnya seperti bidang eksakta dan lingkungan hidup. Penilaian dan kritik mereka bisa dijadikan sebagai referensi dan pertimbangan dalam menentukan pilihan. Di sinilah kemudian peran pers dan media yang bebas sebagai salah satu elemen penting dalam demokrasi berperan.

Untuk pemerintahan serta kondisi masyarakat yang lebih baik
PEMILU/ PILKADAL memang berbeda dengan Indonesian Idol. Proses menjadi pemimpin (negara/ daerah) tidak sama dan tidak semudah menjadi penyanyi idola. Menjadi pemimpin tidak hanya sebatas bagaimana memberikan kepercayaan terhadap masyarakat untuk memilih tetapi juga bagaimana kemudian membuktikan kepercayaan tersebut dengan rasa dan sikap yang bertanggung jawab. Jumlah suara pemilih dalam PEMILU/ PILKADAL tidak hanya sebagai legitimasi yang kuat dari terpilihnya seorang pemimpin tetapi juga merupakan kumpulan harapan-harapan menuju arah perbaikan dari masyarakat yang ditujukan kepada pemimpin yang mesti direalisasikan.

Semoga semangat dan nilai demokrasi dalam Indonesian Idol tersebut bisa menjadi pelajaran, inspirasi atau pun sesuatu yang bisa diadopsi dalam (proses) demokrasi kita. Semoga PEMILU/ PILKADAL saat ini merupakan sebuah bentuk pemilihan pemimpin yang belum "final", yang terus-menerus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik untuk terciptanya pemerintahan serta kondisi masyarakat yang lebih baik. []

USEP HASAN SADIKIN
koordinator Forum Lintas Batas
penggemar musik yang belajar berdemokrasi